BRICS di Delhi: Xi, Putin, Pezeshkian Bertemu, tapi Deklarasi Hindari Sekutu Barat

Pertemuan puncak BRICS di New Delhi akhir pekan lalu menjadi panggung bagi para pemimpin dunia yang jarang duduk semeja: Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Tuan rumah, Perdana Menteri India Narendra Modi, menyerukan agar negara-negara anggota menjadi "pembentuk aturan" alih-alih "penerima aturan" dalam tatanan global.

Namun di balik pertemuan akbar itu, perbedaan mendasar tetap membayangi. India dan China pernah terlibat bentrokan berdarah di perbatasan pada 2020. Iran dan Uni Emirat Arab (UEA) berada di kubu berlawanan dalam konflik Timur Tengah, dengan Teheran meluncurkan rudal dan drone ke arah sesama anggota BRICS. Menyatukan mereka dalam satu meja merupakan pencapaian diplomatik tersendiri, tetapi menyepakati arah tatanan dunia baru terbukti jauh lebih rumit.

Deklarasi New Delhi yang diadopsi pada hari pertama summit mencerminkan kompromi yang hati-hati. Dokumen itu menyerukan "pengendalian maksimum" terkait perang di Timur Tengah, mengecam serangan terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas nuklir damai, namun tanpa menunjuk pelaku. Dukungan terhadap solusi dua negara bagi Palestina ditegaskan, tetapi tidak ada penyebutan sama sekali soal perang Rusia di Ukraina—sebuah penyimpangan dari deklarasi BRICS sebelumnya. Soal perdagangan, deklarasi menyoroti kekhawatiran atas "tarif yang meningkat tanpa pandang bulu" dan mengecam sanksi sepihak, tetapi berhenti sebelum menyebut Amerika Serikat.

Menurut analis, kehati-hatian ini adalah ciri khas diplomasi India. "Tidak menyebut nama negara mana pun, bahkan saat mengecam konflik di Timur Tengah, adalah tanda tangan India," ujar Praveen Donthi, analis senior International Crisis Group. Ia menambahkan, "Saya terkejut ada referensi kuat soal tarif, karena India bisa saja memilih lebih tidak langsung, tapi mungkin ini kesempatan menyampaikan ketidakpuasan."

Bagi Indonesia, dinamika BRICS ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara yang tengah mempertimbangkan bergabung dengan BRICS, Indonesia menghadapi dilema serupa: ingin memperkuat kerja sama Selatan-Selatan tanpa terjebak dalam rivalitas blok. Posisi India yang menolak BRICS menjadi alat anti-Barat bisa menjadi cermin bagi Jakarta. Selain itu, ketegangan di Timur Tengah dan sanksi AS terhadap Iran berpotensi mengganggu harga minyak dan stabilitas pasokan energi, yang berdampak pada ekonomi domestik. Kerja sama ekonomi yang ditawarkan Iran kepada Malaysia, India, dan Ethiopia juga membuka peluang bagi negara ASEAN untuk memperluas jaringan dagang, namun dengan risiko tekanan dari Washington.

"Ada negara-negara dalam kelompok ini yang ingin menjadikannya anti-Barat, tetapi bukan itu tujuan kami," tegas Anil Trigunayat, diplomat senior India dan mantan duta besar, menekankan bahwa India mendorong "otonomi strategis di era perang" dan kolaborasi yang lebih besar di antara anggota.

Summit ini juga menjadi ajang bagi Iran untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian di tengah tekanan militer dan ekonomi AS. Pezeshkian mendesak kerja sama ekonomi yang lebih dalam dengan anggota BRICS, termasuk Malaysia, India, dan Ethiopia, saat negaranya berusaha bertahan dari sanksi dan blokade laut. Sementara itu, pertemuan Pezeshkian dengan Putra Mahkota UEA menjadi kontak tatap muka tertinggi antara kedua negara sejak perang dimulai.

Bagi China, kehadiran Xi di Delhi menjadi momen penting setelah hubungan kedua negara sempat membeku pasca-insiden perbatasan 2020. Meski hanya singgah kurang dari 24 jam dan melewatkan jamuan makan malam, Xi dan Modi sepakat memperkuat hubungan bisnis dan konektivitas. Namun, ketidakseimbangan perdagangan yang condong ke China tetap menjadi ganjalan. Trigunayat menyebutnya sebagai bagian dari pemanasan hubungan bertahap, tetapi ia mengingatkan, "Saya selalu bilang kita harus percaya, tapi verifikasi dulu."

Ke depan, pertanyaan besarnya bukan lagi apakah BRICS mampu menjadi wadah dialog, melainkan apakah kelompok ini bisa merumuskan tatanan global alternatif yang konkret. Dengan perpecahan internal yang masih lebar, kemampuan BRICS untuk menawarkan solusi nyata atas krisis global akan terus diuji. Indonesia, sebagai calon anggota potensial, perlu mencermati apakah forum ini akan menjadi sekadar ruang bertemu atau benar-benar mampu mendorong perubahan yang menguntungkan negara berkembang.