Trump Puji Burnham soal Jackdaw, Klaim Ladang Gas Bikin Inggris Kaya

Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memuji Perdana Menteri Inggris Andy Burnham karena pemerintah Inggris menyetujui produksi gas dari Lapangan Jackdaw di Laut Utara. Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Jumat (waktu setempat), Trump menyebut langkah itu akan membuat Inggris menjadi negara yang sangat kaya. Ia bahkan membandingkan Burnham dengan pendahulunya, Keir Starmer, yang dinilainya tidak mampu mengambil keputusan serupa.

Jackdaw, yang terletak sekitar 241 kilometer di timur Aberdeen, dioperasikan oleh Adura—perusahaan patungan Shell dan perusahaan energi milik negara Norwegia, Equinor. Pemerintah Inggris menyatakan gas pertama dari lapangan ini dapat diproduksi pada akhir bulan ini dan membantu memanaskan jutaan rumah. Bersamaan dengan itu, London mengumumkan pembentukan dana kekayaan energi baru. Namun, Menteri Energi Miatta Fahnbulleh menegaskan pasokan gas tersebut tidak akan menurunkan tagihan energi rumah tangga pada musim dingin ini.

Keputusan ini bukan tanpa kontroversi. Kelompok lingkungan menilai persetujuan Jackdaw akan menghambat upaya penanganan perubahan iklim dan tidak memberikan perbedaan berarti bagi ketahanan energi Inggris. Berdasarkan proyeksi resmi kebutuhan gas nasional, Jackdaw diperkirakan hanya mampu memenuhi sekitar 1,6% dari total permintaan gas Inggris antara 2026 dan 2036. Operator menyebut lapangan itu dapat terhubung ke jaringan gas nasional dalam hitungan minggu dan berproduksi hingga 11 tahun ke depan.

Dukungan Trump terhadap proyek ini disampaikan dengan nada politik yang khas. Ia sempat keliru menyebut Jackdaw sebagai "minyak" Laut Utara, padahal itu adalah lapangan gas. "Mereka membuka minyak Laut Utara. Saya sudah mendesak mereka selama dua tahun," ujar Trump. Ia menambahkan bahwa Burnham "mendapatkannya" meski kebijakan itu dianggap bertentangan dengan prinsip liberal. Pernyataan Trump menuai beragam reaksi karena sebelumnya, pada Rabu, ia telah menulis di platform Truth Social bahwa keputusan tersebut adalah "kabar baik bagi kekayaan dan kemakmuran" Inggris, seraya mendesak Inggris beroperasi "full blast" di Laut Utara.

Di dalam negeri Inggris, persetujuan Jackdaw memicu perdebatan sengit. Pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch menuduh Burnham "mendayu-daya" dan menyerukan pencabutan larangan lisensi minyak dan gas baru. Burnham membalas bahwa partai oposisi telah "mengacaukan" keputusan awal dengan mengabaikan kewajiban iklim. Sementara itu, Greenpeace menyebut langkah ini sebagai "keputusan yang salah" karena tidak menurunkan tagihan energi, tidak memperkuat ketahanan energi, dan memperburuk krisis iklim. Oxfam bahkan menilai pemerintah telah "mengebor langsung menembus komitmen iklim Inggris".

"Kami tetap teguh mengakhiri lisensi baru minyak dan gas serta mencapai net zero pada 2050," kata Menteri Energi Miatta Fahnbulleh, seraya menegaskan bahwa keputusan Jackdaw "kompatibel" dengan komitmen iklim yang mengikat secara hukum.

Dalam pembicaraan pada Jumat, Burnham dan Trump juga membahas Kepulauan Falkland dan proyek ladang minyak Sea Lion, patungan perusahaan Inggris dan Israel. Burnham menyoroti dampak ekonomi dari langkah koersif Argentina terhadap perusahaan yang mengeksploitasi minyak di sekitar Falkland, serta menegaskan pentingnya menghormati hak penduduk pulau untuk mengembangkan sumber daya alam mereka. Isu Ukraina juga menjadi topik, dengan Burnham menekankan akses penuh Ukraina ke Starlink agar mampu mempertahankan diri dari invasi Rusia. Belakangan, jaringan satelit milik SpaceX itu dilaporkan mengalami gangguan yang memengaruhi kemampuan Ukraina mengoperasikan drone serang dan mengoordinasikan pertahanan.

Bagi Indonesia, dinamika Inggris ini menjadi cermin bagaimana negara maju bergulat antara ketahanan energi jangka pendek dan komitmen iklim. Indonesia sendiri tengah mendorong transisi energi sambil tetap mengandalkan bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan domestik. Keputusan Inggris menyetujui lapangan gas baru meski kontribusinya kecil—hanya 1,6% dari proyeksi kebutuhan—menunjukkan bahwa kedaulatan energi sering kali lebih bersifat politis ketimbang ekonomis. Pemerintah Indonesia dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya komunikasi publik yang jujur soal dampak nyata proyek energi terhadap tagihan masyarakat dan target iklim.

Ke depan, perhatian akan tertuju pada Lapangan Rosebank, ladang minyak terbesar Inggris yang belum tergarap di lepas pantai Shetland. Jika persetujuan serupa diberikan, gelombang kritik dari kelompok lingkungan dipastikan kembali menguat. Di sisi lain, dukungan terbuka Trump terhadap eksploitasi fosil Inggris dapat memperkuat posisi politik Burnham di dalam negeri, tetapi juga berisiko memperlebar jurang antara janji net zero dan realitas pasokan energi. Akankah Inggris konsisten menutup lisensi baru minyak dan gas pada 2050, atau justru mempercepat eksploitasi demi stabilitas pasokan jangka pendek?