KPK Periksa Kepala Gudang PT AMGM, Lacak Aliran Dana Rp 10,8 Miliar ke Bupati Lombok Barat
Baca dalam 60 detik
- Penyidik KPK memanggil tiga pegawai internal PT Air Minum Giri Menang, termasuk kepala gudang, untuk membongkar praktik monopoli proyek dan suap yang menjerat Bupati Lombok Barat.
- Skandal ini mengungkap modus pinjam bendera perusahaan dan komitmen fee 3 persen yang mengalir ke pejabat daerah, dengan total proyek mencapai Rp 17,9 miliar.
- Perkembangan kasus ini menjadi sinyal penguatan penindakan korupsi pengadaan barang dan jasa di daerah, yang berpotensi berdampak pada iklim investasi dan tata kelola pemerintahan lokal.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah saksi internal untuk menguatkan berkas perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Pada Selasa (8/9/2026), tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga pegawai PT Air Minum Giri Menang (AMGM), termasuk kepala gudang, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Langkah ini diyakini menjadi kunci untuk menelusuri aliran dana yang diduga mengalir ke kantong orang nomor satu di kabupaten tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Kepada wartawan, ia menyebut ketiga saksi diperiksa secara maraton untuk mendalami dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ), suap, serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Meski enggan merinci materi tanya jawab, Budi menegaskan keterangan para saksi dinilai krusial untuk memetakan tata kelola barang dan perputaran uang proyek di tubuh perusahaan daerah tersebut.
Publikasi kasus ini mencuat setelah KPK menetapkan Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka pada pertengahan Juli lalu. Ia diduga menerima aliran dana miliaran rupiah yang berasal dari konsorsium proyek yang dimenangkan oleh Direktur Utama PT AMGM, Sudirman. Penyidik menduga Sudirman memonopoli sejumlah paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Barat serta proyek internal AMGM. Modus yang dipakai adalah menggunakan perusahaan pribadinya, CV Dyas Karya Konstruksi, untuk meminjam bendera perusahaan lain agar jejak konflik kepentingannya tak mudah terendus publik.
Konstruksi perkara ini bermula dari perintah langsung Lalu Ahmad Zaini kepada Kepala Dinas PUPR Lombok Barat untuk memenangkan Sudirman dalam berbagai paket proyek. Dari keuntungan proyek yang diraup, Sudirman lantas menyetor dana pelicin sebesar Rp 10,8 miliar kepada bupati. Pola semacam ini, menurut pengamat antikorupsi, menunjukkan praktik kolutif yang sistematis antara eksekutif daerah dan pengusaha lokal, yang kerap terjadi pada proyek infrastruktur berskala menengah di Indonesia.
Pemeriksaan terhadap kepala gudang dan pegawai AMGM dinilai memiliki arti strategis. Mereka dianggap sebagai pihak yang mengetahui secara langsung distribusi barang serta aliran pembayaran yang dikendalikan Sudirman. Dengan kesaksian mereka, KPK berpeluang membuktikan aliran uang yang selama ini diduga disembunyikan melalui berbagai rekening perusahaan. Ini sejalan dengan upaya lembaga antirasuah untuk membongkar keterlibatan para pihak di sektor swasta yang selama ini kerap lolos dari jerat hukum.
"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait benturan kepentingan dalam PBJ, suap PBJ, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat bahwa korupsi di level kabupaten/kota masih menjadi pekerjaan rumah besar. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, sepanjang 2025 terdapat puluhan kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, mayoritas terkait pengadaan barang dan jasa. Fenomena ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan infrastruktur yang seharusnya dinikmati masyarakat. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, anggaran yang dikorupsi justru memperlebar kesenjangan dan menurunkan kualitas layanan publik.
Ke depan, publik menanti apakah KPK akan segera merampungkan berkas perkara dan melimpahkannya ke pengadilan. Pertanyaan yang juga mengemuka: apakah akan ada tersangka baru, terutama dari kalangan swasta yang selama ini menjadi mitra proyek? Jika penegakan hukum berjalan konsisten, kasus ini bisa menjadi preseden penting bagi upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif di daerah, sekaligus memberi efek jera bagi para pelaku.
