Pakistan Tegaskan Komitmen Damai di Tengah Eskalasi AS-Iran, Tawarkan Diri Sebagai Jembatan Dialog

Islamabad, 3 September 2026 — Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, Pakistan menegaskan komitmennya untuk terus mengupayakan dialog dan diplomasi sebagai jalan keluar dari konflik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Andrabi, dalam konferensi persnya, Rabu (2/9), menyatakan bahwa negaranya tetap optimistis meskipun situasi di kawasan semakin memanas. Pernyataan ini muncul setelah serangkaian pertemuan tingkat tinggi dan kunjungan militer yang dilakukan Pakistan dalam pekan terakhir untuk menjembatani perbedaan antara Washington dan Teheran.

Pakistan telah memposisikan diri sebagai mediator utama sejak konflik meletus pada Februari lalu, setelah serangan gabungan AS-Israel ke Iran. Upaya ini membuahkan hasil dengan ditandatanganinya Islamabad Memorandum of Understanding (MoU) pada Juni lalu, yang kemudian disusul dengan gencatan senjata pada April. Meski gencatan senjata tersebut berhasil menghentikan pertempuran terbesar, serangan sporadis di sekitar Selat Hormuz—jalur vital bagi pasokan energi dunia—terus mengancam prospek perdamaian yang lebih permanen.

Dalam pekan ini saja, Perdana Menteri Shehbaz Sharif bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di sela-sela KTT SCO, sementara Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Ishaq Dar juga berdialog dengan Menlu Iran Abbas Araghchi. Sebelumnya, pertemuan tingkat kepemimpinan kedua negara juga telah membahas situasi Timur Tengah dan Teluk di sela-sela pertemuan pakta pertahanan Makkah di Istanbul. Langkah paling menonjol adalah kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus Panglima Pertahanan, Field Marshal Asim Munir, ke Teheran pekan lalu. Kunjungan ini difokuskan pada upaya membuka kembali Selat Hormuz dan mencari solusi negosiasi atas kebuntuan militer.

Menurut Andrabi, kunjungan tersebut "menggarisbawahi peran tulus dan konstruktif Islamabad dalam menjembatani perbedaan antara Washington dan Teheran". Ia menambahkan bahwa langkah ini telah menghasilkan momentum, terbukti dengan kunjungan berikutnya dari pimpinan Oman dan Qatar ke Iran. Pakistan tampaknya ingin meyakinkan bahwa stabilitas kawasan adalah kepentingan bersama yang tidak bisa ditawar.

Di sisi lain, Pakistan juga menerima kabar baik dari Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) yang pada Senin lalu memerintahkan India untuk menghormati Indus Waters Treaty (IWT) dan menghentikan sementara proyek pembangkit listrik tenaga air di Kashmir yang diduduki. Putusan ini merupakan pukulan telak bagi India yang sebelumnya secara sepihak mengumumkan penangguhan perjanjian pada April tahun lalu—langkah yang sempat memicu konflik militer singkat pada Mei 2025. Pakistan selama ini menegaskan bahwa tindakan India adalah pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian.

Andrabi menyambut baik putusan tersebut, dengan menyatakan bahwa "putusan bulat Mahkamah Arbitrase merupakan penegasan penting atas kesucian IWT dan supremasi hukum internasional." Ia menambahkan bahwa langkah pengadilan terkait proyek Ratle semakin menegaskan bahwa hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tidak dapat diubah melalui tindakan sepihak. Bagi Pakistan, ini adalah validasi atas posisi konsisten mereka bahwa perbedaan harus diselesaikan dalam kerangka perjanjian itu sendiri.

"Pakistan menyambut baik pengumuman yang jelas dan otoritatif ini, yang memvalidasi posisi konsisten kami bahwa perbedaan mengenai Indus Waters Treaty harus ditangani secara ketat dalam kerangka perjanjian dan sesuai dengan hukum internasional," ujar Andrabi.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki relevansi ganda. Pertama, stabilitas Selat Hormuz adalah kunci bagi keamanan pasokan minyak dunia, termasuk untuk pasar energi domestik Indonesia yang masih bergantung pada impor. Kedua, putusan PCA tentang IWT menjadi preseden penting bagi penyelesaian sengketa sumber daya air secara damai—sebuah pelajaran berharga bagi kawasan Asia Tenggara yang juga memiliki potensi konflik serupa, seperti di Sungai Mekong. Indonesia, yang sering memposisikan diri sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum internasional, dapat melihat bagaimana mekanisme arbitrase mampu memberikan kepastian hukum di tengah ketegangan bilateral.

Di tengah hiruk-pikuk diplomasi ini, Andrabi juga mengumumkan bahwa ia akan digantikan oleh Duta Besar Sajjad Haider Khan sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri. Andrabi sendiri akan segera menjabat sebagai perwakilan tetap Pakistan untuk PBB di Jenewa. Pergantian ini menandai babak baru dalam diplomasi Pakistan, yang tampaknya akan terus memainkan peran aktif di panggung internasional. Pertanyaannya, mampukah Pakistan mempertahankan momentum mediasinya di tengah rivalitas besar yang masih membara? Atau akankah upaya perdamaian ini kembali menemui jalan buntu seperti yang terjadi pada gencatan senjata sebelumnya?