Kantor Perdana Menteri Inggris di Manchester Dinilai Butuh 'Perubahan Pola Pikir' Birokrasi

Pemerintah Inggris di bawah Perdana Menteri Andy Burnham menghadapi ujian baru: memastikan kantor perdananya di Manchester, Number 10 North, benar-benar bekerja, bukan sekadar simbol. Duncan Parish, wakil direktur kantor tersebut, mengakui bahwa perubahan mendasar dalam budaya birokrasi di Westminster diperlukan agar tujuan kantor itu tercapai.

Berbicara di konferensi Great Exhibition di Lincolnshire, Rabu (2/10), Parish menyebut ada "tantangan institusional" yang harus diatasi. Menurutnya, bagian-bagian berbeda dalam pemerintahan sering memiliki tujuan yang mirip tetapi sedikit bersaing, sehingga menimbulkan gesekan. Ia menekankan perlunya "pergeseran pola pikir" di seluruh pemerintahan pusat.

Number 10 North didirikan pada Juli lalu sebagai cabang dari Kantor Perdana Menteri di Downing Street. Langkah ini dimaksudkan untuk mendekatkan pengambilan keputusan ke daerah dan mempercepat pembangunan di wilayah utara Inggris. Namun, sejak awal kantor ini menuai kritik dari oposisi. Partai Konservatif menilainya sebagai "gimmick" dan mempertanyakan transparansi anggaran serta jumlah staf yang bekerja di sana.

Parish, yang sebelumnya bertugas di Whitehall sebelum pindah ke Manchester empat tahun lalu, menjelaskan bahwa staf Number 10 North telah menghasilkan capaian di tingkat nasional. Namun, ia mengakui bahwa untuk mewujudkan perubahan, diperlukan reformasi di tubuh layanan sipil. Salah satu prioritas kantor ini adalah menggeser kekuasaan dan akuntabilitas lebih dekat ke daerah, yang menurutnya berarti tidak lagi memandang pemerintahan nasional, regional, dan lokal sebagai entitas terpisah.

"Kami di sini untuk membuka jalan bagi isu-isu yang macet atau terhambat oleh batas-batas dalam pemerintahan. Terlalu sering, bekerja di dalam pemerintahan dianggap sulit atau lambat. Untuk mewujudkan perubahan itu, kita semua harus berubah, dan bagian dari perubahan itu adalah pergeseran pola pikir di pemerintahan pusat," ujar Parish.

Kritik terhadap Number 10 North bukan hanya soal efektivitas, tetapi juga akuntabilitas keuangan. Pada September lalu, Mike Wood, menteri bayangan dari Partai Konservatif, mempertanyakan kurangnya informasi tentang biaya, jumlah staf, dan tingkat kehadiran. Ia menyerukan agar anggaran tahunan, level staf, dan statistik kehadiran dipublikasikan. Hingga kini, jumlah staf yang bekerja di kantor tersebut belum jelas.

Menteri Kabinet Sally Jameson pekan lalu mengungkapkan bahwa pemerintah tidak mengetahui berapa banyak dana yang dihabiskan untuk hotel bagi staf, menteri, dan penasihat khusus yang bepergian antara London dan Manchester sejak kantor itu dibuka. Biaya tersebut, katanya, "tidak dikumpulkan secara terpusat" tetapi "dipenuhi dari anggaran departemen yang ada". Pernyataan ini semakin memperkuat kekhawatiran tentang kurangnya transparansi.

Meski demikian, Number 10 North terus menjalankan agendanya. Kamis ini, kantor tersebut akan menggelar pertemuan puncak para wali kota regional di "ruang situasi" mereka. Burnham sebelumnya menyatakan akan bekerja di sana setidaknya sekali seminggu, dan pada September lalu menjamu Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin di kantor tersebut.

Parish menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Number 10 North bukanlah seberapa sering kantor itu disebut di berita, melainkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. "Bagaimana kita tahu jika Number 10 North berhasil? Pada akhirnya, keberhasilan akan terlihat dari masyarakat Inggris yang merasakan perbedaan di komunitas mereka, dengan peluang lebih besar, standar hidup yang lebih baik, keputusan yang lebih cepat, layanan yang lebih terpadu, dan suara yang lebih kuat dalam masa depan tempat mereka," tutupnya.

Pertanyaannya kini: akankah janji perubahan pola pikir itu terwujud, ataukah Number 10 North hanya akan menjadi simbol ambisi tanpa hasil? Publik Inggris, terutama di wilayah utara, akan menantikan bukti konkretnya.