Dokumen Investigasi: Lobi Korporasi AS Gencar Lemahkan Regulasi Antideforestasi Uni Eropa
Baca dalam 60 detik
- Investigasi Mighty Earth mengungkap 24 entitas Amerika Serikat terlibat dalam 351 pertemuan dengan pejabat Uni Eropa untuk menggembosi EUDR.
- Tekanan berhasil menunda implementasi dua kali dan mereduksi standar penelusuran komoditas yang semula ketat.
- Dengan berlakunya EUDR pada Desember, transparansi lobi dan pengawasan rantai pasok global menjadi taruhan.
Regulasi Antideforestasi Uni Eropa (EUDR) yang digadang sebagai undang-undang perlindungan hutan paling maju di dunia menghadapi gempuran lobi sistematis dari korporasi Amerika Serikat. Investigasi terbaru lembaga pengawas lingkungan Mighty Earth menemukan bahwa 24 perusahaan, asosiasi dagang, dan organisasi industri AS telah menggelar sedikitnya 351 pertemuan dengan anggota Parlemen Eropa dan pejabat senior Komisi Eropa sepanjang Juli 2024 hingga Juli 2026. Upaya itu diduga kuat untuk menunda dan mendilusi aturan yang sedianya berlaku Desember mendatang.
EUDR melarang impor sejumlah komoditas—seperti daging sapi, kakao, kopi, minyak sawit, karet, kedelai, dan kayu—yang berasal dari lahan hasil deforestasi. Sejak diusulkan, regulasi ini sempat dipuji sebagai terobosan ambisius oleh sejumlah pembuat kebijakan, bahkan beberapa anggota kongres AS mengusulkan agar aturan serupa diadopsi di Negeri Paman Sam. Namun, dua kali penundaan resmi dan serangkaian revisi membuat sejumlah pendukung awal menilai kebijakan ini telah 'dibongkar' substansinya.
Mighty Earth mencatat bahwa lobi tidak hanya dilakukan melalui pertemuan langsung, tetapi juga lewat Kongres AS, Departemen Pertanian, Kantor Perwakilan Dagang, hingga Gedung Putih. Nama-nama seperti Cargill, Bunge, Mondelēz, dan Dewan Ekspor Kedelai AS muncul sebagai pihak yang paling sering berdialog dengan Komisi Eropa. Cargill tercatat dua pertemuan, Bunge satu, dan Mondelēz delapan kali. Sementara itu, National Alliance of Forest Owners dan Advanced Woody Biomass Alliance memimpin frekuensi pertemuan.
Puncak tekanan terlihat dua pekan setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di lapangan golf Skotlandia pada Juli 2025. Kedua pihak mengeluarkan pernyataan bersama yang menjanjikan perlakuan istimewa bagi AS terkait EUDR, dengan alasan bahwa AS 'berisiko sangat kecil terhadap deforestasi global'. Padahal, sejumlah perusahaan keuangan dan dagang terbesar AS telah berulang kali tersangkut kasus perusakan hutan Amazon dan bioma serupa.
"Analisis kami menemukan kampanye tanpa henti dan agresif dari pelaku bisnis besar AS, badan dagang, dan pejabat pemerintah—hingga ke Presiden Trump yang menawarkan intervensi pribadi—untuk menekan pembuat kebijakan UE," ujar Isabel Fernandez, penasihat senior Mighty Earth. Ia menambahkan bahwa sebagian perusahaan yang melobi masih terkait dengan pembersihan hutan ilegal untuk komoditas seperti kedelai yang masuk ke pasar Eropa.
Pemerintah AS membantah adanya kampanye terkoordinasi. Duta Besar AS untuk UE, Andrew Puzder, dalam opininya menyebut EUDR akan menimbulkan biaya kepatuhan besar tanpa manfaat lingkungan berarti bagi negara-negara yang tidak berisiko deforestasi. Sementara itu, Kamar Dagang Amerika untuk UE (AmCham EU) dan Dewan Ekspor Kedelai AS mengklaim keterlibatan mereka bertujuan memahami dan memperbaiki implementasi, bukan menunda. Bunge menegaskan komitmennya pada rantai pasok bebas deforestasi dengan investasi penelusuran hingga 100% di area prioritas Argentina, Brasil, dan Paraguay. Cargill dan Mondelēz tidak memberikan tanggapan resmi.
Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin penting. Sebagai eksportir utama minyak sawit dan produk kehutanan, Indonesia berkepentingan langsung terhadap arah EUDR. Jika lobi AS berhasil melemahkan aturan, standar keberlanjutan global berpotensi tererosi, tetapi juga membuka ruang bagi eksportir Indonesia untuk menuntut perlakuan setara. Sebaliknya, jika EUDR tetap diberlakukan dengan ketat, produsen dalam negeri dituntut mempercepat sertifikasi dan traceability agar tidak tersingkir dari pasar Eropa. Pemerintah Indonesia perlu mencermati preseden lobi AS ini sebagai bahan diplomasi dagang, sekaligus memperkuat kesiapan industri menghadapi regulasi hijau yang makin kompleks.
Mighty Earth mendesak Uni Eropa memperbesar transparansi aktivitas lobi dan memberi akses lebih luas kepada masyarakat sipil agar kebijakan tidak dikuasai kepentingan korporasi. Dengan tenggat Desember yang kian dekat, pertanyaannya kini: akankah UE mempertahankan gigi regulasi antideforestasi, atau membiarkan tekanan dagang internasional terus menggerus ambisi lingkungannya?
