Skandal Banjir Hantu: Sepupu Presiden Filipina Diseret ke Meja Hijau

Jaksa penuntut Filipina resmi mendakwa Martin Romualdez, anggota kongres sekaligus sepupu Presiden Ferdinand Marcos Jr., atas keterlibatannya dalam skandal korupsi proyek pengendalian banjir fiktif yang merugikan negara hingga miliaran dolar. Dakwaan yang diajukan pada Senin (7/9) ini menandai babak baru dalam kasus yang telah mengguncang politik Manila sejak setahun terakhir.

Ombudsman Jesus Crispin Remulla mengungkapkan bahwa Romualdez menghadapi tuduhan 'plunder'—kejahatan korupsi skala besar yang diancam hukuman penjara seumur hidup dan tidak dapat dijamin—dengan nilai kerugian mencapai 7,4 miliar peso atau sekitar Rp1,8 triliun. Angka tersebut mencakup dugaan suap, penyisipan anggaran ilegal, dan alokasi proyek yang tidak sesuai prosedur.

Kasus ini berakar dari pengakuan Marcos pada pidato publiknya tahun lalu mengenai proyek infrastruktur 'hantu' yang diyakini telah menguras kas negara. Sejak itu, penyelidikan meluas dan menjerat sejumlah pengusaha konstruksi, pejabat pemerintah, serta politisi, termasuk Romualdez yang saat itu menjabat Ketua DPR. Ia memilih mundur pada September 2024, dengan alasan memberi ruang bagi penyelidikan tanpa intervensi.

Dalam pernyataannya, Remulla menegaskan komitmennya pada penegakan hukum tanpa pandang bulu. "Kami tidak memilih-milih, tidak ada nama yang kami hindari. Semua berdasarkan bukti," ujarnya. "Kasus ini membuktikan tidak ada sapi perah yang kebal hukum." Sikap tegas ini menjadi sinyal kuat bagi upaya pemberantasan korupsi di negara berpenduduk 112 juta jiwa tersebut.

Pengacara Romualdez, Ade Fajardo, menyatakan kliennya akan menghadapi proses hukum. "Kami menghormati pengadilan dan proses hukum. Ia hanya meminta due process dan pengadilan yang adil sebagaimana dijamin bagi setiap warga Filipina," katanya. Sikap ini menunjukkan kesiapan Romualdez untuk bertarung di pengadilan, meski tekanan politik semakin besar.

Kasus ini memiliki relevansi bagi Indonesia, yang juga bergulat dengan isu korupsi infrastruktur. Proyek pengendalian banjir kerap menjadi lahan basah korupsi di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana pengadaan publik sering kali tidak transparan. Langkah Filipina untuk menuntut pejabat tinggi negara dapat menjadi pelajaran tentang pentingnya pengawasan independen dan komitmen politik dalam memberantas korupsi.

Lebih jauh, dakwaan ini menguji ketahanan politik Marcos Jr., yang selama ini dikenal dekat dengan Romualdez. Meskipun presiden tidak secara langsung terlibat, kasus ini dapat mempengaruhi stabilitas koalisi pemerintah dan kepercayaan publik terhadap agenda anti-korupsi yang digaungkan Marcos. Para pengamat memperkirakan kasus ini akan menjadi ujian bagi komitmen pemerintahan dalam membersihkan birokrasi dari praktik curang.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah penegakan hukum ini akan berlanjut hingga ke tingkat tertinggi, atau hanya menjadi alat politik untuk menjegal lawan. Dengan tambahan kasus yang direncanakan oleh jaksa, skandal ini berpotensi menguak lebih banyak praktik korupsi yang selama ini tersembunyi. Mampukah Filipina memutus rantai impunitas yang telah lama mengakar, atau akankah kasus ini kembali meredup seperti kasus-kasus korupsi sebelumnya?