Prabowo Minta Rincian Tenda Sekolah Darurat NTT: 10.000 Unit Disiapkan untuk 2.000 Sekolah Rusak

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk mendata secara rinci kebutuhan tenda lapangan yang akan digunakan sebagai sekolah darurat bagi ribuan anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7. Instruksi itu disampaikan dalam rapat terbatas melalui sambungan video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin siang, setelah Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena melaporkan bahwa lebih dari 2.000 unit sekolah dari jenjang SD hingga SMA rusak parah akibat bencana tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung singkat namun padat itu, Melki memperkirakan kebutuhan tenda mencapai 10.000 unit jika setiap sekolah dialokasikan minimal tiga tenda. Alasannya, dengan tiga tenda per sekolah, proses belajar mengajar bisa dilakukan secara bergiliran atau sistem sif, sehingga anak-anak tetap mendapat hak pendidikan meski gedung sekolah mereka rubuh. Angka ini langsung ditanggapi serius oleh Presiden, yang meminta Gubernur untuk memberikan spesifikasi teknis, termasuk ukuran tenda yang dibutuhkan, sebelum pengadaan dilakukan.

Pertemuan itu tidak hanya membahas persoalan pendidikan. Presiden juga menindaklanjuti permohonan Gubernur NTT terkait pengadaan kapal untuk memperkuat mitigasi bencana di provinsi yang terdiri dari ratusan pulau kecil tersebut. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VII, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto, yang hadir secara virtual, mengungkapkan bahwa saat ini hanya ada dua kapal patroli di bawah komandonya, namun keduanya justru berada di Surabaya untuk perawatan. Ia meminta agar dua kapal patroli jenis FPB 57 dapat ditempatkan secara permanen di Kupang.

"Kalau terjadi sesuatu, kami butuh kapal yang siap bergerak cepat. Dua FPB 57 sudah cukup, karena kapal yang lebih besar justru akan kesulitan merapat di pelabuhan-pelabuhan kecil di NTT dan NTB," ujar Laksda Joni, yang analisisnya langsung diamini oleh Presiden. Prabowo kemudian memerintahkan agar permohonan tersebut dicatat dan dikoordinasikan dengan Panglima TNI serta Kepala Badan Logistik Pertahanan. Selain kapal, Laksda Joni juga menyampaikan perlunya pesawat yang disiagakan di Kupang untuk mempercepat distribusi bantuan dan evakuasi korban.

Respons cepat pemerintah pusat ini menjadi ujian nyata bagi komitmen Presiden yang sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan NTT akan dilakukan secara bertahap hingga tingkat desa. Gempa yang melanda wilayah tersebut pada awal tahun ini telah melumpuhkan aktivitas masyarakat, termasuk sektor pendidikan yang menjadi prioritas utama. Dengan sistem sekolah darurat, diharapkan proses belajar mengajar tidak terhenti lama, meski fasilitas fisik belum pulih sepenuhnya.

Dari sisi kebijakan, langkah ini juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan logistik di daerah-daerah kepulauan yang rawan bencana. Keberadaan kapal patroli dan pesawat siaga bukan hanya untuk kepentingan pertahanan, tetapi juga menjadi tulang punggung operasi kemanusiaan saat terjadi bencana. Analis kebijakan publik menilai bahwa penguatan infrastruktur maritim di NTT akan berdampak langsung pada kecepatan respons pemerintah dalam menangani darurat di masa mendatang.

Bagi masyarakat Indonesia, khususnya di kawasan timur, perhatian pemerintah terhadap NTT kali ini menjadi indikator keseriusan dalam meratakan pembangunan dan pelayanan dasar. Pertanyaannya, apakah pengadaan 10.000 tenda dan relokasi kapal patroli akan terealisasi tepat waktu sebelum tahun ajaran baru dimulai? Jika tidak, ribuan anak di NTT kembali terancam kehilangan hari-hari belajar mereka.