Banding Dikabulkan, Dua Prajurit TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Bebas dari Pemecatan

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada Kamis (20/8/2026) mengabulkan sebagian permohonan banding dua prajurit TNI yang terlibat dalam penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus. Putusan bernomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026 itu tidak hanya memangkas masa hukuman penjara, tetapi juga menghapus sanksi pemecatan dari dinas militer. Langkah ini langsung memantik reaksi keras dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang menilai keadilan bagi korban kembali tercederai.

Sebelumnya, kedua terdakwa telah dijatuhi hukuman berat oleh pengadilan tingkat pertama, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat. Namun, dalam tingkat banding, majelis hakim memutuskan untuk meringankan hukuman tersebut. Meski detail pertimbangan hukum belum dipublikasikan secara utuh, keputusan ini menunjukkan adanya ruang diskresi yang cukup luas dalam sistem peradilan militer. Publik pun bertanya-tanya: apakah faktor kedinasan atau rekam jejak prajurit menjadi alasan meringankan hukuman?

Peristiwa penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus sendiri bukan kasus sederhana. Ia adalah aktivis yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah dan institusi keamanan. Serangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya tensi antara kelompok masyarakat sipil dan aparat. Dengan dibatalkannya pemecatan, kedua prajurit itu masih berpeluang kembali bertugas di lingkungan TNI, sebuah kenyataan yang dinilai sejumlah pengamat sebagai pukulan bagi upaya reformasi internal militer.

Koalisi masyarakat sipil yang selama ini mengawal kasus ini menegaskan bahwa putusan banding tersebut tidak sejalan dengan semangat penegakan hak asasi manusia. Mereka khawatir keputusan ini menjadi preseden buruk bagi penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM lain yang melibatkan aparat. Desakan untuk membuka proses peradilan militer kepada publik pun kembali menguat, mengingat transparansi dianggap sebagai salah satu kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.

Dalam konteks Indonesia, kasus ini menyoroti dilema yang kerap muncul dalam peradilan militer: antara kepentingan pembinaan personel dan tuntutan keadilan bagi korban. Berbeda dengan peradilan umum yang relatif lebih terbuka, peradilan militer masih kerap dianggap kurang akuntabel. Putusan yang meringankan hukuman ini pun berpotensi memperlebar jurang ketidakpercayaan publik, terutama di tengah maraknya sorotan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Sejumlah pengamat hukum menilai bahwa majelis hakim banding mungkin mempertimbangkan aspek kepentingan dinas, seperti kebutuhan akan personel yang terlatih. Namun, argumen semacam ini sulit diterima publik ketika korban mengalami penderitaan fisik dan psikis yang berkepanjangan. Andrie Yunus sendiri, melalui kuasa hukumnya, dikabarkan akan menempuh upaya hukum lanjutan. Pertanyaannya, akankah kasasi ke Mahkamah Agung mampu mengembalikan rasa keadilan yang sempat hilang?

Ke depan, kasus ini bisa menjadi ujian bagi komitmen TNI dalam membersihkan barisannya dari praktik kekerasan. Jika tidak ada langkah tegas, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap institusi militer akan terus terkikis. Publik menunggu sikap resmi Panglima TNI dan Menteri Pertahanan: apakah mereka akan menghormati putusan pengadilan atau justru mendorong adanya evaluasi internal yang lebih serius terhadap kode etik prajurit?