Ray Rangkuti Bongkar Ketegangan Purbaya vs Danantara di Balik Reshuffle Menkeu
Baca dalam 60 detik
- Ray Rangkuti menduga pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menkeu dipicu ketegangan dengan Danantara yang sampai ke telinga Presiden Prabowo.
- Juru bicara Gerindra, Kamrussamad, menepis tudingan itu dan menilai persoalan sebenarnya adalah konsolidasi birokrasi Kemenkeu yang belum padu.
- Pergantian ini adalah reshuffle kedua di kursi bendahara negara dalam setahun, memunculkan pertanyaan soal arah kebijakan fiskal ke depan.

Jabatan Menteri Keuangan kembali berganti hanya dalam hitungan hari setelah Purbaya Yudhi Sadewa dilantik. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan, sebagai bendahara negara baru pada Senin (14/9/2026) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Pergantian ini sontak memicu spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar istana.
Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengungkap dugaan bahwa keputusan tersebut tidak lahir dari ruang hampa. Menurutnya, ada ketegangan antara Purbaya dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang mencuat ke permukaan, terutama terkait rencana setoran dana ke kas negara. Informasi itu, kata Ray, sampai ke telinga Presiden dan menjadi salah satu pemicu reshuffle.
"Infonya ada ketegangan antara Danantara dan Purbaya, kemudian terdengar oleh Prabowo, dan Prabowo pada akhirnya memutuskan untuk melakukan reshuffle kabinet," ujar Ray dalam tayangan live YouTube Kompas TV, Senin (14/9/2026).
Ray juga menyebut adanya dugaan rasa jengkel Presiden terhadap Purbaya. Namun ia sendiri mengakui bahwa informasi tersebut belum bisa diverifikasi kebenarannya. "Infonya ada rasa jengkel Pak Prabowo pada Purbaya, mungkin ini hanya info-info, walau kebenaran yang kita tidak tahu," ucapnya.
Menanggapi pernyataan Ray, Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menilai pandangan tersebut sebagai hal yang wajar disampaikan seorang pengamat. Namun ia menegaskan bahwa ada persoalan lebih substantif yang menjadi perhatian pemerintah, yakni konsolidasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang dinilai belum optimal selama setahun terakhir.
Menurut Kamrussamad, ketidaksinkronan antara pernyataan publik dan kebijakan di lingkungan Kemenkeu menjadi sorotan. Ia menyebut pergantian menteri merupakan kewenangan penuh Presiden dan bagian dari evaluasi objektif, bukan semata-mata karena faktor emosional seperti yang diduga.
Pergantian di kursi Menkeu selalu menjadi sinyal penting bagi pasar. Sebab, Kementerian Keuangan adalah ujung tombak kebijakan fiskal, termasuk pengelolaan APBN, penerbitan surat utang negara, dan koordinasi dengan bank sentral. Bagi investor, baik domestik maupun asing, stabilitas kepemimpinan di institusi ini menjadi indikator kunci dalam menilai risiko kebijakan.
Bagi pembaca di Indonesia, terutama pelaku pasar dan profesional keuangan, reshuffle ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah arah kebijakan fiskal akan tetap konsisten atau justru mengalami pergeseran? Suahasil Nazara bukan nama baru di lingkungan Kemenkeu. Ia memiliki rekam jejak panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan dan pernah menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Pengalamannya dianggap mumpuni, tetapi tantangan yang dihadapinya tidak ringan.
Salah satu isu yang akan langsung menyita perhatian adalah hubungan antara Kemenkeu dan Danantara. Badan pengelola investasi strategis itu memiliki mandat besar dalam mengelola dana negara untuk proyek-proyek prioritas. Ketegangan antara kedua institusi, jika benar terjadi, berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam koordinasi kebijakan investasi dan fiskal.
Selain itu, pasar obligasi dan nilai tukar rupiah biasanya merespons cepat setiap perubahan di kursi Menkeu. Investor akan mencermati apakah Suahasil mampu menjaga kredibilitas kebijakan fiskal, terutama dalam hal defisit anggaran, rasio utang terhadap PDB, dan program-program belanja negara yang sedang berjalan.
Di sisi lain, pernyataan Kamrussamad yang menyoroti konsolidasi birokrasi menunjukkan bahwa persoalan internal Kemenkeu memang dianggap serius oleh pemerintah. Ketidaksinkronan antara komunikasi publik dan implementasi kebijakan bisa menjadi celah yang melemahkan kepercayaan pasar. Evaluasi terhadap hal ini menjadi relevan, terlepas dari benar atau tidaknya dugaan ketegangan personal.
Yang jelas, reshuffle ini menandai babak baru dalam pengelolaan fiskal di bawah pemerintahan Prabowo. Dalam waktu dekat, publik akan menantikan langkah konkret Suahasil Nazara, terutama terkait program-program prioritas seperti hilirisasi, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur. Apakah ia akan melanjutkan warisan kebijakan pendahulunya atau membawa arah baru? Dan yang tak kalah penting, bagaimana ia menavigasi hubungan dengan Danantara yang disebut-sebut menjadi sumber ketegangan? Hanya waktu yang akan membuktikan, tetapi pasar tidak akan menunggu lama untuk memberi penilaian.



