Konflik Perbatasan Thailand-Cambodia: 1.800 Anak Masih Terlantar, WFP Jaga Akses Pendidikan Lewat Makanan Sekolah

Program Pangan Dunia (WFP) menegaskan komitmennya terhadap ribuan anak Kamboja yang masih menjadi korban konflik perbatasan dengan Thailand. Hingga kini, lebih dari 1.800 anak di Provinsi Preah Vihear belum dapat kembali ke rumah maupun sekolah akibat pendudukan militer Thailand yang berkepanjangan.

Dalam video yang dirilis pada 8 September, Direktur WFP Kamboja, Park Kyungnan, mengungkapkan kunjungannya ke lokasi penampungan keluarga terdampak konflik 2025. Ia menyebutkan bahwa pada puncak krisis, ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. Meski mayoritas telah pulang, masih ada anak-anak yang bertahan di tiga lokasi pengungsian di Preah Vihear tanpa kepastian kapan bisa kembali.

Sejak konflik meletus, WFP bersama pemerintah Kamboja menjalankan program makanan sekolah bagi anak-anak yang tetap melanjutkan pendidikan di tengah keterbatasan. Park menekankan bahwa asupan harian di sekolah menjadi kunci agar anak-anak tetap sehat, fokus, dan siap belajar. "Ini adalah upaya kolektif yang dipimpin Pemerintah Kamboja dengan dukungan sekolah, orang tua, komunitas, otoritas lokal, dan WFP," ujarnya dalam pernyataan yang dikutip media setempat.

Menteri Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kamboja, Hang Chuon Naron, menyampaikan apresiasi kepada WFP dan masyarakat Jepang atas bantuan sarapan bagi anak-anak di area pengungsian. "Atas nama semua anak yang terkena dampak konflik perbatasan, saya berterima kasih kepada WFP yang menerima bantuan tepat waktu dari donor Jepang," katanya. Dukungan Jepang ini menjadi contoh nyata solidaritas internasional dalam menjaga hak pendidikan anak di zona konflik.

Park juga menyoroti pengalaman Kamboja dalam menjalankan program makan sekolah sebagai bukti bahwa sistem nasional yang kuat mampu melindungi anak saat krisis. Ia mengajak pendekatan kolaboratif agar pengungsian tidak memutus pendidikan anak atau masa depan mereka. Data Kementerian Dalam Negeri Kamboja per 6 September mencatat hampir 20.000 warga sipil masih mengungsi, dengan lebih dari 6.000 di antaranya anak-anak. Banyak rumah warga hancur akibat aksi militer Thailand, memperparah kondisi kemanusiaan di perbatasan.

Konflik perbatasan Kamboja-Thailand ini mengingatkan pada dinamika serupa yang pernah terjadi di kawasan ASEAN, termasuk sengketa di wilayah lain. Bagi Indonesia, situasi ini relevan mengingat negara ini juga memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan konflik perbatasan dan penanganan pengungsi. Pelajaran dari Kamboja menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil dalam menjaga layanan dasar seperti pendidikan di tengah krisis. Ketahanan sistem nasional menjadi faktor krusial, sebagaimana ditegaskan Park, agar anak-anak tidak menjadi generasi yang hilang akibat konflik.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah bagaimana komunitas internasional dan negara-negara ASEAN dapat memperkuat mekanisme perlindungan anak dalam situasi konflik, serta mendorong penyelesaian damai agar anak-anak Kamboja segera pulang dan kembali bersekolah. Apakah solidaritas yang ditunjukkan WFP dan Jepang akan menjadi katalis bagi tekanan diplomatik yang lebih luas terhadap Thailand?