Dirjen Pajak Bongkar Nasib Ratusan Pejabat 'Nama Ajaib' Hasil Mutasi Purbaya

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa ratusan pejabat yang dilantik pada masa kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menjalani peninjauan ulang. Pejabat yang tidak memenuhi standar kapabilitas dan kelayakan dipastikan akan dicabut dari jabatannya, sementara sisanya tetap bertahan.

Pernyataan itu disampaikan Bimo di kantornya, Rabu (16/9/2026), merespons polemik mutasi besar-besaran yang terjadi pada 10 September 2026—beberapa hari sebelum Purbaya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto. Mutasi tersebut melibatkan ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.

Menurut Bimo, persoalan utama bukan sekadar rotasi, melainkan adanya sejumlah nama yang lolos tanpa mengikuti proses assessment, talent management, maupun ujian yang menjadi jalur resmi promosi pegawai. Praktik inilah yang memicu kegaduhan internal dan memantik protes dari kalangan pegawai yang selama ini menempuh prosedur standar.

"Itu kan usulan kita, rotasi, cuma memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management, kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan," papar Bimo.

Bimo bersama Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama secara resmi mengajukan permintaan kepada Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, agar mutasi tersebut dibatalkan. Jika pembatalan dilakukan, pejabat yang terdampak akan dikembalikan ke posisi sebelum dilantik Purbaya. "Iya, kembali ke posisi awal," tegas Bimo.

Bagi publik, terutama pelaku usaha dan investor, polemik ini bukan sekadar dinamika internal birokrasi. Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai adalah dua institusi yang mengelola penerimaan negara serta menentukan iklim kepatuhan fiskal. Ketidakpastian kepemimpinan di level teknis berpotensi mengganggu stabilitas layanan, mulai dari proses pemeriksaan pajak hingga penyelesaian sengketa kepabeanan.

Bimo menyoroti dampak psikologis dari mutasi yang dinilai menyimpang dari prosedur. Menurutnya, pegawai yang telah melalui tahapan seleksi ketat merasa dirugikan ketika ada pihak yang mendapat jabatan tanpa mengikuti jalur yang sama. "Karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang sudah ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," ujarnya.

Langkah evaluasi ulang ini menjadi ujian awal bagi Suahasil Nazara dalam menata kembali kepercayaan internal Kemenkeu. Keputusannya menentukan apakah reformasi birokrasi di tubuh otoritas fiskal tetap berjalan di atas prinsip meritokrasi, atau justru memberi ruang bagi intervensi politik yang lebih luas. Pasar obligasi dan pelaku usaha akan mencermati apakah pembatalan benar-benar dijalankan, sebab konsistensi kebijakan fiskal menjadi salah satu faktor penentu iklim investasi.

Ke depan, pertanyaannya bukan hanya siapa yang dicopot atau dipertahankan, melainkan seberapa transparan proses evaluasi itu dilakukan. Tanpa penjelasan terbuka mengenai kriteria dan hasil peninjauan, polemik 'nama ajaib' berisiko kembali mencuat setiap kali terjadi rotasi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.