PGE Kebut Target 1 GW Panas Bumi 2028: Bisnis Bankable Jadi Kunci Tarik Investor

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) menegaskan komitmennya untuk menggandakan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dalam kurun waktu kurang dari satu dekade. Direktur Utama PGE, Ahmad Yani, mengungkapkan bahwa perseroan menargetkan tambahan kapasitas hingga 1 gigawatt (GW) pada 2028, kemudian melonjak menjadi 1,8 GW pada 2034. Angka ini menjadi sinyal kuat bagi pasar bahwa pengembangan energi hijau di Indonesia tidak lagi sekadar wacana, melainkan sudah masuk ke tahap eksekusi yang terukur.

Untuk mencapai target tersebut, PGE tidak hanya mengandalkan proyek-proyek yang sudah beroperasi, seperti PLTP Ulubelu di Lampung, PLTP Lahendong di Sulawesi Utara, dan PLTP Tanjung Balai di Sumatera Utara. Perusahaan juga tengah menggali potensi baru di wilayah Cubadak Panti, Sumatera Barat. Namun, yang menjadi pembeda dari strategi kali ini adalah penekanan pada aspek 'bankable' dan 'feasible' dari setiap proyek. Ahmad Yani menilai bahwa tanpa keekonomian yang menarik, investor akan sulit untuk berkomitmen dalam jangka panjang.

Langkah ini dinilai penting mengingat kebutuhan pendanaan untuk pengembangan panas bumi sangat besar. Berbeda dengan energi surya atau angin yang biaya investasinya cenderung lebih rendah, proyek panas bumi membutuhkan eksplorasi mendalam dan risiko geologi yang tinggi. Oleh karena itu, PGE berupaya menciptakan struktur proyek yang transparan dan memiliki kepastian pendapatan, sehingga mampu menarik minat perbankan maupun investor swasta. Dengan begitu, target ambisius tersebut bukan hanya sekadar angka, tetapi juga cerminan kesiapan bisnis yang matang.

Lebih jauh, PGE tidak ingin berhenti pada penjualan listrik semata. Perusahaan mengembangkan sayap bisnis di luar kelistrikan atau 'beyond electricity', yang mencakup produksi green hydrogen, pengembangan green data center, serta partisipasi dalam perdagangan karbon. Langkah ini merupakan respons atas tren global yang semakin mengarah pada ekonomi rendah karbon. Dengan memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi, PGE berpotensi menjadi pemain kunci dalam rantai pasok hidrogen hijau di Asia Tenggara.

Salah satu wujud nyata dari diversifikasi tersebut adalah target produksi hidrogen hijau dari PLTP Ulubelu. Pada akhir November mendatang, PGE menargetkan mampu memproduksi 100 kilogram hidrogen per hari. Meski jumlah tersebut masih relatif kecil, proyek ini menjadi proyek percontohan yang akan menentukan skala komersial di masa depan. Jika berhasil, bukan tidak mungkin PGE akan memperluas fasilitas serupa ke lokasi lain, seiring dengan meningkatnya permintaan hidrogen untuk industri dan transportasi.

Dari sisi regulasi, pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan transisi energi, salah satunya melalui pengembangan panas bumi. Namun, tantangan seperti kesenjangan harga listrik dan biaya eksplorasi yang tinggi masih menjadi pekerjaan rumah. Menurut analis energi, keberhasilan PGE dalam menarik investor akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan dukungan fiskal dari pemerintah. Jika ekosistem ini terbentuk, target 1 GW pada 2028 bukanlah hal yang mustahil.

Bagi pembaca di Indonesia, perkembangan ini memiliki arti penting. Pertama, tambahan kapasitas listrik dari panas bumi akan meningkatkan bauran energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada batubara. Kedua, proyek hidrogen hijau membuka peluang baru bagi industri dalam negeri untuk beralih ke energi bersih. Ketiga, partisipasi PGE di pasar karbon dapat menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan, seiring dengan semakin ketatnya regulasi emisi global.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah PGE mampu mencapai target, melainkan seberapa cepat dan seberapa efisien perusahaan dapat mengeksekusi rencana tersebut. Dengan kondisi keuangan yang solid dan dukungan induk usaha, Pertamina, PGE memiliki modal kuat untuk menjadi pionir energi panas bumi di kawasan. Namun, semua itu tetap membutuhkan kepastian regulasi dan stabilitas politik agar investor asing merasa aman menanamkan modalnya. Apakah Indonesia siap mengambil peran sentral dalam transisi energi global?