Ancaman Erupsi Anak Krakatau Belum Usai: Pakar Ingatkan Potensi Longsor dan Gangguan Penerbangan

Gunung Anak Krakatau masih menyimpan ancaman erupsi susulan yang tidak bisa dianggap remeh. Pakar vulkanologi Surono, yang akrab disapa Mbah Rono, menegaskan bahwa aktivitas vulkanik gunung yang terletak di Selat Sunda ini merupakan bagian dari proses alamiah untuk membangun kembali tubuhnya yang runtuh akibat longsor besar pada 2018 lalu. Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran publik akan dampak gangguan penerbangan dan potensi bencana susulan.

Menurut Mbah Rono, sebagai gunung api muda, Anak Krakatau membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membentuk struktur yang utuh. Akumulasi tekanan magma di dalam perut bumi menuntut pelepasan energi secara berkala melalui letusan-letusan kecil. "Yang bahaya, potensi longsor masih tetap ada. Tapi tidak dalam waktu dekat, kan baru 2018. Perlu waktu untuk membentuk tubuh yang utuh kembali," ujarnya saat dihubungi awak media, Senin (7/9/2026).

Fenomena letusan yang kerap terjadi ini, lanjut Mbah Rono, adalah cara alami gunung untuk memperbesar dan mempertinggi puncaknya. Namun, di balik itu, ada konsekuensi yang perlu diwaspadai: semakin besar tubuh gunung, semakin besar pula kantong magma di bawahnya. "Semakin besar Anak Krakatau, otomatis dapur magmanya semakin besar. Kalau semakin besar, potensi letusannya juga akan besar," tambahnya.

Material vulkanik yang dimuntahkan sebagian besar akan jatuh di sekitar puncak dan tubuh gunung, memperkuat struktur yang baru terbentuk. Meski material berat tertahan di kawah, dampak yang paling terasa bagi wilayah sekitar adalah sebaran abu halus yang terbawa angin. Abu inilah yang kerap mengganggu operasional penerbangan, seperti yang baru-baru ini terjadi di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Raden Inten.

Mbah Rono memprediksi gangguan serupa akan terulang di masa mendatang. "Soekarno-Hatta sekarang terkena. Pasti akan terkena kembali di kemudian hari. Ini bukan menakut-nakuti, tapi potensi itu sudah terbukti," tegasnya. Posisi geografis Anak Krakatau yang berada di jalur penerbangan padat menjadikannya perhatian serius bagi otoritas aviasi dan pemerintah daerah.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan bahwa setelah episode erupsi menerus berakhir, aktivitas gunung kembali menunjukkan pola letusan strombolian yang merupakan ciri khas Anak Krakatau. "Kembalinya erupsi strombolian untuk sementara diinterpretasikan sebagai akhir dari episode panjang tersebut," katanya di Bandung, Senin (7/9). Meski demikian, potensi letusan dalam beberapa periode ke depan dinilai masih tinggi.

Merespons maraknya peningkatan aktivitas vulkanik di sejumlah gunung lain seperti Semeru, Merapi, dan Gunung Ibu secara bersamaan, Mbah Rono menegaskan bahwa fenomena itu hanyalah kebetulan belaka. "Gunung kita terlalu banyak, kebetulan saja bersamaan. Pada dasarnya mereka punya sumber magma dan tekanan yang berbeda-beda," jelasnya. Pernyataan ini sekaligus meredam spekulasi adanya keterkaitan sistem geologi antar-gunung.

Pemerintah pusat sebenarnya telah menyediakan peta kawasan rawan bencana sebagai acuan penataan wilayah. Namun, Mbah Rono mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur aktivitas masyarakat berdasarkan rekomendasi teknis dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. "Sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah menyikapi laporan aktivitas gunung api," tandasnya.

Bagi masyarakat pesisir Banten dan Lampung, perkembangan ini menjadi pengingat akan risiko yang belum sepenuhnya hilang. Badan Geologi mengimbau warga, wisatawan, dan pendaki untuk tidak mendekati area dalam radius 3 kilometer dari pusat kawah. Potensi bahaya utama meliputi lontaran batu pijar, hujan abu lebat, serta aliran lava jika erupsi menerus kembali terjadi.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah seberapa cepat tubuh Anak Krakatau akan pulih dan apakah pemerintah daerah akan cukup sigap dalam merespons rekomendasi teknis yang ada. Dengan status Siaga yang masih bertahan, koordinasi antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk meminimalkan risiko bagi masyarakat dan infrastruktur vital di sekitarnya.