Pemerintah Siapkan Anggaran El Nino di APBN 2026, Fokus pada Fleksibilitas Fiskal

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 telah memuat pos khusus untuk mengantisipasi fenomena El Nino. Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-2 Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut Suahasil, alokasi tersebut masuk dalam anggaran kebencanaan yang dirancang memiliki fleksibilitas tinggi. Tujuannya agar pemerintah dapat bergerak cepat ketika situasi tak terduga muncul, termasuk kekeringan panjang dan bencana alam yang kerap menyertai El Nino. "Fleksibilitas anggaran sangat diperlukan untuk memastikan responsivitas terhadap situasi yang berkembang," ujarnya.

Pernyataan ini memperjelas arah kebijakan fiskal pemerintah yang mulai mengintegrasikan risiko iklim ke dalam perencanaan anggaran. Langkah tersebut bukan tanpa alasan. El Nino diketahui dapat memicu penurunan produksi pangan, krisis air bersih, dan meningkatkan risiko kebakaran hutan—yang pada gilirannya mengancam stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah sebelumnya mengungkapkan bahwa kenaikan anggaran kebencanaan merupakan hasil arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Said, peningkatan ini akan terus diupayakan seiring meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Dana on call dan Dana Siap Pakai disiapkan untuk memastikan ketersediaan likuiditas saat tanggap darurat, sementara pooling insurance menjadi instrumen berbagi risiko antara pemerintah dan sektor swasta.

"Tekanan dari berbagai kejadian tak terduga harus kita tanggulangi untuk kebaikan masyarakat," kata Suahasil menegaskan pentingnya kesiapan fiskal.

Bagi pelaku pasar dan investor, sinyal ini memberikan kepastian bahwa pemerintah memiliki bantalan fiskal untuk meredam guncangan ekonomi akibat bencana. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada kecepatan eksekusi di lapangan. Koordinasi antara Kementerian Keuangan, BNPB, dan pemerintah daerah menjadi krusial agar dana tidak tersendat di birokrasi.

Di sisi lain, alokasi besar untuk kebencanaan menimbulkan pertanyaan tentang ruang fiskal yang tersisa untuk program pembangunan lain. Pemerintah perlu memastikan bahwa belanja mitigasi tidak mengorbankan anggaran infrastruktur atau perlindungan sosial yang juga berdampak langsung pada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana menjadi taruhan reputasi di tengah tekanan global yang tidak menentu.

Ke depan, keberhasilan strategi ini akan diuji oleh realitas iklim yang semakin sulit diprediksi. Apakah anggaran yang disiapkan cukup untuk menghadapi El Nino yang mungkin lebih kuat dari perkiraan? Dan yang tak kalah penting, bagaimana pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai ke daerah terdampak tepat waktu?