Burnham Luncurkan Kampanye Lawan 'Headphone Dodger' di Transportasi Publik

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham pada Senin (19/10/2026) meluncurkan kampanye nasional untuk menertibkan penumpang yang memutar musik atau video tanpa headphone di transportasi umum. Kebijakan ini disertai panduan yang memungkinkan otoritas transportasi lokal di Inggris menjatuhkan denda hingga £100 bagi mereka yang menolak mematuhi aturan.

Kampanye bertajuk “share the carriage, not the noise” itu mendorong penumpang untuk menggunakan headphone, menghindari panggilan dengan pengeras suara, dan menonton video tanpa suara. Langkah ini menjadi yang terbaru dari serangkaian politisi yang berjanji menindak perilaku mengganggu di ruang publik, sebuah isu yang menurut survei didukung sekitar 60% pemilih.

Burnham dalam pernyataannya mengatakan pengalaman terganggu oleh suara keras dari ponsel penumpang lain adalah hal yang akrab bagi banyak orang. “Kita semua pernah berada di kereta ketika seseorang mulai memutar musik atau video keras-keras. Itu mengganggu dan bisa dengan cepat merusak perjalanan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah memberikan kewenangan baru kepada pemimpin lokal untuk menangani musik keras, vaping, dan sampah di bus.

Panduan tersebut akan diterbitkan bagi otoritas transportasi lokal di Inggris, yang memberi tahu mereka cara menggunakan kewenangan baru berdasarkan Bus Services Act. Undang-undang itu memungkinkan otoritas setempat menetapkan dan menegakkan aturan mereka sendiri di dalam kendaraan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa pengemudi tidak dibebani tugas penegakan; itu menjadi tanggung jawab petugas keamanan transportasi atau kepolisian.

Kampanye ini bukan yang pertama di Inggris. Walikota London Sadiq Khan pada musim panas meluncurkan kampanye “travel kind” yang mengimbau penumpang untuk menggunakan headphone. Partai Liberal Demokrat bahkan menyerukan denda hingga £1.000 bagi penumpang bus dan kereta yang memutar musik keras. Survei YouGov juga menemukan bahwa penumpang yang menelepon dengan pengeras suara termasuk dalam tiga gangguan teratas bagi warga Inggris.

“Proposal pemerintah bermaksud baik tetapi sama sekali tidak memadai untuk mengatasi tantangan dan kekerasan yang dihadapi pekerja bus setiap hari. Denda yang diusulkan tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi pekerja,” kata Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Unite, Sharon Graham.

Kritik dari serikat pekerja menyoroti celah antara retorika kebijakan dan realitas di lapangan. Meskipun denda ditujukan untuk menciptakan ketertiban, efektivitasnya dipertanyakan karena penegakan bergantung pada petugas keamanan yang jumlahnya terbatas. Selain itu, perilaku mengganggu di transportasi umum sering kali berkaitan dengan masalah sosial yang lebih luas, seperti kesehatan mental atau ketegangan antarpengguna, yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan sanksi finansial.

Bagi Indonesia, kebijakan semacam ini bisa menjadi cermin. Transportasi publik di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung juga kerap menghadapi persoalan serupa: penumpang yang memutar musik keras atau video tanpa headphone. Meski belum ada regulasi spesifik yang mengatur denda, operator seperti TransJakarta dan KRL Commuter Line memiliki aturan tertulis yang melarang tindakan mengganggu kenyamanan penumpang lain. Namun, penegakannya masih bergantung pada kesadaran pengguna dan pengawasan petugas. Jika Inggris memberlakukan denda hingga £100, Indonesia bisa mempertimbangkan pendekatan serupa dengan skema yang disesuaikan, misalnya teguran bertingkat hingga sanksi administratif.

Ke depan, efektivitas kampanye Burnham akan bergantung pada seberapa konsisten otoritas lokal menerapkan panduan dan apakah masyarakat menerima norma baru ini. Pertanyaan yang tersisa: apakah denda £100 cukup untuk mengubah perilaku, atau justru memicu resistensi dari penumpang yang merasa diatur berlebihan? Yang jelas, perdebatan tentang batas antara kenyamanan pribadi dan ketertiban publik di ruang sempit transportasi akan terus berlanjut.