Komnas HAM Desak Investigasi Keracunan Makanan Gratis: 2.000 Pelajar Sakit, 50 Ribu Terdampak

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas rentetan kasus keracunan pangan yang menerpa program makan siang gratis andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sepekan terakhir saja, lebih dari 2.000 pelajar dan guru dilaporkan jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan lewat inisiatif yang digadang-gadang sebagai upaya memberantas malnutrisi tersebut.

Kasus-kasus tersebut tersebar di setidaknya tiga pulau besar Indonesia. Di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, 170 siswa dan guru mengalami gejala keracunan pada Kamis lalu, sebagaimana diungkapkan Kepala Daerah Zadrak Tombeg. Sementara itu, laporan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat mencatat lebih dari 1.700 kasus serupa. CNN Indonesia juga memberitakan 256 pelajar di kawasan Jawa Timur turut menjadi korban pada pekan ini.

Menanggapi situasi ini, Komnas HAM dalam pernyataannya menegaskan bahwa hak atas pangan, terutama pangan yang aman dikonsumsi, merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Lembaga tersebut menggarisbawahi bahwa tanpa standar sanitasi yang ketat, intervensi gizi yang dijalankan negara akan kehilangan legitimasi moralnya. Karena itu, mereka mendesak Badan Gizi Nasional, yang membawahi program ini, untuk menangguhkan operasional dapur yang diduga menjadi sumber wabah.

Badan Gizi Nasional sendiri dijadwalkan menggelar konferensi pers kemarin, namun batal tanpa pemberitahuan resmi maupun jadwal ulang. Sikap ini semakin memicu pertanyaan publik mengenai transparansi penanganan kasus yang terus berulang. Sebelumnya, anggota parlemen Charles Honoris mengungkapkan data Kementerian Kesehatan yang mencatat 50.000 individu telah menjadi korban keracunan sejak program diluncurkan. Sejumlah kasus terdahulu dikaitkan dengan penyimpanan bahan pangan yang tidak layak serta keterlambatan pengiriman makanan matang.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Prabowo sejak tahun lalu memang menyasar jutaan anak sekolah di seluruh negeri. Namun, rentetan insiden ini menyoroti celah serius dalam tata kelola rantai pasok dan pengawasan kualitas pangan. Pengamat kebijakan publik menilai bahwa percepatan distribusi tanpa diimbangi infrastruktur pendingin dan pelatihan higiene bagi para pengelola dapur menjadi akar persoalan. Skala program yang masif, dengan ribuan dapur tersebar di daerah terpencil, menuntut sistem monitoring yang lebih ketat dan akuntabel.

Bagi Indonesia, isu ini bukan sekadar soal teknis keamanan pangan, melainkan juga kepercayaan publik terhadap program sosial yang menyentuh hajat hidup warga. Jika tidak segera dibenahi, dampaknya bisa meluas pada citra pemerintah dan efektivitas program dalam menekan angka stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pertanyaan yang menggantung: apakah Badan Gizi Nasional mampu memperbaiki standar operasionalnya sebelum kasus serupa kembali mencuat, atau justru akan terjadi pengawasan yang lebih ketat dari parlemen dan masyarakat sipil?