Puan Desak Pemulihan Penerbangan Pasca-Erupsi Anak Krakatau: Beban Penumpang Jangan Jadi Korban
Baca dalam 60 detik
- Ketua DPR meminta pemerintah menyusun skenario normalisasi bertahap lalu lintas udara pasca-status darurat Gunung Anak Krakatau dicabut.
- Sorotan utama adalah pencegahan penumpukan calon penumpang di bandara serta jaminan bahwa biaya keterlambatan tidak dijatuhkan ke publik.
- DPR berkomitmen mengawal respons kementerian terkait, dengan indikator keberhasilan yang tidak hanya mengacu pada aktivitas gunung atau operasional bandara.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah menyiapkan skenario pemulihan transportasi udara secara bertahap begitu status erupsi Gunung Anak Krakatau dinyatakan normal. Ia menegaskan bahwa pemulihan tidak boleh mengorbankan keselamatan warga, tetapi juga harus mencegah kekacauan baru di bandara yang berpotensi memunculkan kerugian lanjutan bagi penumpang.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan di Jakarta, Senin, di tengah kekacauan penerbangan yang dipicu abu vulkanik. Data Kementerian Perhubungan mencatat sedikitnya 1.558 penerbangan di delapan bandara terganggu, dengan Bandara Soekarno-Hatta saja menunda 624 jadwal. Angka ini memperlihatkan betapa rentannya sektor aviasi nasional terhadap bencana geologi, sekaligus menguji ketanggapan birokrasi dalam komunikasi risiko.
Puan menggarisbawahi bahwa pemulihan harus dilakukan dengan pengaturan ulang jadwal yang cermat. "Pastikan beban tidak ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengalami kerugian waktu akibat penundaan penerbangan," ujarnya. Ia juga mengingatkan agar situasi normal yang baru tidak serta-merta memicu penumpukan penumpang di terminal, sebuah skenario yang justru dapat menciptakan masalah baru pasca-krisis.
Lebih jauh, politikus senior itu meminta pemerintah meningkatkan edukasi publik mengenai dampak kesehatan dari paparan abu vulkanik. Langkah ini dinilai krusial mengingat abu halus dapat menyebar jauh dan memicu gangguan pernapasan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Sosialisasi yang masif, menurut Puan, akan mengurangi kepanikan dan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap arahan resmi.
DPR, kata Puan, akan mengawal respons pemerintah melalui alat kelengkapan dewan terkait. Ia menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari menurunnya aktivitas gunung atau dibukanya kembali bandara. Ukuran yang lebih hakiki adalah seberapa kecil korban jiwa, kerugian material, dan beban psikologis yang harus ditanggung rakyat.
Dalam kesempatan itu, Puan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Ia meminta warga memantau perkembangan aktivitas gunung melalui kanal informasi resmi dan mengikuti anjuran pemerintah. "Ikuti anjuran dari pemerintah dalam menghadapi bencana erupsi gunung berapi," katanya, menegaskan pentingnya koordinasi antara otoritas dan publik.
Bagi Indonesia, yang berada di Cincin Api Pasifik, erupsi semacam ini adalah pengingat berkala akan kerentanan infrastruktur vital. Pertanyaannya kini: apakah pemerintah memiliki protokol pemulihan yang adaptif, atau kembali bekerja secara reaktif saat gunung sudah tenang? Jawabannya akan menentukan seberapa cepat sektor penerbanganโdan kepercayaan publikโbangkit dari abu vulkanik.



