Min Aung Hlaing Kian Diterima di Asia Tenggara, Vietnam Jadi Panggung Baru Normalisasi Junta

Jenderal Min Aung Hlaing, yang kini menyandang gelar presiden sipil Myanmar, mendarat di Hanoi pada Jumat (5/9) dalam rangkaian kunjungan diplomatik yang kian menjauhkannya dari status paria pasca-kudeta. Langkah ini menegaskan bahwa isolasi terhadap rezim Naypyidaw mulai retak, setidaknya di mata sejumlah negara Asia Tenggara yang memilih pragmatisme dibandingkan tekanan moral.

Kedatangan Hlaing bersama istrinya, Kyu Kyu Hla, disambut dengan karpet merah di bandara, sebagaimana ditunjukkan dalam foto-foto resmi pemerintah Myanmar. Selama tiga hari ke depan, ia dijadwalkan bertemu Presiden Vietnam To Lam, menghadiri forum bisnis, serta meninjau industri teknologi digital dan elektronik. Agenda ini dirancang untuk mempererat hubungan politik sekaligus menarik investasi bagi rezim yang tengah berjuang keluar dari krisis ekonomi akibat perang saudara berkepanjangan.

Vietnam memang menjadi salah satu dari sedikit negara yang tidak memutus hubungan ekonomi dengan junta pasca-kudeta 2021. Salah satu contohnya adalah Mytel, operator telekomunikasi terbesar di Myanmar, yang sahamnya dimiliki bersama oleh perusahaan afiliasi Kementerian Pertahanan Vietnam dan konglomerat militer Myanmar. Keterlibatan semacam ini memicu kritik tajam dari organisasi aktivis Justice for Myanmar, yang menuding Hanoi melakukan "keterlibatan korporasi dengan junta".

Bagi para pengamat, kunjungan ini adalah bagian dari upaya sistematis Hlaing untuk melegitimasi kekuasaannya di mata internasional. Sebelumnya, ia telah berkunjung ke Thailand dan mendapat sambutan hangat. Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, bahkan membela keputusan tersebut dengan pernyataan kontroversial: "Ini bukan soal legitimasi, tapi soal realitas." Pernyataan itu mencerminkan dilema yang dihadapi banyak negara ASEAN: antara menjaga prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di satu sisi, serta kepentingan geopolitik dan ekonomi di sisi lain.

Hlaing sendiri adalah sosok yang sarat kontroversi. Ia dianggap oleh kelompok hak asasi manusia sebagai salah satu arsitek operasi militer terhadap etnis Rohingya pada 2017, sebuah tindakan yang kini tengah dipertimbangkan Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai potensi genosida. Setelah memimpin kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 2021, ia semakin terisolasi. Namun, pemilu yang digelar pada awal 2026—yang oleh banyak pihak disebut sebagai sandiwara belaka—telah mengubah posisinya secara formal. Pemilu tersebut berlangsung di tengah pembatasan ketat, mengucilkan partai Suu Kyi dan jutaan pemilih di wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak, serta menjerat para pembangkang dengan hukuman penjara.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi sinyal yang perlu dicermati. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia selama ini konsisten mendorong dialog inklusif dan menolak melegitimasi junta. Namun, dengan semakin banyaknya negara anggota yang mulai menerima kenyataan politik di Myanmar—seperti Thailand dan kini Vietnam—tekanan terhadap Jakarta untuk mengambil sikap pragmatis pun meningkat. Apakah Indonesia akan tetap bertahan pada posisi prinsipnya, atau justru mengikuti arus normalisasi yang mulai mengalir di kawasan? Jawabannya akan menentukan kredibilitas ASEAN sebagai komunitas yang berbasis pada nilai, sekaligus menguji kemampuan blok ini dalam menghadapi realitas politik yang rumit di tengah persaingan pengaruh global.