Mendagri Pelajari Usulan Perpanjangan Jabatan Kades, DPR Soroti Pilkades Serentak

Pemerintah belum mengambil sikap resmi atas desakan sejumlah kepala desa agar masa jabatan mereka diperpanjang tanpa melalui pemilihan ulang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kementeriannya masih menimbang dampak positif dan negatif dari usulan yang disampaikan perkumpulan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) tersebut.

"Kita pelajari dulu," ujar Tito di Jakarta, Senin, usai menghadiri rapat bersama Komisi II DPR. Pernyataan itu menegaskan bahwa keputusan belum final, meski tekanan politik dari kelompok kepala desa terus menguat menjelang berakhirnya jabatan mereka pada 2027.

Di sisi lain, Komisi II DPR menegaskan bahwa aspirasi ini tidak bisa dilihat sebagai isu tunggal. Ketua Komisi II Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan pihaknya akan mencermati usulan tersebut dalam kerangka yang lebih luas, yakni penataan kelembagaan pemerintahan desa dan persiapan pilkades langsung serta serentak secara nasional.

"Kami tidak melihat ini semata-mata soal perpanjangan jabatan, tetapi juga bagaimana menata sistem pemilihan kepala desa yang lebih efisien dan demokratis," ujar Rifqi dalam keterangan terpisah.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa parlemen akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Namun ia mengingatkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah, bukan DPR.

Dalam audiensi dengan pimpinan DPR pekan lalu, Ketua Umum Kepala Desa AMJ Jaro Muhadi beralasan bahwa perpanjangan masa jabatan akan memangkas biaya pilkades yang selama ini menyerap anggaran besar. Ia juga menekankan bahwa para kepala desa petahana dapat lebih fokus menyelesaikan program pembangunan dan mengawal kebijakan strategis pemerintah.

Namun, usulan ini memicu pertanyaan mendasar: apakah efisiensi anggaran sebanding dengan risiko melemahnya siklus demokrasi di tingkat desa? Sejumlah pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa perpanjangan jabatan tanpa pemilihan bisa mengurangi akuntabilitas kepala desa kepada warganya. Di sisi lain, biaya pilkades yang tinggi dan seringkali memicu konflik horizontal menjadi alasan kuat untuk mencari terobosan.

Bagi pembaca di Indonesia, terutama pelaku usaha dan investor, keputusan ini berdampak langsung pada kepastian iklim investasi di desa. Program pembangunan desa, termasuk Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, sangat bergantung pada stabilitas kepemimpinan lokal. Ketidakpastian soal masa jabatan dapat menunda realisasi anggaran dan menghambat kemitraan dengan pihak swasta. Selain itu, penataan pilkades serentak berpotensi mengubah peta politik lokal yang selama ini menjadi pintu masuk bagi berbagai kepentingan ekonomi.

DPR dan pemerintah kini berada di persimpangan: memperpanjang jabatan demi efisiensi, atau tetap menggelar pilkades untuk menjaga legitimasi demokrasi. Keputusan yang diambil akan menjadi preseden bagi ribuan desa di seluruh negeri. Pertanyaannya, apakah efisiensi anggaran layak menjadi alasan utama menunda hak pilih warga desa? Waktu yang akan menjawab, tetapi arah kebijakan ini akan menentukan wajah demokrasi lokal Indonesia setidaknya satu dekade ke depan.