Kemenpar Susun Skema Rekonstruksi Desa Sade: Fokus pada Ketahanan Budaya dan Mitigasi Kebakaran

Kementerian Pariwisata bergerak cepat merespons kebakaran yang melanda Desa Sade di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dengan menyiapkan skema rekonstruksi jangka panjang yang tidak sekadar membangun kembali rumah-rumah adat, tetapi juga merancang ulang sistem perlindungan terhadap warisan budaya yang menjadi ikon pariwisata nasional itu.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan bahwa pemulihan Desa Sade akan berfokus pada penyusunan masterplan komprehensif yang melibatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama. Dalam keterangan resminya, Jumat (28/8), ia menegaskan bahwa rekonstruksi tidak boleh berorientasi pada pembangunan fisik semata, melainkan harus memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi warga setempat. "Kami akan rapatkan dengan Pemda tentang bagaimana memulihkan dan membangun kembali dengan melibatkan masyarakat," ujarnya.

Langkah konkret mulai dirumuskan melalui rapat koordinasi yang mempertemukan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Politeknik Pariwisata Lombok, serta para pelaku industri pariwisata. Dari forum tersebut, lahir empat langkah utama yang menjadi pijakan rekonstruksi. Pertama, pembentukan tim kerja lintas sektor yang bertugas melakukan pendataan terperinci terhadap warga dan pekerja terdampak, memastikan bantuan tersalur tepat sasaran.

Kedua, pemerintah berencana membuka kanal donasi terpusat untuk memudahkan penggalangan dana publik. Namun, tantangan terbesar yang diakui adalah ketersediaan bahan baku bangunan tradisional yang menjadi ciri khas arsitektur Sade. Ketiga, penyusunan masterplan yang dirancang bersama para pemangku kepentingan dan masyarakat adat agar identitas asli desa tetap terjaga. Keempat, penguatan sistem proteksi kebakaran terintegrasi, termasuk penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) komunal yang didesain menyatu dengan estetika desa, pembangunan embung air darurat, serta penataan sanitasi dan pengelolaan sampah.

Widiyanti menekankan bahwa rumah adat Sade bukan sekadar bangunan bersejarah, melainkan tumpuan mata pencaharian warga yang menggantungkan hidup pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen membangun rumah layak huni yang tetap mempertahankan nilai tradisional. Ia juga berharap masterplan ini dapat menjadi proyek percontohan bagi desa adat lain di Indonesia dalam memperkuat mitigasi risiko bencana tanpa menghilangkan keaslian budaya.

Langkah Kemenpar ini sejalan dengan upaya Kementerian Kebudayaan yang tengah mendata kerusakan dan mengkaji rekonstruksi Desa Sade. Sebelumnya, Indonesia Center for Policy Innovation (ICPI) juga menyoroti pentingnya manajemen risiko pariwisata di desa wisata, mengingat banyak destinasi serupa yang rentan terhadap kebakaran dan bencana alam. Bagi Indonesia, Desa Sade adalah laboratorium hidup bagaimana pariwisata berbasis komunitas dapat bertahan di tengah tekanan bencana.

Yang menarik, skema rekonstruksi ini tidak hanya berhenti pada pemulihan fisik. Adanya penekanan pada pendataan pekerja terdampak mengindikasikan perhatian pada sektor informal yang sering terabaikan, seperti pemandu wisata lokal, perajin tenun, dan pedagang kecil. Jika pendataan berjalan akurat, bantuan tidak hanya menyentuh pemilik rumah, tetapi juga mereka yang kehilangan mata pencaharian sementara.

Ke depan, publik akan menanti apakah masterplan ini benar-benar mampu menyeimbangkan kebutuhan modern akan keselamatan dengan keaslian arsitektur Sade yang selama ini menjadi daya tarik utama. Apakah desain APAR yang menyatu dengan estetika desa akan efektif saat dibutuhkan? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab jika implementasi berjalan transparan dan melibatkan masyarakat sejak awal. Keberhasilan proyek ini akan menjadi tolok ukur bagi pengelolaan desa adat lain di tengah ancaman perubahan iklim dan risiko kebakaran yang kian nyata.