Anggaran Inggris Dinilai Aman tapi Rapuh: Healey Pilih Tunda Keputusan Besar
Baca dalam 60 detik
- Menteri Keuangan Inggris John Healey menyampaikan anggaran yang lebih bersifat koreksi arah ketimbang terobosan baru.
- Beban pajak Inggris mencapai rekor tertinggi 38,6% dari pendapatan nasional, sementara biaya utang melonjak £14 miliar dalam setahun.
- Sejumlah keputusan strategis—belanja publik, kesejahteraan, dan pembangunan rumah—ditunda, menciptakan ketidakpastian jangka panjang.

Menteri Keuangan Inggris John Healey menyampaikan anggaran yang oleh sejumlah pengamat disebut sebagai langkah aman dan konservatif. Alih-alih meluncurkan terobosan baru, Healey memilih mengoreksi arah kebijakan di tengah tekanan ekonomi global yang belum mereda. Anggaran ini dinilai memberi ruang bernapas sementara bagi pemerintah, tetapi tidak menyelesaikan persoalan mendasar.
Dampak konflik di Timur Tengah terhadap harga energi dan bahan bakar menjadi latar utama. Pemerintah memang menggelontorkan bantuan bagi rumah tangga dan pelaku usaha yang terdampak, namun cakupannya terbatas. Menurut proyeksi resmi, pendapatan riil rumah tangga setelah inflasi dan pajak justru diprediksi lebih rendah dalam dua tahun ke depan dibanding awal masa parlemen. Ini berpotensi menjadikan periode ini sebagai yang terburuk kedua bagi standar hidup sejak 1950-an, setelah periode sebelumnya.
Bukan hanya perang yang menjadi penyebab. Kebijakan pembekuan ambang batas pajak penghasilan yang diwarisi dari kanselir sebelumnya—dikenal sebagai fiscal drag—tetap diberlakukan. Akibatnya, meski tarif pajak tidak naik, pendapatan yang terkena pajak semakin besar seiring inflasi. Beban pajak nasional pun diproyeksikan mencapai rekor baru 38,6% dari pendapatan nasional.
Healey beralasan bahwa ruang fiskal yang dimilikinya memang diperuntukkan bagi situasi sulit. Namun ia tak berani melangkah lebih jauh karena ketidakpastian yang tinggi. Harga energi yang tetap mahal, misalnya, bisa dengan cepat menggerus seluruh sisa ruang fiskal. Karena itu, ia memilih pendekatan hati-hati: memastikan pasar yakin akan rencana penurunan utang, tanpa mengambil risiko yang bisa memperburuk defisit.
"Ini adalah anggaran yang membeli waktu, tetapi pertanyaan-pertanyaan besar justru ditunda," ujar sejumlah analis menggambarkan langkah Healey.
Pasar tampaknya merespons positif. Meski beberapa rencana kenaikan pajak mengandalkan penutupan celah aturan dan pengetatan kepatuhan—yang hasilnya selalu tidak pasti—imbal hasil obligasi tidak melonjak. Namun, di balik ketenangan itu, sejumlah persoalan struktural masih menggantung. Salah satunya adalah belanja publik. Jika inflasi lebih tinggi dari perkiraan dan sektor kesehatan serta pertahanan menjadi prioritas, maka anggaran untuk bidang "tidak terlindungi" seperti kehakiman dan pendidikan tinggi diprediksi tertinggal dari inflasi setelah 2028.
Healey juga memberi sinyal akan mengalihkan sebagian anggaran tersebut untuk mendukung belanja pertahanan. Untuk mempertahankan pos-pos itu pada 2030, pemerintah perlu mencari puluhan miliar poundsterling tambahan. Sementara itu, reformasi kesejahteraan belum juga terwujud. Belanja kesejahteraan diproyeksikan naik £100 miliar antara 2025 dan 2032. Kantor Anggaran Independen (OBR) mencatat lonjakan kasus sakit dan disabilitas sejak pandemi; jika tren berlanjut, belanja manfaat tersebut bisa membengkak £13 miliar lagi. Setiap wacana reformasi pun ditunda hingga kajian tentang kaum muda tanpa pekerjaan selesai.
Di sisi pertumbuhan ekonomi, rencana desentralisasi masih minim detail. Yang lebih mengecewakan, target pembangunan rumah meleset jauh. Meski pembeli pertama akan mendapat bantuan lebih, ongkos regulasi dan biaya konstruksi yang lebih tinggi—sebagian akibat perang—membuat OBR memangkas proyeksi pembangunan rumah hingga 190.000 unit lebih sedikit pada 2032 dibanding perkiraan Maret. Ini menjadi kemunduran signifikan bagi strategi pertumbuhan perumahan.
Healey memang mengumumkan 98 langkah kecil, tetapi daftar tugas justru bertambah panjang. Para peramal resmi memperingatkan bahwa dalam dunia yang sangat tidak pasti, keuangan publik menghadapi risiko luar biasa. Menunda keputusan sulit tampak bijak untuk saat ini, tetapi bukan tanpa konsekuensi. OBR mencatat bahwa penyelesaian konflik secara cepat dan perbaikan ekonomi bisa memberi dorongan besar bagi keuangan negara. Namun sebaliknya, guncangan eksternal yang tak terkendali dapat menggagalkan rencana meningkatkan kesejahteraan.
Pada akhir dekade nanti, standar hidup—pendapatan setelah inflasi—diperkirakan hanya 1% lebih tinggi dibanding awal periode. Anggaran ini menegaskan bahwa ruang bernapas yang diperoleh Healey sangat terbatas. Pertanyaannya kini: sampai kapan strategi wait-and-see ini bisa bertahan, dan akankah keputusan-keputusan besar itu akhirnya diambil sebelum tekanan politik dan ekonomi memaksa?



