Gibran Beri Kepastian: Pembangunan Huntap Korban Bencana Sumut Dimulai September 2026

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga korban banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara akan dimulai pada September 2026 ini, sebuah janji yang disampaikan langsung di tengah tinjauannya ke lokasi pengungsian di Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumat. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas keresahan warga yang telah berbulan-bulan menghuni tempat tinggal sementara pasca bencana akhir November 2025.

Dalam kunjungannya ke Huntara Desa Napa, Gibran tidak hanya meninjau kondisi fisik bangunan, tetapi juga mendengarkan secara langsung keluhan para pengungsi. Salah satunya adalah Eti, seorang ibu rumah tangga yang sebelumnya bekerja sebagai buruh sawah, sementara suaminya mengemudikan angkutan umum. Eti mengungkapkan bahwa kehidupan di huntara belum mampu memulihkan aktivitas ekonominya, dan ia merindukan rutinitasnya di kampung halaman. "Lebih enak di kampung. Kalau waktu di kampung siap mandi, siap nyuci semua, pergi ke ladang, ke sawah. Jadi, sekarang enggak ada apa-apa lagi," tuturnya, menggambarkan hilangnya sumber penghidupan yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarganya.

Menanggapi kondisi tersebut, Gibran menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya bertanggung jawab menyediakan atap, tetapi juga memastikan warga dapat hidup aman dengan fasilitas dasar yang berfungsi. "Rumah bukan hanya soal bangunan. Kita harus memastikan warga tinggal dengan aman, fasilitas dasarnya berfungsi, memiliki kepastian tempat tinggal, dan bisa kembali menjalankan kehidupan dengan baik," ujarnya. Ia juga menginstruksikan agar setiap keluhan di lapangan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, sebuah sinyal bahwa birokrasi tidak boleh menjadi penghambat pemulihan.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari rangkaian pemantauan pemulihan pascabencana di Sumatera Utara, yang mencakup peninjauan tiga lokasi hunian: Huntap Aek Parombunan di Kota Sibolga, serta Huntap Desa Hapesong Baru dan Huntara Desa Napa di Tapanuli Selatan. Langkah ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap daerah-daerah yang dilanda bencana hidrometeorologi, yang frekuensinya meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, di balik janji pembangunan, terdapat pertanyaan mendasar mengenai ketepatan waktu realisasi dan kualitas hunian yang akan diberikan, mengingat pengalaman masa lalu yang kerap molor dari jadwal.

Bagi warga yang masih menempati huntara, kepastian waktu pembangunan huntap adalah angin segar. Namun, mereka juga berharap agar proses pembangunan tidak hanya berhenti pada seremonial belaka. Pengalaman Eti menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat tinggal; dibutuhkan pula program pemulihan ekonomi agar warga dapat kembali mandiri. Tanpa itu, huntap yang layak pun tidak akan mampu mengembalikan kehidupan mereka sepenuhnya.

Ke depan, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan huntap di Tapanuli Selatan dan Sibolga menjadi model pemulihan yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan. Pertanyaannya, akankah koordinasi antara kementerian, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota mampu menjaga ritme pembangunan agar sesuai dengan janji? Atau akankah warga kembali menanti lebih lama, dengan harapan yang semakin menipis? Waktu yang akan menjawab, tetapi bagi Eti dan ribuan warga lainnya, setiap hari yang berlalu di huntara adalah hari yang penuh ketidakpastian.