Skema Rumah Pertama Inggris Batasi Pendapatan £110 Ribu, London £140 Ribu

Pemerintah Inggris akhirnya menetapkan batas penghasilan bagi calon pembeli rumah pertama yang ingin memanfaatkan skema pinjaman baru: maksimal £110.000 per tahun untuk properti di luar London, dan £140.000 untuk rumah di ibu kota. Angka ini akan dikonfirmasi dalam pidato Budget pekan depan, seperti dilaporkan sejumlah media Inggris.

Skema bertajuk Your First Home itu menawarkan pinjaman ekuitas yang dijamin pemerintah sebesar 20% dari harga properti baru di Inggris, dengan syarat pembeli membeli dari pengembang yang berpartisipasi. Pinjaman tersebut juga memiliki masa bebas bunga di awal, sehingga memungkinkan pembeli masuk dengan uang muka hanya 2,5%. Kebijakan ini menyasar kelompok yang selama ini terpinggirkan dari pasar properti, namun desainnya menuai perdebatan karena untuk pertama kalinya skema bantuan pembeli rumah pertama di Inggris dibatasi oleh tingkat pendapatan.

Sebelumnya, skema serupa seperti Help to Buy tidak membatasi pendapatan pembeli. Akibatnya, skema itu dikritik karena memicu kenaikan harga rumah lantaran rumah tangga berpenghasilan lebih tinggi ikut memanfaatkan pinjaman besar. Pemerintah Labour berdalih batas baru ini diperlukan agar bantuan tepat sasaran. Perdana Menteri Andy Burnham saat meluncurkan skema bulan lalu menegaskan fokusnya adalah mereka yang "benar-benar membutuhkan dukungan".

Namun, proses penetapan angka itu sendiri sempat berubah. Menurut laporan The Times, awalnya pemerintah menetapkan batas £90.000 di luar London dan £110.000 di London. Angka itu kemudian dinaikkan karena dikhawatirkan terlalu banyak pasangan berpenghasilan menengah—seperti guru dan perawat—yang tidak akan memenuhi syarat. Keputusan ini menunjukkan tarik-menarik antara kebutuhan fiskal dan realitas sosial di lapangan.

Dari sisi pembiayaan, Labour menyatakan skema ini akan ditanggung dalam anggaran yang ada, tetapi belum merinci pos mana yang akan dipotong. Pengembang yang ikut serta juga diminta berkontribusi pada biaya operasional. Asosiasi pengembang perumahan, Home Builders Federation, menyambut baik rencana ini dan mendesak pemerintah segera merealisasikannya. Sebaliknya, Partai Konservatif menyebut proposal ini sebagai "pengakuan kegagalan besar" atas rekor pembangunan rumah Labour dan khawatir pungutan baru bagi pengembang akan mendorong harga properti baru naik.

"Skema ini akan membantu meningkatkan pembangunan rumah, tetapi pemerintah harus bergerak cepat agar pasar tidak semakin tertekan," ujar juru bicara Home Builders Federation, seperti dikutip media Inggris.

Kegagalan memenuhi target pembangunan 1,5 juta rumah di Inggris sebelum pemilu berikutnya menjadi latar belakang kebijakan ini. Pemerintah berharap skema ini tidak hanya membantu pembeli, tetapi juga merangsang aktivitas konstruksi. Namun, para pengamat properti mengingatkan bahwa insentif permintaan tanpa penambahan pasokan yang memadai bisa berujung pada inflasi harga rumah, terutama di kota-kota besar.

Bagi Indonesia, skema ini menjadi cermin bagaimana negara maju pun menghadapi dilema serupa: mendorong kepemilikan rumah bagi generasi muda tanpa mengorbankan stabilitas pasar. Program bantuan pembiayaan perumahan di Tanah Air, seperti FLPP, juga kerap diuji oleh persoalan batas penghasilan dan daya beli. Pelajaran dari Inggris adalah perlunya integrasi antara kebijakan fiskal, tata ruang, dan pasokan lahan agar subsidi tidak berubah menjadi pemicu gelembung properti.

Ke depan, publik Inggris akan menantikan detail final dalam Budget pekan depan, termasuk sumber pendanaan dan mekanisme pengawasan agar skema tidak salah sasaran. Pertanyaannya, akankah batas pendapatan ini cukup inklusif bagi kelas menengah bawah, atau justru menjadi tembok baru yang menyulitkan mereka yang paling membutuhkan?