Muktamar PAS Desak Hentikan Lisensi Judi Baru: Pertarungan Kewenangan Federal vs Negara Bagian

KOTA BHARU – Partai Islam Se-Malaysia (PAS) resmi menyatakan sikap politiknya: pemerintah federal harus berhenti menerbitkan lisensi perjudian baru. Keputusan ini diambil dalam muktamar tahunan ke-72 partai yang digelar di Pusat Tarbiyah Islam Kelantan (PUTIK), Pengkalan Chepa, Sabtu (5/9), tanpa melalui mekanisme debat yang panjang. Mosi yang diajukan oleh cabang Baling ini langsung disetujui, mencerminkan konsolidasi internal partai dalam isu yang selama ini menjadi sensitif di kawasan pantai timur Malaysia.

Langkah PAS ini bukan sekadar retorika. Ia lahir dari kekalahan hukum yang dialami pemerintah negara bagian Kedah di Mahkamah Federal pada 12 Agustus lalu. Saat itu, pengadilan menolak permohonan izin banding Kedah atas kebijakan yang melarang perpanjangan lisensi tempat usaha perjudian. Putusan ini mengukuhkan keputusan Mahkamah Banding yang sebelumnya mendukung operator taruhan bola dan lotere. Dengan demikian, kewenangan negara bagian untuk membatasi perjudian melalui instrumen lisensi usaha menjadi terbatas secara hukum.

Ketua Komite Mosi Muktamar PAS, Ahmad Fadhli Shaari, menegaskan bahwa partainya mendesak Kementerian Keuangan untuk meninjau ulang kebijakan penerbitan dan perpanjangan lisensi judi. "Muktamar mendesak pemerintah federal untuk menghentikan penerbitan lisensi baru," ujarnya saat membacakan mosi. Ia juga menyebut bahwa negara bagian yang tergabung dalam kelompok State Government 4 (SG4) – yang meliputi Kedah, Kelantan, Terengganu, dan Perlis – harus memperkuat undang-undang lokal, kebijakan dewan kota, serta mekanisme administratif berdasarkan nasihat hukum.

Mosi ini juga memerintahkan anggota parlemen PAS untuk membawa isu tersebut ke Dewan Rakyat dan mengusulkan amandemen undang-undang federal. Tujuannya jelas: memberikan ruang yang lebih besar bagi negara bagian untuk memberlakukan pembatasan ketat terhadap tempat perjudian. Ini adalah upaya untuk menggeser keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan negara bagian dalam hal yang selama ini diatur oleh Undang-Undang Perjudian 1953 dan Undang-Undang Lotere 1952.

Bagi Indonesia, konflik ini memiliki relevansi yang dekat. Malaysia dan Indonesia sama-sama menghadapi tarik-menarik antara kebijakan moral dan praktik ekonomi. Di Indonesia, perjudian dilarang secara tegas, namun praktik ilegal tetap marak. Sementara itu, di Malaysia, perjudian legal diatur ketat, tetapi negara bagian seperti Kedah mencoba menutup celah tersebut dengan kebijakan lokal. Hasil akhir dari sengketa ini bisa menjadi preseden bagi negara-negara dengan struktur federal atau desentralisasi, termasuk Indonesia, dalam mengelola isu-isu yang bersinggungan dengan nilai agama dan kepentingan ekonomi.

Ahmad Fadhli menambahkan bahwa PAS meyakini upaya mengatasi perjudian harus dilanjutkan melalui kebijakan, debat parlemen, dan amandemen legislatif yang sesuai dengan Konstitusi Federal. Namun, tanpa perubahan undang-undang, langkah negara bagian akan selalu terbentur pada yurisdiksi federal. Karena itu, mosi ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah federal dan negara bagian untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas.

Selain isu perjudian, muktamar PAS juga menyetujui mosi tentang kenaikan biaya hidup, yang menuntut kontrol harga yang lebih ketat, peningkatan pendapatan, dan jaring pengaman sosial yang lebih kuat. Ini menunjukkan bahwa PAS tidak hanya fokus pada isu moral, tetapi juga isu ekonomi yang menyentuh langsung konstituennya. Langkah ini bisa dibaca sebagai upaya partai untuk memperluas daya tariknya di tengah tekanan ekonomi yang melanda Malaysia.

Ke depan, pertanyaan besar adalah bagaimana pemerintah federal, yang dipimpin oleh koalisi yang berbeda dengan PAS, akan merespons mosi ini. Apakah Kementerian Keuangan akan benar-benar meninjau kebijakan lisensi judi, atau justru mengabaikannya sebagai manuver politik? Sementara itu, negara bagian SG4 diperkirakan akan terus mencari celah hukum untuk membatasi perjudian, meskipun harus menghadapi gugatan dari operator. Sengketa ini belum selesai, dan keputusan Mahkamah Federal yang lalu hanya menjadi babak awal dari pertarungan yang lebih panjang antara moralitas, hukum, dan ekonomi.