Prabowo Gelar Rapat Virtual Pantau Bencana: Flores, Anak Krakatau, hingga Karhutla Jadi Sorotan

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas secara virtual pada Senin untuk memantau penanganan berbagai bencana yang tengah melanda sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari gempa bumi di Flores, peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan yang masih menyisakan persoalan. Rapat yang diikuti para kepala daerah dan jajaran terkait ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi ingin bekerja reaktif, melainkan mulai menggeser paradigma penanganan bencana ke arah pencegahan dan kesiapsiagaan jangka panjang.

Dalam sambutannya, Prabowo secara eksplisit menyebut tiga jenis bencana yang menjadi perhatian utama saat ini. "Gempa di Flores, kemudian sekarang aktivitas Gunung Anak Krakatau dan juga kebakaran hutan dan asap yang masih menjadi masalah bagi kita semua," ujarnya melalui siaran daring Sekretariat Presiden. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa beban kebencanaan nasional tengah berlapis: bencana geologis di timur, vulkanik di barat, dan bencana antropogenis yang tersebar di sejumlah provinsi.

Yang menarik, Prabowo tidak berhenti pada pemantauan respons. Ia justru menggarisbawahi bahwa rentetan bencana ini harus dijadikan bahan evaluasi serius. Pemerintah, menurut dia, perlu memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi, termasuk dengan menaikkan alokasi anggaran secara signifikan. Ini merupakan pengakuan diam-diam bahwa selama ini belanja negara lebih banyak tersedot untuk tanggap darurat ketimbang investasi pencegahan yang sebenarnya lebih murah dan efektif.

Presiden juga membandingkan kinerja aparatnya dengan periode sebelumnya. "Sekarang pun dibandingkan dengan tahun-tahun yang dulu respons kita sangat cepat. Keadaan bencana di Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat ternyata respons kita cukup masif, cukup cepat," klaimnya. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kecepatan respons semata tidak cukup; kesiapan dan langkah mitigasi harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi. Apresiasi pun disampaikan kepada seluruh unsur yang terlibat di lapangan.

Di tengah hiruk-pikuk politik dan ekonomi, langkah Prabowo ini membawa pesan domestik yang jelas: negara hadir dalam setiap fase bencana. Bagi Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik, ancaman gempa dan letusan gunung berapi memang bukan hal baru. Namun, perubahan iklim telah memperluas spektrum bencana, menjadikan karhutla sebagai isu tahunan yang tak kunjung usai. Dengan memanggil kepala daerah secara langsung, presiden tampaknya ingin memastikan bahwa koordinasi pusat-daerah berjalan tanpa sekat birokrasi yang selama ini kerap memperlambat penyaluran bantuan.

Para pengamat kebijakan publik menilai pernyataan Prabowo soal anggaran mitigasi patut diapresiasi, tetapi perlu diuji dengan realisasi di lapangan. Sebab, selama ini anggaran penanggulangan bencana kerap terkonsentrasi pada dana siap pakai untuk tanggap darurat, sementara pos pencegahan seperti pemetaan risiko, penguatan infrastruktur tahan gempa, dan edukasi masyarakat masih minim. Jika komitmen itu diterjemahkan dalam postur APBN yang lebih berpihak pada mitigasi, maka Indonesia bisa keluar dari siklus reaktif yang selama ini menguras energi dan fiskal.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah seberapa jauh pemerintah mampu mengubah pola pikir dari 'responsif' menjadi 'antisipatif'. Apakah penambahan anggaran mitigasi akan benar-benar menyentuh daerah-daerah yang paling rentan, seperti pesisir Flores yang baru saja diguncang gempa, atau justru kembali terserap untuk operasional birokrasi? Publik tentu berharap rapat virtual ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari perubahan nyata dalam arsitektur kebencanaan nasional.