Banjir Bandang Nepal: Alarm bagi Negeri-Negeri yang Rentan terhadap Perubahan Iklim

Banjir bandang yang menerjang Nepal dan wilayah China pada 26 Agustus lalu telah menewaskan lebih dari 1.200 orang serta meninggalkan ribuan korban hilang, termasuk ratusan yang diduga terjebak di terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air. Peristiwa ini bukan sekadar bencana alam biasa; ia menjadi sinyal paling anyar bahwa kawasan Himalaya, yang selama ini dikenal sebagai benteng es abadi, kini berada dalam mode darurat iklim yang semakin tidak menentu.

Menurut data awal, longsoran batuan dasar dan gletser memicu gelombang air, lumpur, dan puing yang menghantam sejumlah sungai di Himalaya. Pema Tamang, warga desa terpencil yang selamat, menuturkan bahwa ia dan tetangganya berlari ke sebuah kuil Buddha yang baru saja direkonstruksi tahun lalu setelah hancur akibat gempa 2015. "Kuil itulah yang menyelamatkan hidup kami dari banjir," ujarnya dari tempat pengungsian darurat di sebuah biara di Kathmandu.

Para ilmuwan memang belum bisa secara langsung menghubungkan bencana ini dengan pemanasan global, tetapi tren jangka panjang menunjukkan hal yang mengkhawatirkan. Saswata Sanyal, pakar ketahanan bencana dari International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) yang berbasis di Kathmandu, menegaskan bahwa perubahan iklim telah memainkan peran besar di kawasan Hindu Kush Himalaya. "Suhu yang lebih hangat mempercepat pencairan es di pegunungan tinggi, yang kemudian memicu lebih seringnya longsor batu, longsor salju, dan banjir bandang," jelasnya. Rantai bahaya ini saling memicu: longsor dapat membendung sungai lalu melepaskan banjir bandang, dan hujan deras setelah bencana awal memperparah kerusakan.

Data ICIMOD menunjukkan bahwa hilangnya es gletser telah meningkat tajam sejak tahun 2000. Selain itu, mencairnya lapisan es abadi (permafrost) dapat melemahkan lereng gunung. Citra satelit dari kejadian terakhir memperlihatkan bagaimana massa besar batuan dan es gletser jatuh ke lembah, meluncurkan dinding air dan lumpur setinggi beberapa lantai ke permukiman yang berjarak puluhan kilometer di hilir. Bencana serupa di kawasan yang lebih luas, seperti banjir Kedarnath 2013, longsor Chamoli 2021, dan banjir bandang South Lhonak 2023, telah menewaskan ribuan orang dan menyebabkan kerugian ratusan miliar dolar.

Bagi Indonesia, peristiwa ini adalah cermin yang relevan. Meski secara geografis berbeda, Indonesia juga memiliki pegunungan tinggi, daerah aliran sungai yang rawan, dan infrastruktur yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, saat dihubungi terpisah, menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini yang berbasis komunitas. "Pengalaman Nepal menunjukkan bahwa peringatan dini tidak cukup hanya mengirim pesan teks; masyarakat harus tahu tindakan apa yang harus diambil," ujarnya. Ia menambahkan bahwa Indonesia perlu belajar dari kegagalan sistem peringatan di Nepal, di mana dari 670.000 orang yang menerima peringatan, banyak yang tidak memahami bahasa atau meremehkan risiko.

Chanda Lal Chitrakar, warga Nuwakot berusia 62 tahun, mengaku mengabaikan pesan peringatan yang masuk ke ponselnya. Ia baru menyelamatkan diri saat air mulai naik. Kisah ini menggambarkan tantangan nyata: teknologi peringatan tidak akan efektif jika tidak diikuti dengan edukasi dan latihan evakuasi. Sanyal menyarankan agar peringatan dini disertai instruksi konkret, serta pembangunan prioritas di daerah yang lebih aman. Ia juga menggarisbawahi pentingnya menilai infrastruktur dari berbagai ancaman dan melibatkan pengetahuan masyarakat adat dalam perencanaan bencana.

Di sisi lain, bencana ini membuka pertanyaan besar tentang keberlanjutan pembangunan di kawasan Himalaya. Ketika gempa bumi menghancurkan rumah, harta benda masih bisa diselamatkan. Namun, banjir bandang dapat melenyapkan tidak hanya rumah, tetapi juga tanah di bawahnya, jalan, sistem air, sekolah, dan listrik. Sanyal menegaskan bahwa pemukiman kembali di masa depan harus memasukkan risiko iklim sejak awal. Sementara itu, para ahli iklim memperingatkan bahwa di beberapa tempat, bahaya mungkin menjadi begitu besar sehingga membangun kembali tidak lagi layak, memaksa penduduk untuk pindah.

Nepal, yang hanya menyumbang kurang dari 0,1% emisi gas rumah kaca global, justru berada di garis depan dampak perubahan iklim. Seperti diungkapkan Dhakal, seorang pejabat setempat, "Kita harus menyalahkan mereka yang bertanggung jawab atas kenaikan suhu global, mereka yang telah lama menikmati ekonomi bahan bakar fosil. Setidaknya kita bisa menggunakan contoh yang menghancurkan ini sebagai inspirasi untuk segera mengurangi emisi karbon."

Ke depan, akankah negara-negara berkembang terus menjadi penanggung beban atas ulah negara-negara maju? Pertanyaan ini bukan sekadar retoris, melainkan sebuah tantangan bagi tata kelola iklim global. Bagi Indonesia, pelajaran dari Nepal adalah bahwa ketahanan bencana harus dibangun sebelum tragedi terjadi, bukan setelahnya. Sistem peringatan dini yang cerdas, tata ruang yang berbasis risiko, dan kesiapan masyarakat adalah investasi yang tidak bisa ditunda.