Menteri Energi Inggris Klarifikasi Dukungan Reformasi Imigrasi Usai Candaan 'Tidak Berbohong'

Menteri Energi Inggris Miatta Fahnbulleh akhirnya menyatakan dukungannya secara terbuka terhadap reformasi imigrasi yang digagas Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood, setelah sebelumnya enggan menjawab pertanyaan langsung dan memicu spekulasi politik. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis (5/10) waktu setempat, sehari setelah ia berulang kali menghindari konfirmasi dalam wawancara dengan Sky News.

Kontroversi bermula ketika Fahnbulleh ditanya apakah ia mendukung rencana pemerintah yang akan memperpanjang masa kualifikasi bagi migran untuk mendapatkan status tinggal permanen (indefinite leave to remain/ILR) dari lima tahun menjadi sepuluh tahun, dan bahkan hingga 20 tahun untuk pengungsi. Ia tidak memberikan jawaban tegas, hanya menyatakan bahwa sistem imigrasi perlu direformasi dengan prinsip "kasih sayang dan kontribusi".

Keesokan harinya, dalam pertemuan santai dengan jurnalis politik, Fahnbulleh berkelakar bahwa ia tidak menjawab pertanyaan tersebut karena berpegang pada janji pribadinya untuk "tidak pernah berbohong". Ucapan itu langsung menuai interpretasi bahwa ia sesungguhnya tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Namun, melalui pernyataan resmi, ia menegaskan bahwa komentar itu hanyalah candaan yang tidak tersampaikan dengan baik.

Reformasi ini sendiri masih dalam tahap konsultasi dan belum final. Juru bicara Perdana Menteri menegaskan bahwa Mahmood sedang memimpin proses menyeluruh untuk memastikan kebijakan tepat. Namun, pernyataan Fahnbulleh menunjukkan adanya tekanan politik di dalam koalisi pemerintah. Sebelumnya, Menteri Perumahan Angela Rayner juga mengkritik rencana tersebut karena dianggap mengubah aturan di tengah jalan bagi mereka yang sudah lama tinggal di Inggris.

"Saya sepenuhnya mendukung menteri dalam negeri dan posisi pemerintah tentang reformasi imigrasi," ujar Fahnbulleh dalam pernyataannya, seperti dikutip BBC.

Ia juga menambahkan bahwa sudah sepatutnya orang harus berkontribusi kepada negara sebelum memperoleh kewarganegaraan. Pernyataan ini menegaskan posisinya di tengah spekulasi perpecahan kabinet. Meski demikian, insiden ini menyoroti keretakan yang lebih dalam di Partai Buruh mengenai kebijakan imigrasi, yang menjadi salah satu isu paling sensitif di Inggris saat ini.

Bagi Indonesia, kebijakan imigrasi Inggris yang lebih ketat dapat berdampak pada warga negara Indonesia yang bermukim di sana, terutama pekerja terampil dan pelajar yang berencana mengajukan status tinggal permanen. Perpanjangan masa tunggu berarti mereka harus merencanakan ulang jalur karier dan keluarga di Inggris. Selain itu, kebijakan ini bisa mempengaruhi daya tarik Inggris sebagai tujuan studi dan kerja bagi talenta Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu pengirim pelajar terbesar ke Inggris.

Ke depan, hasil konsultasi dan keputusan final pemerintah Inggris akan menentukan arah kebijakan imigrasi mereka. Jika reformasi tetap diberlakukan, gelombang protes dari dalam partai dan serikat pekerja diperkirakan meningkat. Sementara itu, negara-negara tujuan migran seperti Indonesia perlu mencermati dampaknya terhadap mobilitas tenaga kerja dan kerja sama pendidikan.