Kanselir Inggris Pangkas Birokrasi Demi Hemat £800 Juta, Buruh Sambut Skeptis

Pemerintah Inggris resmi mengumumkan rencana pemangkasan regulasi yang disebut akan menghemat hingga £800 juta (sekitar Rp15,6 triliun) bagi dunia usaha. Kanselir John Healey menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk mengurangi beban administrasi yang selama ini dianggap menghambat produktivitas sektor swasta. Pengumuman ini muncul menjelang penyusunan anggaran pertama Healey pada Rabu mendatang, menandai upaya pemerintah untuk memberikan ruang fiskal bagi perusahaan di tengah tekanan biaya yang meningkat.

Inti kebijakan ini adalah penyederhanaan panduan kepatuhan dan aturan pelaporan yang harus diikuti perusahaan. Menurut Kementerian Keuangan, perubahan tersebut akan memangkas waktu dan biaya yang selama ini tersedot oleh urusan administratif. Pemerintah menargetkan pengurangan regulasi sebesar 25% hingga akhir masa jabatan parlemen saat ini. Namun, janji penghematan £800 juta itu masih menuai pertanyaan mengenai seberapa cepat realisasinya di lapangan.

Perdana Menteri Andy Burnham dan Healey dijadwalkan bertemu sejumlah pemimpin bisnis pada Jumat di No 10 North. Burnham menegaskan bahwa birokrasi yang tidak perlu telah menyita waktu para pengusaha yang seharusnya digunakan untuk melayani pelanggan dan menciptakan lapangan kerja. "Jika Anda menjalankan bisnis, Anda ingin menghabiskan waktu untuk melayani pelanggan, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan perusahaan, bukan mengisi formulir yang tidak perlu," ujarnya.

Meski demikian, oposisi dari Partai Konservatif merespons dengan nada sinis. Juru bicara bidang keuangan bayangan, Andrew Griffith, menilai Partai Buruh baru menyadari masalah yang mereka ciptakan sendiri. Ia menuduh kebijakan ketenagakerjaan yang ada justru memperburuk keadaan dan memicu darurat lapangan kerja bagi kaum muda. Griffith mendesak Healey untuk mengambil langkah tegas dalam anggaran pekan depan, termasuk memangkas kesejahteraan dan pajak agar perekonomian Inggris kembali bergerak.

"Partai Buruh akhirnya mengakui bahwa regulasi yang berbelit telah menghantam dunia usaha dan mematikan lapangan kerja di seluruh negeri," kata Andrew Griffith, juru bicara keuangan bayangan dari Partai Konservatif.

Dari kalangan pengusaha, Konfederasi Industri Inggris (CBI) menyambut baik rencana tersebut. Namun, CEO CBI Rain Newton Smith mengingatkan bahwa ujian sesungguhnya adalah eksekusi di lapangan. Menurutnya, janji pengurangan regulasi sering kali gagal terwujud karena tidak diikuti dengan perubahan nyata dalam praktik perizinan dan pelaporan. Ia menekankan perlunya kepastian bahwa reformasi ini tidak sekadar retorika politik menjelang anggaran.

Bagi Indonesia, langkah Inggris ini bisa menjadi cermin dalam upaya menyederhanakan regulasi usaha yang kerap dikeluhkan pelaku UMKM dan investor. Indonesia sendiri memiliki target pemangkasan perizinan melalui Omnibus Law, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala koordinasi antarlembaga. Jika Inggris berhasil membuktikan penghematan £800 juta, tekanan bagi negara berkembang untuk melakukan reformasi serupa akan semakin besar, terutama dalam menarik investasi yang sensitif terhadap biaya kepatuhan.

Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan bergantung pada seberapa cepat pemerintah menerbitkan aturan turunan dan memastikan tidak ada penambahan beban baru bagi dunia usaha. Pertanyaannya, apakah pemangkasan regulasi benar-benar akan mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja, atau hanya menjadi janji musiman yang menguap setelah anggaran disahkan?