Lampung Financial Festival 2026: Literasi Keuangan Jadi PR Besar di Tengah Inklusi yang Melejit

Bandar Lampung, 5 September 2026 — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka Lampung Financial Festival 2026 di Hotel Novotel dengan mengumumkan pertumbuhan ekonomi daerahnya yang mencapai 5,29%, menjadikannya yang tertinggi kedua di Pulau Sumatra. Namun, di balik angka positif tersebut, para pemangku kepentingan justru menyoroti satu persoalan krusial: kemampuan masyarakat, terutama generasi muda, dalam mengelola keuangan di tengah derasnya arus digitalisasi.

Pertumbuhan ekonomi Lampung, menurut Mirza, tidak lepas dari sektor komoditas pangan. Provinsi ini menempati peringkat keenam nasional dalam produksi gabah dan beras, serta menjadi pemasok utama singkong dengan kontribusi mencapai 60–70 persen dari total produksi nasional. Capaian ini menjadi fondasi ekonomi yang kuat, tetapi sekaligus menuntut kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi sektor jasa keuangan yang kian masif.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Farid Azhar Nasution mengingatkan bahwa teknologi telah meruntuhkan batas akses terhadap layanan keuangan. Namun, ia menegaskan bahwa kemudahan tersebut tidak boleh membuat individu kehilangan kendali atas keputusan finansialnya. "Anak muda harus tetap menjadi pilot dalam mengelola keuangannya, bukan sekadar penumpang yang hanyut oleh algoritma," tegasnya di hadapan ratusan peserta festival.

Senada dengan itu, Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan memaparkan data yang cukup memprihatinkan: tingkat inklusi keuangan Indonesia pada 2026 telah mencapai 93,61 persen, tetapi literasi keuangan baru berada di angka 69,57 persen. Kesenjangan selebar 24 poin persentase ini, menurut Marwan, menjadi celah yang kerap dimanfaatkan pelaku investasi bodong. "Akses yang luas tanpa disertai pemahaman yang memadai justru bisa menjadi pintu masuk bagi kerugian finansial," ujarnya.

Rektor Universitas Lampung Lusmeilia Afriani menilai kesenjangan ini sebagai tantangan bersama. Menurutnya, kini masyarakat dapat mengakses pinjaman, investasi, hingga asuransi hanya melalui genggaman telepon. Namun, tanpa kemampuan untuk memahami manfaat, biaya, hak, kewajiban, dan risiko dari setiap produk, kemudahan tersebut menjadi pisau bermata dua. "Literasi bukan sekadar tahu istilah, melainkan mampu mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab," kata Lusmeilia.

Festival yang digelar selama dua hari ini menjadi ruang dialog antara regulator, akademisi, dan masyarakat. Kehadiran LPS dan DPR menunjukkan bahwa isu literasi keuangan bukan lagi sekadar wacana, melainkan agenda politik dan ekonomi yang mendesak. Bagi Indonesia, dengan populasi muda yang besar dan penetrasi internet yang terus meningkat, kemampuan mengelola keuangan pribadi akan menentukan kualitas pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pertanyaannya, apakah program-program literasi yang selama ini digencarkan sudah cukup efektif menjangkau mereka yang paling rentan? Atau justru perlu pendekatan baru yang lebih kontekstual, misalnya dengan memanfaatkan kanal digital yang selama ini menjadi sumber informasi utama generasi muda? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah Indonesia mampu mengejar ketertinggalan literasi keuangannya sebelum kesenjangan tersebut semakin melebar.