London Siap Buka Dialog soal Free Movement, tetapi Janji Manifesto Masih Mengikat

Pemerintah Inggris dan Uni Eropa akan memulai pembicaraan mengenai masa depan hubungan bilateral, termasuk kemungkinan menerapkan kembali kebebasan bergerak (free movement), sebelum KTT EU-UK pada 20 November mendatang. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds mengonfirmasi hal itu kepada BBC, meski ia menegaskan belum ada asumsi yang dibuat tentang bentuk akhir hubungan London-Brussels.

Pernyataan Reynolds muncul di tengah tekanan politik internal Partai Buruh. Walikota Manchester Andy Burnham sebelumnya menyerukan "diskusi jujur" tentang prospek kembali ke free movement, yang menjadi prasyarat keanggotaan pasar tunggal Eropa. Namun Perdana Menteri tetap berpegang pada garis merah manifesto 2024: tidak ada kembalinya free movement, pasar tunggal, atau serikat pabean selama sesi parlemen ini yang berakhir pada 2029.

Downing Street menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah mencapai kesepakatan baru di bidang pangan, minuman, listrik, dan perdagangan emisi pada KTT nanti. Juru bicara pemerintah menambahkan tidak ada diskusi saat ini mengenai free movement, dan Inggris bekerja dalam kerangka yang disepakati serta sesuai batasan manifesto.

Burnham, yang juga politisi senior Buruh, tampak lebih berani membuka wacana Brexit dibandingkan pendahulunya, Keir Starmer, yang pemerintahannya enggan membuka kembali debat kontroversial tersebut. Sejumlah kalangan di Partai Buruh mendorong Starmer untuk melangkah lebih jauh, dan pandangan umum menilai pernyataan Burnham akan disukai pemilih yang tergoda oleh Partai Liberal Demokrat dan Hijau.

Namun, anggota parlemen Buruh dari daerah pemilihan pendukung Brexit yang berhadapan dengan Partai Reformasi merasa gugup. Melanie Onn, MP dari Great Grimsby dan Cleethorpes yang mendukung keluarnya Inggris dari EU, memperingatkan bahwa Burnham berisiko kehilangan kepercayaan dengan membicarakan hal di luar manifesto 2024 untuk pemilu mendatang. "Luka bagi banyak orang di seluruh negeri belum sembuh, jadi ini percakapan yang tidak perlu dilakukan saat ini," ujarnya kepada BBC Radio 4.

"Kepercayaan sangat penting, sulit diperoleh dan mudah hilang, dan dalam hal ini kita harus sangat berhati-hati," kata Onn, yang merebut kembali kursinya pada 2024 setelah kalah pada 2019.

Pemimpin Partai Reformasi UK, Nigel Farage, menegaskan Burnham tidak memiliki mandat untuk berada di Brussels atau menegosiasikan hal ini, dan menyerukan agar perdana menteri mengajukan gagasannya kepada publik melalui pemilu umum. Pada Senin, Burnham membuka pintu untuk kemungkinan referendum tentang free movement dengan EU, meskipun ia sendiri menarik garis merah dengan menolak keanggotaan zona euro dan Schengen.

Perdana Menteri sempat menimbulkan kebingungan ketika mengatakan tidak akan memperkenalkan kembali free movement tanpa referendum, tetapi Downing Street kemudian menyatakan belum ada keputusan apakah pemungutan suara publik diperlukan. Menteri Perumahan Angela Rayner sebelumnya mengatakan tidak ada opsi yang bisa dikeluarkan dari meja, sementara fakta bahwa perdana menteri enggan mengatakan hal serupa tentang free movement dipandang di Westminster sebagai indikasi bahwa ia menganggap opsi itu nyata.

Bagi Indonesia, perkembangan ini layak dicermati karena kebijakan imigrasi dan perdagangan Inggris-EU dapat memengaruhi arus investasi, kerja sama pendidikan, dan mobilitas tenaga kerja terampil dari negara ketiga, termasuk Indonesia. Jika Inggris melonggarkan akses ke pasar tunggal, perusahaan Indonesia yang beroperasi di Inggris atau menjadikan Inggris sebagai pintu masuk ke Eropa perlu menyesuaikan strategi kepatuhan dan rekrutmen.

Ke depan, apakah Partai Buruh akan membuka jalan bagi referendum free movement sebelum 2029, atau tetap bertahan pada garis merah manifesto demi menjaga kohesi politik internal? Jawabannya akan menentukan arah hubungan Inggris-EU dan sinyal bagi mitra dagang seperti Indonesia.