Sepupu Marcos, Martin Romualdez, Ditahan di Rumah Sakit atas Tuduhan Korupsi Rp 2,3 Triliun
Baca dalam 60 detik
- Mantan Ketua DPR Filipina Martin Romualdez ditangkap di rumah sakit atas dugaan menerima suap senilai 7,44 miliar peso dari proyek pemerintah.
- Penangkapan ini menegaskan komitmen Presiden Marcos memberantas korupsi, meski yang terseret adalah keluarganya sendiri.
- Kasus ini menjadi ujian bagi sistem peradilan Filipina dan bisa berdampak pada stabilitas politik serta iklim investasi di kawasan.
Martin Romualdez, sepupu Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan mantan Ketua DPR Filipina, resmi ditahan pada Senin (7/9) di sebuah rumah sakit di San Juan City. Penahanan ini buntut dari dakwaan korupsi yang menjeratnya bersama tiga orang lainnya atas dugaan penerimaan suap senilai 7,44 miliar peso atau setara Rp 2,3 triliun dari sejumlah proyek infrastruktur pemerintah periode 2022–2025.
Romualdez yang masih menjabat sebagai anggota DPR dari Leyte ditangkap di Cardinal Santos Medical Center, tempat ia dirawat. Menteri Dalam Negeri Jonvic Remulla mengonfirmasi bahwa politikus berusia 60 tahun itu mengalami gangguan kardiovaskular dan tekanan darah tidak stabil saat hendak ditahan. Tim kuasa hukumnya langsung mengajukan permohonan agar kliennya tetap menjalani perawatan di rumah sakit dengan pengawasan ketat, merujuk pada riwayat jantung, diabetes, dan hipotiroidisme yang dideritanya.
Dakwaan yang diajukan Kantor Ombudsman ke Pengadilan Anti-Korupsi (Sandiganbayan) menyebut Romualdez dan mantan anggota DPR Elizaldy Co secara langsung maupun tidak langsung menerima komisi, saham, dan kickback dalam 15 kesempatan berbeda. Dana tersebut diduga berasal dari kontraktor proyek pengendalian banjir dan infrastruktur lain yang dibiayai anggaran negara. Yang menarik, uang itu disebut telah dicuci melalui perusahaan cangkang dan perantara keuangan.
Kasus ini menjadi sorotan karena Romualdez adalah sepupu pertama Presiden Marcos. Dalam pidato kenegaraan Juli lalu, Marcos secara terbuka mengakui kemungkinan penangkapan keluarganya sebagai bagian dari kampanye antikorupsi. "Saya bukan presiden keluarga saya, melainkan presiden Filipina," ujarnya. Istana Malacañang menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan, sementara pengacara Romualdez menegaskan kliennya tidak meminta perlakuan khusus dan akan membuktikan diri lewat proses pengadilan yang adil.
Ombudsman Jesus Crispin Remulla (kakak dari Menteri Dalam Negeri) menyatakan kasus ini baru permulaan. "Akan ada lebih banyak dakwaan, termasuk pencucian uang," katanya. Ia juga mengungkapkan bahwa penyidik belum menggunakan kesaksian mantan Menteri Pekerjaan Umum Manuel Bonoan yang telah menjadi saksi kunci. Romualdez sendiri sebelumnya mundur dari jabatan Ketua DPR pada September tahun lalu setelah namanya disebut-sebut dalam skandal suap proyek infrastruktur oleh pasangan kontraktor Discaya.
Bagi Indonesia, kasus ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pengawasan ketat terhadap anggaran infrastruktur. Fenomena mark-up proyek dan praktik suap yang melibatkan pejabat tinggi bukan hal asing di kawasan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia sendiri terus berupaya memberantas korupsi di sektor publik, namun kasus Romualdez menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu, termasuk terhadap keluarga penguasa, adalah kunci membangun kepercayaan publik dan menarik investasi.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah pengadilan Filipina mampu membuktikan dakwaan ini secara tuntas dan memberikan hukuman yang setimpal. Keberhasilan kasus ini akan menentukan kredibilitas pemerintahan Marcos dalam memberantas korupsi, sekaligus menjadi preseden bagi negara-negara tetangga dalam menangani kasus serupa. Akankah ini menjadi titik balik pemberantasan korupsi di Asia Tenggara?
