Pentagon Akui Perang Iran Kuras Amunisi: Biaya Rp590 Triliun, 4 F-15 Hancur
Baca dalam 60 detik
- Laporan Inspektur Jenderal Pentagon mengungkap operasi militer AS melawan Iran selama empat bulan menelan biaya US$33,4 miliar, dengan US$22,3 miliar di antaranya untuk amunisi.
- Kekurangan stok strategis dan kerusakan aset militerโtermasuk empat jet F-15, satu F-35, tujuh tanker KC-135, dan 30 drone MQ-9โmemaksa Washington meninjau ulang strategi di Timur Tengah.
- Bagi Indonesia, ketegangan ini berpotensi mengganggu pasokan energi dan stabilitas kawasan, sekaligus membuka peluang diversifikasi mitra pertahanan.

Laporan resmi Inspektur Jenderal Pentagon yang diserahkan kepada Kongres AS mengungkap bahwa operasi militer melawan Iran selama periode 28 Februari hingga 30 Juni telah menghabiskan dana sekitar US$33,4 miliar (setara Rp590,9 triliun). Angka itu mencuat ke publik pada Senin (14/9) waktu setempat, menjadi konfirmasi pertama dari internal Departemen Pertahanan AS bahwa perang di Timur Tengah tidak hanya menguras logistik tetapi juga mengancam kesiapan militer jangka panjang.
Dari total pembiayaan tersebut, US$22,3 miliar (Rp394,5 triliun) dialokasikan khusus untuk amunisi yang ditembakkan selama operasi bernama Operation Epic Fury (OEF). Laporan itu menyatakan penggunaan amunisi dalam OEF "telah menyebabkan kekurangan inventaris strategis dan mengungkap hambatan pada basis industri untuk pasokan ulang amunisi." Artinya, selain menghadapi lawan di medan tempur, AS kini bergulat dengan keterbatasan kapasitas produksi domestik untuk menggantikan persediaan yang terkuras.
Kerugian material yang dirinci dalam laporan tersebut memperkuat gambaran bahwa operasi ini jauh dari kata mulus. Empat jet tempur F-15 hancur, satu jet siluman F-35 mengalami kerusakan, tujuh pesawat tanker KC-135 terdampak, dan 30 unit drone MQ-9 Reaper hilang. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun AS memiliki keunggulan teknologi, pertahanan udara dan serangan balik Iran mampu menimbulkan kerugian signifikan.
Presiden Donald Trump sebelumnya berulang kali membantah kekhawatiran mengenai menipisnya cadangan senjata. Dalam pernyataannya di Truth Social pada Senin (14/9), ia menegaskan bahwa AS "sedang memproduksi lebih banyak senjata canggih dan unggul dibandingkan masa mana pun dalam sejarah kita." Trump juga menyebut pabrik-pabrik pertahanan beroperasi 24/7 dan sedang membangun 4โ5 fasilitas besar baru, dengan fokus pada sistem Patriot, THAAD, Tomahawk, dan rudal standar lainnya. Namun, klaim tersebut bersinggungan dengan temuan Pentagon yang justru menyoroti keterbatasan pasokan.
CNN sebelumnya melaporkan bahwa kekurangan rudal jarak jauh dan pencegat pertahanan udara telah mempengaruhi strategi Trump dalam perang melawan Iran. Menurut laporan itu, AS telah menggunakan hampir 80% pasokan rudal pencegat THAAD. CENTCOM, komando yang mengawasi operasi di Timur Tengah, mencatat bahwa pada 24 jam pertama perang, AS menyerang lebih dari 1.000 target di Iran. Namun dalam beberapa bulan terakhir, Washington tidak lagi melancarkan serangan besar-besaran, indikasi bahwa keterbatasan amunisi mulai membatasi opsi militer.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa serangan Iran merusak dan menghancurkan ratusan bangunan serta struktur di pangkalan-pangkalan AS yang tersebar di Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Irak, Oman, dan Yordania. Meski demikian, kerusakan tersebut tidak dimasukkan ke dalam estimasi biaya perang karena belum jelas apakah semua pangkalan akan dibangun kembali dan siapa yang akan menanggung biayanya. Ketidakpastian ini menambah beban fiskal AS di masa mendatang.
Bagi Indonesia, eskalasi di Timur Tengah memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas harga energi dan jalur pelayaran internasional. Sebagai importir minyak, Indonesia rentan terhadap lonjakan harga akibat ketegangan di Selat Hormuz. Selain itu, ketidakseimbangan pasokan amunisi global dapat mempengaruhi pasar pertahanan dan mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk mempercepat modernisasi alutsista serta diversifikasi sumber pasokan, termasuk dari Eropa dan Asia Timur. Pemerintah Indonesia perlu mencermati dinamika ini untuk menjaga kedaulatan dan kesiapan pertahanan nasional.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah AS mampu memulihkan stok amunisinya tanpa mengorbankan komitmen di kawasan lain, seperti Indo-Pasifik. Jika keterbatasan berlanjut, Washington mungkin akan lebih selektif dalam menggunakan kekuatan militer, yang bisa mengubah peta aliansi dan strategi pertahanan global. Indonesia, sebagai negara non-blok yang aktif, berpotensi memainkan peran diplomatik untuk mendorong deeskalasi dan menjaga stabilitas kawasan.



