Amran Akui Subsidi Pertanian RI Jauh di Bawah Vietnam: Produksi Beras Tertekan

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, untuk pertama kalinya mengakui secara terbuka bahwa subsidi pertanian Indonesia jauh tertinggal dibanding Vietnam dan Thailand. Pengakuan ini muncul di tengah desakan untuk menekan biaya produksi beras nasional yang masih tinggi, sebuah isu yang berimbas langsung pada harga pangan dan inflasi domestik.

Dalam pernyataannya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (7/9), Amran menanggapi data yang sebelumnya diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Data tersebut menunjukkan biaya produksi beras di Indonesia mencapai sekitar Rp12.000 per kilogram, sementara di Vietnam dan Thailand hanya sekitar Rp3.000 per kilogram. Perbedaan hingga empat kali lipat ini menjadi sorotan karena berpotensi menggerus daya saing petani lokal di pasar yang semakin terbuka.

Amran menjelaskan bahwa salah satu faktor kunci di balik efisiensi biaya produksi di negara-negara seperti Vietnam adalah besarnya subsidi yang diberikan pemerintah mereka. Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, subsidi pertanian di Vietnam, Amerika Serikat, dan China bisa mencapai 70-80 persen dari total biaya produksi. "Kalau kita bandingkan dengan subsidi kita, sebenarnya kecil banget dibanding negara lain," ujarnya, menggarisbawahi kesenjangan yang selama ini jarang dibahas terbuka.

Meski demikian, ketika ditanya apakah Indonesia akan mengejar ketertinggalan dengan memperbesar subsidi, Amran menegaskan bahwa pemerintah harus realistis terhadap kapasitas fiskal. "Cukuplah dulu, tapi ini kan APBN juga," katanya, mengisyaratkan bahwa ruang fiskal menjadi pembatas utama dalam mengadopsi kebijakan serupa. Sikap ini menunjukkan dilema klasik antara kebutuhan proteksi petani dan disiplin anggaran negara.

Alih-alih menambah subsidi langsung, pemerintah memilih jalur intervensi pasar melalui instrumen lain. Amran mengumumkan penambahan pasokan jagung untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 150.000 ton, yang menurutnya berada di luar skema subsidi resmi. Selain itu, untuk menekan harga beras di tingkat konsumen, pemerintah akan menggenjot operasi pasar besar-besaran dengan menambah volume SPHP beras hingga 1 juta ton serta mempercepat penyaluran bantuan pangan.

Langkah ini dinilai sebagai upaya pragmatis untuk menjaga keterjangkauan harga tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Namun, para pengamat kebijakan publik memperingatkan bahwa intervensi jangka pendek seperti operasi pasar tidak akan menyelesaikan akar masalah efisiensi struktural. "Selama biaya produksi masih empat kali lipat, daya saing petani kita akan terus tertekan, dan ketergantungan pada impor berpotensi meningkat," ujar seorang analis pertanian dari lembaga riset pangan, yang enggan disebut namanya.

Bagi Indonesia, persoalan ini bukan sekadar soal angka produksi. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan konsumsi beras yang tinggi, stabilitas harga pangan adalah isu politik yang sensitif. Perbandingan dengan Vietnam dan Thailand, yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, semakin menegaskan urgensi reformasi kebijakan pertanian yang lebih menyeluruh.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah apakah pemerintah berani melakukan terobosan fiskal untuk meningkatkan subsidi pertanian secara signifikan, atau justru akan mengandalkan mekanisme pasar yang lebih liberal. Pilihan ini akan menentukan arah ketahanan pangan nasional dalam satu dekade ke depan, sekaligus menguji komitmen pemerintah dalam melindungi petani kecil di tengah tekanan global.