Maharashtra Beri Tenggat Setahun bagi Pengemudi Taksi dan Bajaj untuk Kuasai Bahasa Marathi

Pemerintah negara bagian Maharashtra, India, memberikan kelonggaran waktu satu tahun bagi para pengemudi taksi dan bajaj untuk mempelajari bahasa Marathi, menyusul gelombang protes terhadap aturan wajib yang sebelumnya hanya memberi tenggat satu bulan. Kebijakan yang mulai diuji pada 20 Agustus lalu ini sempat mengancam pencabutan izin bagi mereka yang gagal dalam tes percakapan dasar, namun kini diperpanjang setelah para pengemudi—mayoritas pendatang dari negara bagian lain—menyuarakan kekhawatiran akan kehilangan mata pencaharian.

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Kepala Menteri Maharashtra, Devendra Fadnavis, pekan lalu. Ia menyadari bahwa banyak pengemudi telah lama putus sekolah dan membutuhkan waktu lebih untuk beradaptasi. Sementara itu, Menteri Transportasi Negara Bagian Pratap Sarnaik menegaskan bahwa perpanjangan ini bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses yang lebih panjang, dengan kemungkinan perpanjangan lebih lanjut di masa mendatang.

Di balik kebijakan ini, tersimpan persoalan yang jauh lebih dalam: identitas, migrasi, dan lapangan kerja yang telah membentuk politik Maharashtra selama puluhan tahun. Negara bagian yang terbentuk pada 1960 setelah perjuangan panjang untuk mewujudkan negara bagian berbahasa Marathi ini kini dihadapkan pada kenyataan bahwa Mumbai, sebagai pusat keuangan India, telah menarik jutaan pendatang dari berbagai penjuru negeri. Bahasa pun menjadi medan pertarungan yang kerap dipolitisasi oleh partai-partai lokal seperti Shiv Sena yang berdiri di atas platform 'putra daerah'.

Menurut Prakash Akolkar, seorang jurnalis dan analis politik, persoalan ini tidak sesederhana komunikasi antara pengemudi dan penumpang. "Ini tentang identitas Marathi, migrasi, dan lapangan kerja," ujarnya. Ia menilai wajar jika pendatang dituntut mempelajari bahasa lokal, namun ia menggarisbawahi bahwa partai politik kerap mengangkat isu ini hanya ketika menguntungkan secara elektoral. Di sisi lain, Deepak Pawar, presiden pusat pelatihan bahasa Marathi, menilai mereka yang telah bertahun-tahun tinggal di Maharashtra seharusnya sudah memiliki pengetahuan dasar. Baginya, menolak belajar bahasa lokal setelah lama bekerja di sana adalah bentuk 'arogansi linguistik'.

Pemerintah sendiri menegaskan bahwa pengemudi tidak dituntut untuk fasih atau mampu membaca dan menulis dalam bahasa Marathi. Mereka hanya perlu memiliki 'pengetahuan kerja'—cukup untuk bertanya tujuan penumpang, menawar tarif, atau memberi arahan. Untuk memfasilitasi hal ini, pemerintah telah menyelenggarakan kelas-kelas singkat yang diikuti oleh sekitar 166.000 pengemudi hingga saat ini. Salah satunya adalah Munawar Sheikh, pengemudi bajaj berusia 58 tahun, yang mengikuti pelatihan selama empat hari di Thane dan berhasil lulus tes lisan.

Namun, di balik angka-angka tersebut, ada cerita tentang perjuangan ekonomi. Ajay Singh, seorang pengemudi taksi di Mumbai, mengaku ingin belajar Marathi tetapi terkendala waktu. "Dari bangun tidur hingga larut malam, kami harus mengemudi. Jika tidak, tidak ada makanan di meja," katanya. Ia khawatir kehilangan pendapatan beberapa hari saja akan membuatnya kesulitan membayar sewa rumah dan biaya sekolah anak-anaknya. Sebagai gantinya, ia mencoba belajar sambil bekerja—mendengarkan stasiun radio Marathi dan berlatih dengan penumpang yang bisa berbahasa Marathi.

Kebijakan serupa sebenarnya bukan hal baru di India. Di Karnataka, misalnya, para aktivis bahasa Kannada juga mengkhawatirkan marginalisasi bahasa lokal di tengah dominasi Hindi dan Inggris. Perdebatan ini menunjukkan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan simbol identitas yang sensitif. Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin penting. Dengan lebih dari 700 bahasa daerah, kebijakan yang mewajibkan penguasaan bahasa lokal bagi pendatang—misalnya di daerah tujuan migrasi seperti Jakarta atau Surabaya—tentu akan memunculkan dinamika serupa. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah daerah dapat menyeimbangkan kebutuhan ekonomi para pendatang dengan pelestarian identitas budaya lokal?

"Kami tinggal di sini, kami bekerja di sini. Tentu saja kami harus belajar Marathi. Beri kami waktu untuk mempelajarinya tanpa membahayakan mata pencaharian kami," ujar Lakhan Pandey, pengemudi taksi di Mumbai.

Perpanjangan waktu ini memang membawa kelegaan, tetapi juga membuka ruang bagi pertanyaan yang lebih besar: apakah kebijakan bahasa semacam ini akan benar-benar meningkatkan keselamatan dan komunikasi, atau justru menjadi alat politik yang memecah belah? Di Maharashtra, di mana koalisi yang berkuasa terdiri dari BJP dan faksi Shiv Sena, isu ini bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan bijak. Ke depannya, pemerintah perlu memastikan bahwa program pelatihan bahasa tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar membantu para pengemudi—baik pendatang maupun lokal—untuk bekerja sama dalam harmoni.