Pagu KKP 2027 Dipatok Rp16,65 Triliun, Usulan Tambahan Rp30,22 Triliun Ditepis DPR
Baca dalam 60 detik
- Komisi IV DPR menetapkan plafon anggaran KKP 2027 tetap Rp16,65 triliun, menolak penambahan Rp30,22 triliun yang diajukan kementerian.
- Keputusan ini memaksa KKP memprioritaskan program yang sudah berjalan, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, tanpa ekspansi baru.
- Bagi pelaku industri perikanan, stabilitas pagu bisa berarti kepastian jangka pendek, tetapi ambisi hilirisasi dan budidaya skala besar berpotensi tertunda.
Komisi IV DPR RI resmi mengunci pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp16,653 triliun. Angka itu tidak bergeser dari plafon yang sudah ditetapkan sebelumnya, sekaligus menepis usulan tambahan Rp30,22 triliun yang diajukan kementerian.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi IV bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Ketua Komisi IV Siti Hediati Hariyadi—yang dikenal sebagai Titiek Soeharto—menyatakan bahwa penetapan itu merujuk pada surat Badan Anggaran DPR mengenai hasil pembahasan RUU APBN 2027. "Pagu KKP tidak mengalami perubahan setelah pembahasan panja," ujarnya dalam forum tersebut.
Dari total pagu, porsi terbesar tetap dialokasikan untuk Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, yakni Rp12,203 triliun. Sisanya tersebar ke Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Rp313,70 miliar), Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Rp315,16 miliar), Kualitas Lingkungan Hidup (Rp347,82 miliar), serta Dukungan Manajemen (Rp3,47 triliun).
Sebelumnya, KKP mengajukan lonjakan anggaran untuk mempercepat sejumlah inisiatif strategis. Selain pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 600 titik, dana tambahan itu ditujukan bagi program budidaya ikan darat tematik, revitalisasi tambak nila salin di kawasan Pantura, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun, usulan tersebut kandas di meja Banggar.
Menanggapi keputusan itu, Trenggono menyatakan pihaknya akan menyelesaikan program yang sudah direncanakan dengan sumber daya yang tersedia. "Kami targetkan yang ada ini selesai dulu. Nanti kami lapor lagi ke Presiden," katanya usai rapat. Ia menegaskan pagu Rp16,65 triliun masih memadai untuk pembangunan KNMP, meski tidak merinci apakah target 600 lokasi bisa terpenuhi seluruhnya.
"Kalau untuk anggaran program prioritas, namanya juga program prioritas, pasti sudah diprogramkan. Tapi yang pasti kami selesaikan dengan anggaran yang ada dulu. Nanti yang ke depan baru kita bicarakan lagi." — Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan DPR ini menyiratkan pesan bahwa belanja negara tahun depan akan lebih disiplin, terutama di tengah tekanan fiskal dan prioritas lain seperti infrastruktur dan energi. Bagi sektor kelautan, stabilitas pagu memang memberikan kepastian, tetapi juga membatasi ruang manuver untuk ekspansi. Padahal, hilirisasi produk perikanan dan pengembangan budidaya skala besar menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi biru yang digadang-gadang.
Bagi investor dan pelaku usaha di sektor perikanan, sinyal ini perlu dicermati. Proyek-proyek yang bergantung pada belanja pemerintah—seperti pembangunan kampung nelayan, infrastruktur tambak, dan program padat karya—kemungkinan berjalan dengan tempo lebih lambat. Di sisi lain, keterbatasan anggaran bisa membuka peluang kemitraan swasta, terutama untuk pengolahan dan distribusi hasil tangkap. Pemerintah daerah juga dituntut lebih kreatif menggenjot pendapatan asli daerah dari sektor kelautan.
Ke depan, pertanyaannya adalah apakah KKP akan kembali mengajukan tambahan anggaran melalui mekanisme APBN-P, atau justru mengandalkan efisiensi dan skema pembiayaan non-APBN. Tanpa terobosan, target produksi perikanan nasional dan kesejahteraan nelayan bisa menghadapi jalan terjadi.
