Prabowo: Bencana Alam adalah Takdir Geografis, Anggaran Mitigasi Harus Ditambah Signifikan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa rentetan bencana alam yang melanda Indonesia, mulai dari gempa bumi di Flores, erupsi Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan kabut asap, merupakan konsekuensi tak terelakkan dari posisi geografis negara yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik. Dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang digelar secara virtual pada Senin (7/9/2026), ia menyebut kondisi ini sebagai "takdir" yang mengharuskan pemerintah untuk selalu siaga tanpa henti.

Pernyataan tersebut bukan sekadar refleksi atas musibah yang silih berganti. Lebih dari itu, Prabowo mengisyaratkan adanya perubahan paradigma dalam penganggaran negara. Ia secara eksplisit mendorong penambahan alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan, sebuah langkah yang dinilai pengamat sebagai respons atas meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian alam ekstrem yang dipicu pula oleh perubahan iklim.

Bagi Indonesia, yang membentang di pertemuan tiga lempeng tektonik utama—Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik—ancaman gempa bumi dan tsunami memang bukan hal baru. Namun, yang menjadi perhatian serius adalah kesiapan infrastruktur dan sistem peringatan dini di daerah-daerah terpencil. Gempa di Flores, misalnya, kembali mengingatkan bahwa banyak permukiman masih belum tahan gempa, sementara evakuasi kerap terhambat oleh kondisi geografis yang sulit.

Di sisi lain, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir menambah daftar panjang pekerjaan rumah bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Status siaga yang dinaikkan di sejumlah wilayah di sekitar Selat Sunda memaksa ribuan warga untuk mengungsi, sementara kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan masih memproduksi kabut asap yang mengganggu kesehatan dan penerbangan.

Para ahli kebencanaan menyambut positif wacana penambahan anggaran tersebut, namun mengingatkan bahwa besaran dana saja tidak cukup. "Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran itu dikelola secara transparan dan tepat sasaran. Mitigasi struktural seperti pembangunan tanggul, perbaikan tata ruang, dan penguatan bangunan publik harus menjadi prioritas, bukan sekadar respons darurat," ujar seorang analis kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya.

Konteks domestik yang lebih luas, pernyataan Prabowo ini juga beririsan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Indonesia tengah berupaya menarik investasi asing untuk proyek infrastruktur, termasuk ibu kota baru di Kalimantan Timur. Namun, tanpa sistem mitigasi yang andal, risiko bencana dapat menjadi faktor penghambat kepercayaan investor. Sebuah laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan untuk mitigasi bencana dapat menghemat hingga tujuh rupiah dalam biaya pemulihan pascabencana.

Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana kerap menjadi pihak paling dirugikan. Mereka tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga mata pencaharian ketika lahan pertanian atau usaha kecil mereka rusak. Oleh karena itu, skema asuransi mikro dan jaring pengaman sosial yang responsif menjadi kebutuhan mendesak yang belum sepenuhnya terjawab oleh kebijakan saat ini.

Ke depan, langkah konkret yang dinanti publik adalah revisi postur anggaran di RAPBN 2027, yang saat ini tengah dibahas di DPR. Pertanyaannya, akankah penambahan anggaran mitigasi benar-benar direalisasikan atau hanya menjadi wacana seremonial? Publik berhak menagih komitmen tersebut, mengingat taruhannya adalah keselamatan jutaan jiwa di negeri yang memang ditakdirkan hidup berdampingan dengan ancaman alam.