Trump Dorong Ekspansi AI, tetapi Pendukung Sendiri Menolak Data Center di Dekat Rumah
Baca dalam 60 detik
- Survei CNBC All-America Economic Survey menemukan 63% pemilih terdaftar menolak kehadiran data center AI dalam radius 10 mil dari kediaman mereka, dan hanya 13% yang mendukung.
- Penolakan bukan hanya dari Demokrat; di kalangan pendukung MAGA, hanya 29% yang bersedia menerima fasilitas serupa, sementara 40% menolak, memperlihatkan jurang antara dukungan terhadap pengembangan AI dan kesediaan menanggung dampak fisiknya.
- Isu ini diprediksi menjadi faktor penentu di pemilu sela 2026, memaksa sejumlah politisi Republik mengubah sikap dari pendukung menjadi pengkritik biaya listrik dan infrastruktur.
Ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) nasional berhadapan dengan tembok politik yang tak terduga: resistensi dari basis pendukungnya sendiri. Survei CNBC All-America Economic Survey yang dirilis pekan ini mengungkap bahwa 63% pemilih terdaftar menentang keberadaan data center AI dalam jarak 10 mil dari rumah mereka, sementara hanya 13% yang menyatakan dukungan. Temuan ini menjadi sinyal bahwa janji pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi tinggi tidak selalu sejalan dengan penerimaan publik terhadap konsekuensi fisiknya.
Yang lebih menarik, penolakan itu tidak hanya datang dari kubu oposisi. Di antara pendukung gerakan MAGA, hanya 29% yang bersedia menerima data center di lingkungan mereka, sedangkan 40% menolak. Bahkan di kalangan seluruh pemilih Republik dan yang cenderung ke kanan, angka dukungan merosot ke 24%. Ini memperlihatkan paradoks: mayoritas pendukung Trump (55%) masih ingin perusahaan terus mengembangkan AI canggih sambil menunggu regulasi kongres, tetapi mereka tidak ingin fasilitas pendukungnya berdiri di halaman belakang.
Perubahan politik mulai terasa. Sejumlah anggota Partai Republik yang sebelumnya getol mempromosikan investasi data center kini mengubah nada bicara. Mereka menyoroti lonjakan tagihan listrik, kebutuhan air yang besar, kebisingan, dan penggunaan lahan yang masif. Di Ohio, Senator Jon Husted—yang pada 2024 membantu mengumumkan ekspansi Amazon Web Services senilai US$10 miliar—kini mendorong undang-undang agar fasilitas besar menanggung sendiri biaya jaringan dan pembangkit listrik, bukan membebankannya ke konsumen rumah tangga. Gubernur Texas Greg Abbott juga menghentikan sementara izin pembangunan data center untuk meninjau dampak terhadap jaringan listrik dan air, seraya mengusulkan penghapusan insentif pajak.
Tekanan politik ini memaksa Trump sendiri menyesuaikan retorika. Dalam unggahan di Truth Social, ia menyarankan agar pengembang data center membayar "dividen" finansial kepada komunitas tuan rumah dan membangkitkan listrik mereka sendiri. Menurutnya, kompensasi lokal dapat mengubah proyek yang tidak populer menjadi diterima. Namun, industri membantah narasi bahwa mereka hanya menikmati keuntungan tanpa kontribusi. Dan Diorio dari Data Center Coalition menegaskan bahwa sektor ini menyediakan lapangan kerja, investasi, dan pendapatan pajak, serta berkomitmen membayar energi yang digunakan.
"Banyak orang terganggu dengan keberadaan data center ini. Mereka juga sangat menuntut adanya pagar pengaman yang wajar untuk AI, dan itu akan sulit ditandingi," ujar Brad Carson, mantan anggota Kongres dari Partai Demokrat asal Oklahoma dan salah satu pendiri Public First Action PAC, seperti dikutip CNBC.
Survei juga menunjukkan bahwa isu ini telah merambah prioritas pemilih. Ketika ditanya tentang kekhawatiran terbesar jika Partai Republik mempertahankan Kongres, 18% responden menyebut kegagalan mengatur AI dan data center—setara dengan kekhawatiran atas keterlibatan militer di Iran dan lebih tinggi daripada deportasi imigrasi (15%), pemotongan subsidi asuransi kesehatan (10%), dan perpanjangan tarif Trump (5%). Bahkan di antara pemilih yang menginginkan Republik tetap berkuasa, 17% menyoroti lemahnya pengawasan AI dan data center, kedua setelah kegagalan menurunkan harga.
Bagi Indonesia, dinamika ini patut dicermati. Gelombang pembangunan data center AI juga mulai masuk ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dengan berbagai insentif fiskal dan janji investasi. Jika resistensi publik terhadap dampak listrik, air, dan lahan muncul di AS—negara asal teknologi tersebut—kemungkinan besar pola serupa bisa terjadi di negara tujuan investasi. Pemerintah dan pengembang perlu belajar dari pengalaman Amerika: melibatkan masyarakat lokal sejak awal dan memastikan biaya infrastruktur tidak dibebankan ke warga menjadi kunci keberlanjutan proyek.
Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan terus berkembang, melainkan seberapa besar ruang politik yang tersedia untuk mendanai dan membangun infrastrukturnya. Jika Partai Republik kehilangan kursi di pemilu sela mendatang, arah kebijakan energi dan perizinan data center bisa berubah drastis. Sebaliknya, jika mereka bertahan, tekanan untuk meregulasi akan semakin besar. Yang jelas, era "biarkan saja, tanpa regulasi" seperti kata Carson, telah berakhir.
