Letusan Anak Krakatau Lumpuhkan Penerbangan: 301 Pesawat Terdampak, Jakarta Jadi Pusat Kekacauan

Letusan Gunung Anak Krakatau yang berlangsung sejak Jumat malam telah melumpuhkan operasional enam bandara di Indonesia, dengan Soekarno-Hatta di Tangerang menjadi titik terdampak paling parah. Hingga Sabtu sore, tercatat 301 penerbangan terganggu—58 di antaranya rute internasional—menyusul penutupan sementara yang diperpanjang beberapa kali akibat sebaran abu vulkanik yang mencapai ketinggian 15.000 meter di sisi Sumatra.

Kekacauan ini memicu gelombang keluhan dari penumpang yang merasa tidak mendapat informasi memadai. Ersy Laksita Rini, calon penumpang tujuan Surabaya, mengaku baru mengetahui pembatalan saat tiba di bandara, padahal letusan sudah terjadi sejak semalam. Ia menilai maskapai seharusnya proaktif memberi tahu agar penumpang bisa mencari alternatif lebih awal. Situasi serupa dialami turis asal Prancis, Eloan Tasset, yang penerbangannya ke Manado ditunda tanpa kepastian waktu.

Angkasa Pura, operator bandara, menyatakan telah menyediakan makanan ringan serta bus antar-jemput ke hotel bagi penumpang yang terlantar. Sementara itu, Singapore Airlines dan Malaysia Airlines memilih membatalkan seluruh penerbangan ke Jakarta hingga akhir hari. Langkah ini menunjukkan dampak letusan tidak hanya mengguncang domestik, tetapi juga merembet ke konektivitas regional Asia Tenggara.

Di tengah kekacauan ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan rencana rekayasa cuaca, termasuk penyemaian awan untuk memicu hujan deras. Kepala BNPB Suharyanto menegaskan bahwa hujan lebat diharapkan mampu membersihkan abu vulkanik yang mengganggu aktivitas warga. Namun, langkah ini belum tentu berjalan mulus karena kondisi atmosfer yang dinamis, dan efektivitasnya masih harus dibuktikan.

Dampak letusan tidak berhenti di bandara. Sejumlah sekolah di sekitar Banten dan Jawa Barat meliburkan kegiatan setelah siswa mengalami iritasi mata, sementara nelayan membatalkan melaut. Polisi di Cianjur, yang berjarak 200 kilometer dari kawah, terpaksa membagikan masker kepada pengendara. Fenomena ini mengingatkan bahwa abu vulkanik dapat menjangkau area yang sangat luas, melampaui radius aman yang biasanya dipetakan.

Menariknya, letusan terjadi bersamaan dengan erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur, yang melontarkan kolom abu setinggi satu kilometer. PVMBG memberi peringatan agar warga menjauhi radius 5 kilometer dari kawah dan mewaspadai awan panas serta aliran lava yang bisa mencapai 17 kilometer. Dua gunung yang meletus hampir bersamaan ini menegaskan posisi Indonesia di Cincin Api Pasifik, yang selalu menyimpan potensi bencana geologis.

"Jika hujan turun cukup deras, abu vulkanik yang telah mengganggu kehidupan sehari-hari sejak kemarin dan berlanjut hari ini akan cepat terbilas," ujar Suharyanto dalam konferensi pers.

Kementerian Perhubungan telah menunjuk tiga bandara alternatif di Jawa—Kertajati, Ahmad Yani, dan Juanda—untuk mengantisipasi pengalihan rute. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan maskapai, yang harus mempertimbangkan keselamatan penumpang dan efisiensi operasional. Bagi wisatawan asing yang terjebak, ketidakpastian jadwal menjadi mimpi buruk, apalagi jika mereka harus mengurus akomodasi tambahan di tengah situasi yang serba terbatas.

Secara historis, Anak Krakatau bukanlah gunung yang bisa dianggap remeh. Letusan dahsyatnya pada 1883 menewaskan lebih dari 36.000 orang, sementara tsunami yang dipicu erupsi 2018 menewaskan ratusan jiwa di pesisir Jawa dan Sumatra. Meski BNPB memastikan tidak ada ancaman tsunami saat ini, memori kolektif tersebut tetap membayangi langkah evakuasi dan kesiapsiagaan warga.

Ke depan, pertanyaan besar yang menggantung adalah seberapa lama status siaga ini akan bertahan dan apakah sektor penerbangan serta pariwisata mampu pulih cepat. Pengalaman menunjukkan bahwa abu vulkanik bisa mengganggu operasional selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tergantung arah angin dan intensitas erupsi. Akankah rekayasa cuaca menjadi solusi jitu, atau justru menambah daftar panjang tantangan logistik yang harus dihadapi otoritas?