Istri Penasihat Keamanan Nasional Inggris Diperiksa Polisi Usai Dukung Palestine Action

Metropolitan Police tengah mengevaluasi cuitan Sarah Helm, istri Penasihat Keamanan Nasional Inggris Jonathan Powell, yang dianggap merujuk pada Palestine Action—organisasi yang telah dikategorikan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Inggris. Unggahan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan seputar kebebasan berbicara dan kebijakan keamanan nasional di bawah pemerintahan Perdana Menteri Andy Burnham.

Helm, seorang penulis dan jurnalis yang pernah bekerja untuk The Sunday Times dan The Independent, menulis di platform X pada Kamis (15/10): "Tuhan tolong kami para penulis yang mendukung Palestina dan Palestine Action." Cuitan itu merupakan respons terhadap diskusi di Sky News mengenai penulis Sally Rooney, yang menyatakan akan menyumbangkan royaltinya untuk mendukung Palestine Action. Akibat pernyataan itu, novel-novel Rooney tidak akan dipasok ke toko buku di Inggris.

Juru bicara Kantor Perdana Menteri menegaskan bahwa Helm adalah "individu yang tidak mewakili pemerintah dalam kapasitas apa pun". Namun, pernyataan tersebut tidak meredakan sorotan publik. Juru bicara Metropolitan Police pada Jumat menyatakan, "Kami telah mengetahui adanya unggahan di X pada Kamis, 15 Oktober yang menyebut Palestine Action. Saat ini sedang dalam proses penilaian untuk menentukan apakah diperlukan penyelidikan lebih lanjut."

Anggota Parlemen dari Partai Reform UK, Danny Kruger, telah mengirim surat kepada perdana menteri untuk menyuarakan keprihatinan atas unggahan Helm. Kelompok Campaign Against Antisemitism menyebut cuitan itu "mengejutkan" dan menuntut Powell untuk secara terbuka mengecam pernyataan istrinya. "Pasangan berhak memiliki pandangan independen, tetapi jelas Mr Powell, yang memimpin keamanan nasional dan terlibat dalam diplomasi Timur Tengah, harus mengecam retorika ini jika ingin tetap menjabat," kata kelompok tersebut.

Di sisi lain, pemimpin Partai Hijau Zack Polanski memberikan pembelaan. Menurutnya, Helm "berbicara akal sehat dan harus dipuji karena keberaniannya". Polanski menyerukan agar Palestine Action segera dicabut status terornya, menyebut label tersebut "konyol dan otoriter".

Palestine Action mendeskripsikan diri sebagai "gerakan aksi langsung" yang menggunakan "taktik disruptif". Pada awal tahun ini, empat aktivisnya dipenjara setelah menyebabkan kerusakan senilai £1,2 juta di fasilitas perusahaan pertahanan berbasis di Israel. Pemerintah Inggris melarang kelompok itu pada 2025 dengan alasan tidak akan mentoleransi organisasi yang membahayakan keamanan nasional.

Larangan tersebut memicu gelombang protes besar. Data menunjukkan sekitar 3.700 orang ditangkap karena secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Palestine Action, dan sekitar 2.500 di antaranya telah didakwa. Namun, kasus-kasus itu belum disidangkan karena uji materi terhadap larangan akan didengar di Mahkamah Agung bulan depan.

Jonathan Powell sendiri memiliki latar belakang diplomatik panjang. Ia pernah menjadi penasihat di pemerintahan Tony Blair dan berperan dalam negosiasi perdamaian Irlandia Utara. Pada 2024, Sir Keir Starmer menunjuknya sebagai penasihat keamanan nasional, posisi yang tetap dipertahankan saat Andy Burnham menjadi perdana menteri.

"Kami tidak akan mentoleransi organisasi yang menempatkan keamanan nasional Inggris dalam bahaya," demikian pernyataan pemerintah saat mengumumkan pelarangan Palestine Action.

Kasus ini bukan sekadar insiden media sosial. Ia menyentuh persimpangan antara kebebasan berekspresi, keamanan nasional, dan diplomasi Timur Tengah yang tengah menjadi sorotan. Dengan uji materi di Mahkamah Agung yang tinggal menunggu waktu, keputusan pengadilan nanti berpotensi mengubah lanskap hukum Inggris terkait organisasi kontroversial. Akankah pemerintah mempertahankan sikap kerasnya, atau justru menghadapi koreksi yudisial yang dapat mengguncang kebijakan keamanan nasional?