Wapres Gibran Desak Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumut: Hunian Tetap dan Ekonomi Jadi Prioritas

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Utara, dengan menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama. Dalam kunjungan kerjanya ke Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga pada Jumat (4/9/2026), ia menginstruksikan agar seluruh jajaran terkait menghilangkan sekat birokrasi demi menjamin kebutuhan para penyintas terpenuhi secara optimal.

Instruksi tersebut lahir dari evaluasi atas bencana banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Utara pada akhir November 2025. Bencana tersebut tidak hanya merenggut ribuan jiwa, tetapi juga meluluhlantakkan permukiman warga dan lahan pertanian seluas ribuan hektare. Kondisi ini menjadikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pekerjaan rumah besar yang menuntut penanganan cepat dan terukur.

Dalam kunjungan itu, Gibran didampingi oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, dan Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Maruba. Kehadiran para pemimpin daerah tersebut menandakan bahwa pemulihan bencana tidak bisa berjalan sendiri-sendiri; diperlukan sinergi lintas level pemerintahan untuk memastikan setiap tahapan berjalan efektif.

Prioritas pembangunan yang ditekankan Gibran mencakup tiga hal utama: pembangunan hunian tetap (huntap) beserta fasilitas pendukungnya, pembangunan dam sabo dan jembatan untuk memulihkan konektivitas serta mencegah bencana susulan, dan pemulihan aktivitas ekonomi warga yang terdampak. Langkah ini dianggap krusial karena tanpa pemulihan ekonomi, masyarakat akan kesulitan bangkit dari keterpurukan.

Menurut pengamat kebijakan publik, penekanan pada pembangunan dam sabo menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar tanggap darurat menuju upaya mitigasi struktural jangka panjang. Dam sabo berfungsi untuk menahan aliran sedimen dan material vulkanik, sehingga dapat mengurangi risiko banjir lahar dingin di masa depan. Ini adalah langkah yang tepat mengingat Sumatera Utara memiliki banyak gunung berapi aktif.

Di sisi lain, pemulihan ekonomi warga menjadi tantangan tersendiri. Banyak warga yang kehilangan mata pencaharian akibat lahan pertanian mereka rusak. Pemerintah perlu memastikan adanya program pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan modal usaha atau pelatihan keterampilan, agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan sosial.

"Tidak boleh ada sekat birokrasi dalam penanganan bencana. Semua harus bergerak bersama untuk memastikan kebutuhan penyintas terpenuhi," demikian pesan yang disampaikan Wapres Gibran dalam kunjungannya.

Ke depan, keberhasilan program pemulihan ini akan menjadi indikator penting bagi kesiapan Indonesia dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Pertanyaannya, apakah koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dapat dipertahankan tidak hanya saat tanggap darurat, tetapi juga dalam tahap rehabilitasi jangka panjang? Waktu yang akan menjawab, namun komitmen politik yang ditunjukkan hari ini adalah langkah awal yang positif.