KSP Ungkap Sumbatan Rantai Pasok KDKMP, Rapat Lintas Lembaga Digelar Pekan Ini
Baca dalam 60 detik
- Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengidentifikasi rantai pasok barang bersubsidi sebagai hambatan utama operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- KSP menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan Badan Pangan Nasional, Bulog, Indofood, Pupuk Indonesia, dan Pertamina Patra Niaga untuk membenahi alur distribusi.
- Kementerian Koperasi mempercepat operasionalisasi melalui verifikasi fisik gudang dan penempatan manajer profesional di setiap wilayah.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengungkapkan bahwa hambatan terbesar dalam operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terletak pada rantai pasok barang bersubsidi, bukan pada pembangunan fisik yang telah rampung. Temuan ini muncul dari evaluasi Kantor Staf Presiden (KSP) dan menjadi dasar pertemuan dengan Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa, di Jakarta, Senin (14/9).
Menurut Dudung, komoditas seperti beras, minyak goreng, gas, pupuk, dan gula menjadi penyumbang utama kemacetan distribusi. "Kendala-kendalanya adalah sistem supply chain. Yang paling dominan adalah barang-barang dari subsidi," ujarnya selepas pertemuan. Ia menegaskan bahwa penyelesaian sumbatan tersebut memerlukan koordinasi lintas lembaga, sehingga KSP menjadwalkan rapat lanjutan dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Indofood, Pupuk Indonesia, dan Pertamina Patra Niaga pada pekan ini.
Dudung menekankan bahwa setelah pembangunan fisik KDKMP selesai, operasional koperasi harus dipastikan berjalan tanpa henti. "Sekali supply jangan kemudian akhirnya terhenti. Nah, ini yang akhirnya terjadi sumbatan-sumbatan atau hambatan-hambatan di lapangan," katanya. Ia berharap pertemuan dengan kementerian terkait pada Rabu mendatang dapat menuntaskan persoalan tersebut.
Di sisi lain, Kementerian Koperasi (Kemenkop) mempercepat operasionalisasi KDKMP melalui tiga langkah strategis. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa langkah pertama adalah sosialisasi teknis mengenai mekanisme operasional unit usaha kepada pengurus koperasi. Kedua, percepatan verifikasi dan validasi fisik bangunan gudang serta gerai hingga penyerahan Berita Acara Serah Terima (BAST). Ketiga, penempatan manajer profesional yang telah direkrut untuk mengawal kegiatan harian di setiap wilayah.
Bagi pembaca di Indonesia, khususnya pelaku usaha dan investor, perkembangan ini menyoroti pentingnya integrasi rantai pasok pangan nasional. KDKMP diproyeksikan menjadi simpul distribusi yang memperkuat ekonomi desa, namun tanpa perbaikan alur logistik, potensi tersebut bisa terhambat. Pelaku pasar perlu mencermati apakah koordinasi lintas lembaga ini mampu mengurai kemacetan yang selama ini terjadi, terutama pada komoditas strategis yang harganya sering berfluktuasi.
"Kami akan komunikasikan dengan kementerian terkait. Mudah-mudahan ini bisa segera tuntas berjalan dengan baik," ujar Dudung Abdurachman.
Ke depan, keberhasilan KDKMP tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada keandalan sistem distribusi dan kesiapan sumber daya manusia. Pertanyaan besarnya: akankah rapat lintas lembaga pekan ini menghasilkan terobosan konkret, atau justru menambah lapisan birokrasi yang memperlambat operasional koperasi di lapangan?
