Prabowo Targetkan E20 pada 2028, Danantara Siap Bangun Industri Bioetanol

Presiden Prabowo Subianto menetapkan ambisi besar di sektor energi: Indonesia harus mampu memproduksi bahan bakar bensin dengan campuran bioetanol 20 persen (E20) paling lambat dua tahun lagi. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara, Rabu (16/9/2026), yang secara khusus membahas kesiapan rantai pasok dan industri pengolahan bioetanol dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa rapat tersebut tidak sekadar membahas target, tetapi juga membagi tugas konkret. Kementerian Pertanian diminta menyiapkan lahan untuk bahan baku bioetanol, sementara Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dipercaya membangun dan menyiapkan industri pengolahan. Menurut Zulhas, konversi etanol paling memungkinkan berasal dari tebu.

Pemerintah mengidentifikasi potensi lahan seluas 2 juta hektare di Kalimantan, Sumatra, Papua, dan Jawa untuk tanaman tebu. Namun, Zulhas tidak menampik bahwa penyediaan lahan kerap menjadi kendala klasik. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berhenti di E20. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan campuran etanol dalam bensin bisa mencapai 50 persen atau E50.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyatakan dukungan penuh terhadap program yang dinilai mampu mengurangi impor bahan bakar minyak dan meningkatkan devisa negara. "Intinya kami dari Danantara untuk program-program yang memang sangat baik mengurangi impor dan meningkatkan devisa kita selalu dukung," ujarnya dalam kesempatan terpisah. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa rapat juga membahas ketahanan energi dan teknologi pendukung, dengan keterlibatan swasta hingga Danantara.

Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat kunci, termasuk Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza, dan Menteri Pertanian Andi Amran. Kehadiran mereka menandakan bahwa program E20 tidak hanya urusan energi, tetapi juga menyentuh aspek fiskal, moneter, dan industri.

Bagi pembaca Indonesia, khususnya investor dan pelaku pasar, kebijakan ini membuka peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, pengembangan bioetanol dari tebu dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi ketergantungan pada impor BBM, dan memperbaiki neraca perdagangan. Di sisi lain, kebutuhan lahan 2 juta hektare berpotensi berbenturan dengan penggunaan lahan untuk pangan dan perkebunan eksisting. Selain itu, kesiapan infrastruktur pengolahan dan distribusi bahan bakar campuran etanol masih harus diuji.

Pertanyaannya, apakah target 2028 realistis mengingat kompleksitas perizinan lahan, pendanaan, dan teknologi? Pemerintah tampaknya ingin mempercepat transisi energi dengan menggandeng Danantara sebagai kendaraan investasi. Namun, tanpa peta jalan yang terukur dan insentif yang jelas bagi petani tebu serta industri, E20 bisa jadi sekadar target di atas kertas. Dalam dua tahun ke depan, publik akan menyaksikan apakah langkah ini benar-benar mengubah lanskap energi nasional atau hanya menjadi agenda rutin rapat terbatas.