Anggota Parlemen Inggris Ditahan 8 Jam di Perbatasan Israel, London Angkat Bicara

Dua anggota parlemen Inggris (MP) dan satu anggota parlemen Skotlandia (MSP) melaporkan bahwa mereka ditahan oleh otoritas Israel selama delapan jam ketika mencoba memasuki Tepi Barat pada Senin (6/10). Lara Bird dari Partai SNP, Clive Lewis dari Partai Buruh, dan Kate Nevens dari Partai Hijau Skotlandia mengatakan mereka dicegat, diinterogasi, lalu dipulangkan sebelum sempat menyeberang melalui Jembatan King Hussein yang menghubungkan Yordania dengan Tepi Barat.

Penahanan itu terjadi di tengah pengetatan keamanan menjelang pemilihan nasional Israel pada Selasa (7/10). Militer Israel mengumumkan penutupan seluruh perlintasan darat ke Tepi Barat sebagai bagian dari langkah pengamanan. Namun bagi para politisi tersebut, insiden ini bukan sekadar urusan prosedur perbatasan: mereka datang sebagai bagian dari delegasi Progressive International yang juga mencakup mantan MP Buruh Sam Tarry dan seorang mantan anggota senat Basque.

Bird, dalam unggahan di Instagram, menyatakan bahwa rombongan beranggotakan 23 orang itu "diinterogasi dan akhirnya dicegah menyeberang". Ia menegaskan tujuan kunjungan adalah "berdiri bersama warga Palestina yang diserang saat memanen zaitun di tanah mereka sendiri". Sementara Lewis, melalui platform X, mengungkapkan bahwa kelompoknya "dibuat merasa seolah-olah telah melakukan kesalahan". Ia menambahkan, "Kami tahu bahwa dengan menyeberang ke wilayah Palestina yang diduduki, kami berisiko ditahan, diinterogasi, dan dipulangkan. Dan itulah yang terjadi."

Nevens menggambarkan pengalaman itu sebagai "menakutkan", tetapi menambahkan bahwa rombongan dapat "keluar dengan selamat". Menurutnya, yang mereka alami hanyalah "sebagian kecil dari kenyataan mengerikan yang dihadapi warga Palestina ketika mencoba melintasi perbatasan yang sama untuk mencapai keluarga atau menjalani hidup sehari-hari".

Insiden ini memicu reaksi dari pemerintah Inggris. Menteri Luar Negeri Ed Miliband kepada parlemen mengatakan bahwa London "sangat prihatin" atas penolakan akses terhadap para anggota parlemen. Ia menyebut pemerintah telah mengangkat isu ini dengan otoritas Israel dan menghubungi para politisi untuk menawarkan bantuan. "Lebih luas, sangat penting bagi anggota dewan ini, ketika menjalankan tugas—tidak hanya di Inggris tetapi juga secara internasional—untuk memiliki akses bebas agar dapat menjalankan kewajibannya," ujarnya.

Partai SNP melalui juru bicaranya menyatakan kebanggaan "berdiri bersama rakyat Palestina". Sementara itu, Kedutaan Israel di London belum memberikan komentar atas permintaan konfirmasi.

Penahanan ini terjadi di tengah eskalasi kekerasan di Tepi Barat. Sekitar 2.000 warga Palestina di Hebron, kota di Tepi Barat selatan, dilaporkan mengungsi dalam beberapa hari terakhir setelah operasi militer Israel yang disebut sebagai balasan atas penembakan dua tentara Israel oleh pria bersenjata Palestina. Rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan sebuah jalan rata oleh buldoser. Selain itu, sejumlah serangan terhadap warga Palestina selama panen zaitun tahunan juga dilaporkan menjelang pemilu.

Bagi Indonesia, insiden ini menambah daftar panjang dinamika politik Timur Tengah yang kerap memengaruhi sikap luar negeri Jakarta. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan pendukung konsisten solusi dua negara, Indonesia terus mendesak diakhirinya pendudukan dan kekerasan terhadap warga sipil Palestina. Penahanan politisi Inggris—sekutu dekat Israel—menunjukkan bahwa bahkan suara kritis dari negara-negara Barat semakin sulit mendapatkan akses ke wilayah konflik. Hal ini dapat memperkuat argumen Indonesia di forum multilateral bahwa tekanan internasional perlu diintensifkan, termasuk melalui PBB dan OKI, untuk menjamin perlindungan warga sipil dan kebebasan akses kemanusiaan.

Ke depan, peristiwa ini berpotensi memicu perdebatan di parlemen Inggris mengenai kebebasan anggota dewan dalam melakukan diplomasi parlemen. Jika penolakan akses terhadap politisi asing terus berulang, tekanan terhadap Israel untuk membuka perbatasan bagi pengawasan internasional diperkirakan meningkat. Pertanyaannya, akankah insiden ini mendorong langkah konkret dari London, atau hanya menjadi catatan kelam dalam hubungan bilateral yang sudah rumit?