Ultimatum Partai Buruh ke Green: Dukung Zionisme atau Koalisi Lokal Bubar

Partai Buruh memberikan batas waktu hingga akhir pekan ini kepada para anggota dewan dari Partai Green di Inggris untuk secara terbuka menolak kebijakan partai mereka yang menyebut Zionisme sebagai bentuk rasisme. Jika tidak dipenuhi, Komite Eksekutif Nasional (NEC) Buruh akan memutuskan nasib perjanjian bagi kekuasaan di sejumlah daerah, sebuah langkah yang berpotensi mengguncang stabilitas pemerintahan lokal.

Ultimatum ini menyasar sembilan otoritas lokal di mana Green menjadi mitra kunci dalam koalisi, termasuk Sheffield, Warwick, dan Lewes. Di tiga wilayah tersebut, Buruh dan Green menjalin koalisi langsung untuk membentuk mayoritas yang memungkinkan pengesahan anggaran serta pengambilan keputusan politik. Tanpa dukungan Green, jalannya roda pemerintahan daerah bisa tersendat.

Sejumlah kelompok Green di Lewes, Wealden, Broadland, West Sussex, dan North Somerset telah menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan tersebut atau menjauhkan diri darinya. Sikap ini menurunkan kemungkinan bubarnya aliansi. Namun, di daerah lain seperti Stafford, West Oxfordshire, Havant, Derbyshire Dales, dan sejumlah wilayah lain, para anggota dewan Green belum memberikan klarifikasi sikap, sehingga koalisi di sana lebih rentan runtuh.

Di Stafford, dampak ultimatum sudah terasa. Green memiliki satu kursi di kabinet, yakni Tony Pearce yang memegang portofolio perubahan iklim. Ketua kelompok Green setempat, Doug Rouxel, mengaku sedang menyusun tanggapan resmi dan ingin membicarakannya terlebih dahulu dengan anggota partai. Buruh memastikan bahwa jika Green menolak meninggalkan kebijakan tersebut, proses pencopotan Pearce dari jabatannya akan segera dijalankan.

Yang lebih mengejutkan, ketua kelompok Buruh di Dewan Distrik Lewes, Chris Collier, memilih mundur dari partainya sendiri. Ia tidak setuju dengan nada ultimatum Buruh terhadap Green. Collier kini akan duduk sebagai anggota kabinet independen dalam aliansi Buruh-Green yang terbentuk sejak Mei 2023. Sikapnya mencerminkan perpecahan internal di tubuh Buruh terkait pendekatan terhadap isu Palestina dan kebebasan berpendapat di tingkat lokal.

Kebijakan kontroversial itu disahkan oleh anggota Partai Green Inggris dan Wales dalam konferensi tahunan di Brighton bulan lalu. Mosi tersebut menyebut Zionisme sebagai ideologi yang mendukung negara Yahudi etnonasionalis dan menuduhnya menyebabkan pencabutan hak serta kehancuran bagi rakyat Palestina. Mosi itu juga mendukung pembentukan satu negara demokratis Palestina di seluruh wilayah historis Palestina, termasuk Israel modern. Keputusan ini memicu kecaman dari kelompok Yahudi dan kritik dari tokoh senior Green, termasuk empat dari lima anggota parlemen mereka.

Pemimpin Green, Zack Polanski, yang melewatkan pemungutan suara konferensi karena berkampanye di pemilihan parlemen lokal, menyatakan keinginannya agar mosi yang disebutnya tidak sempurna itu diamandemen di masa depan. Namun, pernyataannya belum meredakan ketegangan dengan Buruh yang kini mengancam akan memutus kerja sama di tingkat lokal.

Juru bicara Partai Green menilai tindakan pemerintah Buruh yang menyamakan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme sebagai hal yang mengecewakan dan salah. Ia juga menyebut upaya mengatur partai lokal dan mitra koalisi sebagai tindakan tidak demokratis.

Perbedaan aturan internal memperumit situasi. Anggota dewan Buruh wajib mendapatkan persetujuan NEC sebelum menjalin kerja sama lokal, dan menurut buku aturan partai, mereka harus mundur dari perjanjian bagi kekuasaan jika diminta oleh kantor regional. Sebaliknya, Partai Green Inggris dan Wales memberikan kebebasan kepada kelompok lokal untuk menentukan sendiri apakah akan berbagi kekuasaan dan dengan siapa.

Bagi Indonesia, meski peristiwa ini terjadi di Inggris, dinamika tersebut menjadi cermin bagaimana partai politik di negara demokrasi mapan menghadapi tekanan dari basis massa terkait isu internasional. Kebijakan luar negeri yang sensitif, seperti sikap terhadap Palestina dan Israel, dapat merembet ke politik lokal dan menguji kohesi koalisi. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa partai besar kerap menggunakan instrumen disiplin partai untuk memaksa mitra koalisinya sejalan, meski harus berhadapan dengan risiko fragmentasi di tingkat akar rumput.

Dengan tenggat yang tinggal menghitung hari, publik Inggris menanti apakah Green akan memilih bertahan dalam koalisi dengan menanggung konsekuensi politik internal, atau justru mempertahankan prinsip partai dan rela kehilangan kursi di kabinet lokal. Keputusan NEC Buruh pekan depan akan menjadi sinyal seberapa jauh partai berkuasa itu menempatkan isu Zionisme sebagai garis merah dalam kerja sama politik sehari-hari.