Ario Soejono, Menteri Pertama Asal Indonesia di Kabinet Belanda: Jejak yang Terlupakan

Di tengah hiruk-pikuk Perang Dunia II, sebuah babak baru dalam hubungan Indonesia-Belanda terukir. Ario Soejono, pria kelahiran Tulungagung, Jawa Timur, secara resmi dilantik sebagai menteri dalam kabinet Perdana Menteri Belanda Pieter Sjoerd Gerbrandy pada 6 Juni 1942. Ia menjadi putra Nusantara pertama yang menduduki kursi pemerintahan tertinggi di negeri kincir angin, sebuah peristiwa yang mengguncang tatanan politik kolonial saat itu.

Pengangkatan Soejono bukanlah tanpa tendensi. Gerbrandy, yang memimpin pemerintahan Belanda dalam pengasingan di London setelah negaranya diduduki Nazi Jerman, menyebut momen ini sebagai "saat bersejarah". Dalam pidato kenegaraannya, ia menegaskan bahwa untuk pertama kalinya seorang putra Indonesia menjadi bagian dari pemerintahan Belanda. Namun, di balik sambutan meriah tersebut, terselip agenda politik yang lebih kompleks: memperkuat klaim Belanda atas Hindia Timur di tengah ancaman Jepang yang semakin meluas.

Sejarawan Harry A. Poeze dalam karyanya "Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda, 1600-1950" (2008) mencatat bahwa penunjukan Soejono dimaksudkan untuk menegaskan ikatan nasib antara Belanda dan koloninya. Jabatan yang diberikan pun bersifat simbolis—Soejono menjadi menteri tanpa departemen, sebuah posisi yang lebih bersifat seremonial daripada eksekutif. Langkah ini merupakan upaya Belanda untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya eksklusif, melainkan bersedia melibatkan pribumi dalam koalisi pemerintahan, meski tanpa kekuasaan nyata.

Lahir pada 31 Maret 1886 dari keluarga priyayi—ayahnya adalah Bupati Tulungagung—Soejono menempuh jalur karier yang cemerlang di birokrasi kolonial. Ia memulai sebagai asisten wedana pada 1911, kemudian dipercaya memimpin Pasuruan sebagai bupati pada usia relatif muda, sekitar 30 tahun. Kiprahnya berlanjut di Volksraad, lembaga perwakilan era kolonial, pada periode 1920-1930. Keahliannya membuatnya kerap bolak-balik antara Jawa dan Belanda untuk berbagai pelatihan, membangun jaringan yang kelak membawanya ke panggung politik internasional.

Ketika Jepang menginvasi Hindia Belanda pada 1942, kekacauan melanda. Soejono, bersama tokoh-tokoh seperti van Mook dan Loekman Djajadiningrat, melarikan diri ke Australia, lalu ke London—pusat pemerintahan Belanda di pengasingan. Di sanalah ia diangkat menjadi menteri. Namun, alih-alih menjadi boneka politik, Soejono justru menunjukkan sikap kritis. Ia menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan pemutusan hubungan dengan Belanda. Menurut Poeze, Soejono menegaskan bahwa pernyataan Belanda harus menjamin lahirnya kebersamaan sukarela dan ikatan ketatanegaraan yang baru—sebuah tuntutan yang jauh melampaui proposal van Mook yang hanya menawarkan otonomi terbatas.

Sejarawan Martin Bossenbroek dalam "Pembalasan Dendam Diponegoro" (2023) mengungkapkan bahwa bagi Soejono, tawaran van Mook tidaklah cukup. "Indonesia harus merdeka sepenuhnya," tegasnya. Tuntutan ini dianggap terlalu radikal oleh Gerbrandy dan kabinetnya. Meski berulang kali disuarakan, aspirasi Soejono terus diabaikan. Ia tetap bertahan di posisinya, mencoba memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan bangsa, namun upayanya kandas. Soejono akhirnya terasing di London dan meninggal dunia pada 5 Januari 1943, kurang dari setahun setelah pengangkatannya.

Bagi Indonesia, kisah Soejono adalah pengingat akan kompleksitas perjuangan diplomasi di masa kolonial. Ia bukan sekadar simbol, melainkan bukti bahwa ada pribumi yang berani bersuara di ruang kekuasaan tertinggi, meski harus membayar mahal. Namun, namanya nyaris tenggelam dalam narasi sejarah yang lebih heroik. Pertanyaannya, apakah kita telah cukup menghargai jejak langkah para diplomat awal seperti Soejono yang berjuang di tengah tekanan kolonial? Refleksi ini relevan bagi generasi sekarang untuk memahami bahwa kemerdekaan bukan hanya diraih melalui perjuangan fisik, tetapi juga melalui negosiasi dan keberanian politik di panggung internasional.