Ambisi 2.000 MW Data Center RI: Listrik Jadi Penentu Daya Saing Digital

Jakarta, LyndHub — Rencana pemerintah menaikkan kapasitas pusat data (data center) nasional dari 274 megawatt (MW) menjadi lebih dari 2.000 MW pada 2029 bukan sekadar proyek infrastruktur digital. Di balik ambisi itu, tersimpan konsekuensi besar: kebutuhan listrik yang melonjak tajam, yang jika tidak diantisipasi bisa menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Data Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat saat ini Indonesia memiliki 185 pusat data dengan total kapasitas 274 MW. Lonjakan adopsi cloud, e-commerce, dan fintech—didukung lebih dari 212 juta pengguna internet—membuat permintaan kapasitas melesat. Pemerintah pun menargetkan kapasitas menembus 2.000 MW dalam lima tahun ke depan.

Angka itu bukan tanpa konsekuensi. Jika seluruh kapasitas 2.000 MW beroperasi penuh 24 jam sehari, kebutuhan energinya secara teoretis mencapai sekitar 17,52 terawatt hour (TWh) per tahun. Sebagai gambaran, PLN mencatat penjualan listrik nasional pada 2025 sebesar 317,69 TWh. Artinya, pusat data saja berpotensi menyerap sekitar 5,5% dari total penjualan listrik nasional dalam setahun.

Tekanan energi ini tidak hanya dirasakan di Indonesia. Secara global, U.S. Energy Information Administration (EIA) mencatat jaringan transmisi data menggunakan sekitar 260–360 TWh listrik pada 2022. International Energy Agency (IEA) memperkirakan pusat data dunia mengonsumsi sekitar 415 TWh pada 2024, setara 1,5% konsumsi listrik global. Tren ini menegaskan bahwa digitalisasi dan transisi energi kini berjalan beriringan.

Di dalam negeri, operator telekomunikasi menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. TelkomGroup, misalnya, mencatat total penggunaan listrik mencapai 2,45 TWh sepanjang 2025, naik dari 2,39 TWh pada tahun sebelumnya. Sebagian besar konsumsi itu dialokasikan untuk pusat data dan jaringan. Kenaikan ini menggarisbawahi bahwa pertumbuhan trafik digital berbanding lurus dengan kebutuhan daya.

"Ketahanan energi adalah fondasi bagi keberlangsungan layanan publik dan perekonomian. Tanpa pasokan listrik yang andal, infrastruktur digital tidak akan berjalan optimal," demikian inti pernyataan yang menggambarkan pentingnya sinergi sektor energi dan telekomunikasi.

Bagi investor dan pelaku industri, sinyal ini membuka dua sisi mata uang. Di satu sisi, ekspansi pusat data menciptakan peluang besar bagi penyedia energi terbarukan, produsen peralatan listrik, dan pengembang infrastruktur transmisi. Di sisi lain, risiko krisis pasokan listrik menjadi nyata jika pembangkit dan jaringan tidak dipersiapkan sejak dini. Pemerintah perlu memastikan bahwa target 2.000 MW tidak hanya soal penambahan server, tetapi juga ketersediaan pembangkit, gardu induk, distribusi, hingga cadangan daya.

Kebutuhan listrik yang membengkak juga berimplikasi pada kebijakan energi nasional. Dengan bauran energi yang masih didominasi fosil, lonjakan konsumsi pusat data dapat memperbesar emisi karbon jika tidak diimbangi dengan investasi energi terbarukan. Di sisi lain, operator telekomunikasi dituntut menjaga ketahanan jaringan di wilayah rawan cuaca ekstrem dan bencana, yang kerap memutus pasokan listrik.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia mampu membangun pusat data raksasa, melainkan apakah pasokan listrik dan infrastruktur energi mampu mengejar laju ekspansi digital. Tanpa perencanaan energi yang matang, ambisi 2.000 MW bisa berhenti di tengah jalan—dan daya saing digital Indonesia turut dipertaruhkan.