Enam Juta Manusia Kembali ke Afghanistan: Kepulangan Terbesar yang Berujung Ketidakpastian di Bawah Kekuasaan Taliban
Baca dalam 60 detik
- Gelombang deportasi massal dari Pakistan dan Iran telah memaksa enam juta orang kembali ke Afghanistan dalam tiga tahun, melampaui skala repatriasi mana pun dalam sejarah modern.
- Kebijakan keras kedua negara tetangga itu menyasar tak hanya migran ilegal, tetapi juga pemegang dokumen resmi, memicu kekhawatiran pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan yang semakin dalam.
- Di tengah isolasi internasional dan pembatasan hak perempuan oleh Taliban, masa depan para repatriat—terutama anak perempuan—tetap diselimuti ketidakpastian, sementara komunitas global belum menemukan solusi kolektif.

Perbatasan Torkham, yang dijuluki 'titik nol', menjadi saksi bisu gelombang kepulangan manusia terbesar dalam sejarah modern: dalam kurang dari tiga tahun, enam juta orang Afghanistan telah dipulangkan paksa dari Pakistan dan Iran. Mereka yang sebagian besar lahir di perantauan atau belum pernah menginjakkan kaki di tanah leluhur, kini harus memulai hidup dari nol di bawah pemerintahan Taliban yang masih dilanda krisis ekonomi dan isolasi internasional.
Puluhan ribu keluarga setiap bulannya melintasi pos perbatasan yang gersang itu, meninggalkan rumah yang mereka bangun selama puluhan tahun. Nazia, seorang ibu berusia 35 tahun yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Afghanistan, mengungkapkan perasaan campur aduk: lega bisa 'pulang', tetapi juga cemas karena tak memiliki sanak saudara maupun tempat tinggal. Ia dan delapan saudarinya termasuk di antara satu juta orang yang dipaksa kembali tahun ini saja, menurut Badan Pengungsi PBB (UNHCR).
Skala repatriasi ini melampaui perkiraan awal. Charlie Goodlake, juru bicara UNHCR di Afghanistan, menegaskan bahwa belum pernah ada arus pemulangan sebesar ini tercatat dalam sejarah modern. Gelombang eksodus massal ini bermula dari kebijakan Pakistan yang memperketat pengawasan migran tanpa dokumen, yang kemudian meluas ke pemegang kartu Proof of Registration (PoR). Iran, yang menampung lebih dari empat juta warga Afghanistan, juga mempercepat deportasi setelah konflik singkat dengan Israel pada Juni 2025. Organisasi HAM mencatat adanya penggerebekan rumah-ke-rumah, penangkapan sewenang-wenang, dan tuduhan spionase yang dialamatkan kepada para migran.
Beban kemanusiaan di Afghanistan semakin berat. PBB memperkirakan 21,9 juta orang—hampir separuh populasi—membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup, sementara UNICEF melaporkan satu juta anak terancam gizi buruk. Di perbatasan Torkham, tenda-tenda darurat dari terpal menjadi tempat transit yang panas dan penuh sesak, dengan suhu mencapai 41 derajat Celsius. Para pendatang baru, seperti Sarwar yang pergi 45 tahun lalu saat invasi Soviet, harus kehilangan seluruh harta benda yang tertinggal di Pakistan. "Hati saya hancur ketika mereka memaksa kami keluar," ujarnya, meski mengakui ada kelegaan terbebas dari intimidasi polisi.
Di balik kepulangan massal ini, isu hak perempuan menjadi sorotan tajam. Zarina, 40 tahun, yang duduk di antara anak-anak perempuannya, mengaku sangat khawatir dengan masa depan mereka di bawah kebijakan Taliban yang melarang pendidikan menengah dan universitas bagi perempuan. Seorang mantan penjaga keamanan Afghanistan yang dideportasi dari Iran dan Pakistan mengaku tidak percaya pada amnesti yang dijanjikan Taliban, karena banyak rekannya yang dibunuh. Ketakutan ini diperparah oleh pemotongan bantuan asing dan sanksi internasional yang masih membelenggu Kabul.
Pemerintah Taliban, melalui Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi, mencoba meyakinkan bahwa kepulangan ini akan menguntungkan negara dalam jangka panjang. Namun, ia mengakui kebutuhan bantuan internasional sangat mendesak. Sikap Taliban yang menganggap pendidikan perempuan sebagai 'urusan internal' justru mempersulit upaya menggalang dukungan global. UNHCR menekankan bahwa pemulangan harus bersifat sukarela, aman, dan bermartabat, tetapi kenyataan di lapangan jauh dari kata ideal.
"Tidak ada negara di dunia yang mampu menangani krisis semacam ini sendirian," ujar Goodlake, menggarisbawahi perlunya solidaritas internasional.
Bagi Indonesia, krisis ini menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran dan pengungsi, sekaligus pelajaran tentang konsekuensi isolasi diplomatik. Dengan hanya segelintir negara yang mengakui Taliban, dan hubungan yang masih terjalin dengan China, India, serta negara Asia Tengah, pertanyaan besarnya adalah: akankah komunitas internasional mampu menekan Taliban untuk mengubah kebijakan hak asasinya, atau justru membiarkan jutaan manusia terus hidup dalam ketidakpastian di tanah yang mereka sebut rumah?



