Suahasil Nazara Kembali ke Kursi Menkeu, DPR: Langkah Prabowo Sudah Terukur

Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dalam seremoni pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin. Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat di posisi yang sama. Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Jabatan 2024–2029 yang ditetapkan pada 14 September 2026.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, menilai langkah Presiden tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang. Menurutnya, Kepala Negara memiliki kriteria tersendiri dalam memilih figur yang dianggap paling tepat untuk menjalankan visi, misi, dan penugasan pemerintahan, terutama dalam mengawal perbaikan ekonomi nasional. "Presiden pasti memiliki pertimbangan dan kriteria tersendiri dalam menentukan figur Menteri Keuangan yang dinilai paling tepat," ujar Dolfie di Jakarta, Senin.

Dolfie juga menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan kewenangan konstitusional Presiden. Ia menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada Prabowo, seraya berharap menteri yang dipilih dapat bekerja optimal. "Pergantian Menteri Keuangan juga merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menentukan kabinet," tambahnya.

Bagi pelaku pasar dan investor di Indonesia, pergantian orang nomor satu di Kementerian Keuangan selalu menjadi sinyal penting. Suahasil bukan nama baru di lingkaran kebijakan fiskal—ia pernah menjabat Wakil Menteri Keuangan dan memiliki rekam jejak panjang di bidang makroekonomi. Kembalinya ia ke kursi Menkeu diperkirakan akan membawa kesinambungan program, terutama dalam menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian global.

Namun, tantangan yang menanti tidak ringan. Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah besar: memperluas basis pajak, mengendalikan defisit, serta memastikan belanja negara tepat sasaran. Program prioritas seperti makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, dan hilirisasi industri membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Pasar obligasi dan nilai tukar rupiah akan menjadi indikator awal bagaimana pelaku pasar menyambut kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan.

"Presiden pasti memiliki pertimbangan dan kriteria tersendiri dalam menentukan figur Menteri Keuangan yang dinilai paling tepat untuk menjalankan visi, misi, dan penugasan Presiden," kata Dolfie Othniel Frederic Palit, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

Dari sisi politik anggaran, DPR melalui Komisi XI akan menjadi mitra kerja langsung Suahasil. Hubungan keduanya akan menentukan kelancaran pembahasan RAPBN dan kebijakan fiskal lainnya. Dolfie menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya penunjukan tersebut, namun ia menekankan pentingnya sosok Menkeu yang mampu mengawal perbaikan ekonomi. Pernyataan ini memberi sinyal bahwa DPR akan mengawal ketat setiap kebijakan fiskal yang diambil pemerintah.

Sejumlah analis menilai bahwa pergantian Menkeu di tengah tahun anggaran berjalan bisa menimbulkan ketidakpastian jangka pendek, terutama jika ada perubahan arah kebijakan yang signifikan. Namun, jika Suahasil mampu menjaga kesinambungan dan memberikan kepastian regulasi, dampaknya bisa diminimalkan. Yang terpenting, menurut mereka, adalah komunikasi publik yang jelas mengenai prioritas fiskal ke depan.

Ke depan, perhatian akan tertuju pada langkah pertama Suahasil sebagai Menkeu: apakah ia akan langsung melakukan konsolidasi internal, meninjau kembali asumsi makro, atau merumuskan strategi baru untuk mencapai target penerimaan negara. Bagi investor, kepastian arah kebijakan fiskal akan menjadi faktor kunci dalam mengambil keputusan alokasi portofolio di pasar keuangan Indonesia.