Pemerintah Inggris Peringatkan Dewan Kota: Pedestrianisasi Jalan Bisa Rugikan Ekonomi Lokal

Pemerintah Inggris melalui Kementerian Perumahan, Komunitas, dan Pemerintah Daerah (MHCLG) mengeluarkan peringatan tegas kepada dewan kota di Inggris agar tidak gegabah menerapkan pedestrianisasi di jalan-jalan utama. Dalam bukti yang diserahkan kepada Komite Perumahan, Komunitas, dan Pemerintah Daerah parlemen, kementerian menilai bahwa meskipun pedestrianisasi dapat membuat jalan utama "lebih menarik, aman, dan ramah", prosesnya harus dipertimbangkan secara matang. Peringatan ini muncul di tengah meningkatnya tren penutupan jalan untuk kendaraan di berbagai pusat kota di Inggris, yang sering menuai kontroversi.

MHCLG menekankan bahwa penghapusan lalu lintas dapat menurunkan aksesibilitas dan merusak ekonomi lokal jika tidak diimbangi dengan strategi tata ruang yang lebih luas. "Pemimpin lokal yang mengejar pedestrianisasi harus menyadari risikonya dan berupaya memitigasinya, dalam kerangka strategi spasial yang lebih luas," demikian bunyi bukti tersebut. Pemerintah sendiri belum mengeluarkan panduan formal untuk otoritas lokal, dan menyerahkan keputusan kepada pemimpin daerah berdasarkan kebutuhan komunitas masing-masing. Strategi jalan utama yang baru dijadwalkan terbit akhir tahun ini, yang akan merinci lebih lanjut upaya menghidupkan kembali jalan utama dan memastikan aksesibilitas bagi semua.

Pedestrianisasi memang bukan tanpa bukti manfaat. Profesor Lee Ivett, kepala Sekolah Arsitektur di University of the Built Environment, mengatakan kepada BBC bahwa oposisi biasanya berfokus pada gangguan jangka pendek terhadap bisnis lokal. Namun, bukti menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pedestrianisasi dapat meningkatkan kelayakan ekonomi jalan utama. "Jika Anda ingin mematahkan argumen bahwa pengurangan lalu lintas akan menurunkan perdagangan, maka Anda juga harus bisa berargumen bahwa investasi dalam infrastruktur transportasi publik adalah kendaraan yang tetap memberikan aksesibilitas ke pusat kota," ujarnya. Ivett menekankan bahwa manfaat ekonomi hanya akan terwujud jika pedestrianisasi dipasangkan dengan peningkatan transportasi publik.

Kasus Oxford Street menjadi contoh paling mencolok. Wali Kota London Sadiq Khan telah berselisih dengan dewan lokal setempat terkait rencana menjadikan jalan ikonik itu bebas kendaraan. Juru bicara Khan menyatakan fokusnya adalah menjadikan jalan utama "lebih bersih, lebih hijau, dan lebih menyenangkan untuk dihabiskan waktunya, serta membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan." Ia menambahkan bahwa Otoritas Greater London akan menggunakan data dan umpan balik dari skema Oxford Street untuk memahami bagaimana berbagai kalangan akan menggunakan ruang tersebut dan menyempurnakan desain perbaikan permanen. Proses hukum untuk pedestrianisasi memang panjang dan rumit, melibatkan konsultasi warga dan penilaian dampak, seperti yang terjadi pada Oxford Street yang memakan waktu satu dekade sejak usulan pertama.

Di sisi lain, kegagalan juga menghantui. Bulan lalu, Dewan West Berkshire mengakhiri uji coba pedestrianisasi malam di Newbury setelah 75% responden konsultasi publik menolaknya. Sebaliknya, Stevenson Square di Northern Quarter Manchester berhasil bertransisi menjadi ruang ramah pejalan kaki permanen setelah uji coba yang sukses. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa konteks lokal sangat menentukan, dan tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua.

Bagi Indonesia, perdebatan serupa mulai mencuat di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, di mana penutupan jalan untuk kendaraan sering diuji coba pada akhir pekan atau hari tertentu. Pelajaran dari Inggris menunjukkan bahwa tanpa integrasi transportasi publik yang memadai dan komunikasi yang baik dengan pelaku usaha, kebijakan pedestrianisasi bisa menuai penolakan. Pemerintah daerah di Indonesia perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekonomi lokal, bukan sekadar mengurangi kemacetan atau polusi.

Ke depan, strategi jalan utama Inggris yang akan dirilis akhir tahun ini akan menjadi penentu arah kebijakan pedestrianisasi di seluruh negeri. Apakah pemerintah akan lebih tegas mengatur atau tetap menyerahkan sepenuhnya kepada dewan kota? Sementara itu, proyek Oxford Street akan menjadi barometer apakah pedestrianisasi skala besar dapat diterima publik dan menguntungkan secara ekonomi. Jika berhasil, gelombang serupa mungkin mengikuti; jika gagal, kota-kota lain akan berpikir dua kali sebelum menutup jalannya bagi kendaraan.